Try Sutrisno dan dan Purnawirawan TNI-Polri Harapkan RUU PIP Jadi Undang-undang
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-4)   |   COMPOSITE 5975 (-54)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-17)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-16)   |   IDXHIDIV20 416 (-2)   |   IDXINDUST 956 (-20)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-10)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-2)   |   IDXTECHNO 3348 (-19)   |   IDXTRANS 1056 (-5)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-10)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Try Sutrisno dan dan Purnawirawan TNI-Polri Harapkan RUU PIP Jadi Undang-undang

Kamis, 2 Juli 2020 | 18:29 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno menemui pimpinan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Try Soetrisno hadir bersama sejumlah veteran dan purnawirawan TNI/Polri untuk menyampaikan dukungan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).

"Kami ingin sampaikan apresiasi dan menyampaikan aspirasi yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan publik," kata Try.

Menurut Try, ada empat poin penting yang dirumuskan bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) terkait RUU PIP. Hal itu, lanjut Try, telah disampaikan kepada pimpinan MPR RI.

Pertama, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat. Sebab sejak Era Reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila ditinggalkan, bahkan ditanggalkan. "Misalnya BP7 bubar tapi enggak ada pengganti. Pelajaran Pancasila mulai dari TK sampai SMA tak lagi wajib," ungkap Try.

Kedua, ideologi transnasional menjadi bebas masuk dan berkembang di Indonesia akibat kurangnya pembinaan Pamcasila. Jika tidak ditangani serius, menurut Try, ada kekhawatiran berkembangnya ideologi ekstrem itu akan merusak nilai-nilai persatuan dan kepribadian bangsa Indonesia.

"Liberalisme kapitalisme masuk dengan bebas sehingga tatanan ekonomi dikuasai pemilik modal. Demikian juga paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme begitu leluasa bekerja di tengah-tengah masyarakat kita. Potensi paham komunis atau neokomunisme bangkit juga harus dicermati, diwaspadai terus menerus," ungkap Try.

Ketiga, potensi ancaman paham ekstrem itu semakin mengkhawatirkan dengan makin canggihnya teknologi informasi dengan dominasi negara maju atas negara berkembang. Penjajahan dengan proxy war juga terus berlangsung.

Keempat, untuk menghadapi tantangan atas eksistensi ideologi negara diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pembinaan ideologi. Dalam hal ini, Try dan para veteran serta purnawirawan TNI/Polri mendukung penguatan Badan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila yang diatur dalam payung hukum undang-undang.

"Kita bersyukur Pak Jokowi membentuk UKP PIP yang kemudian menjadi BPIP. Kami berharap lembaga yang tanggung jawabnya mengawal pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung pada suatu rezim," ujar.

Try pun menyebut, "Jadi perlu peraturan yang lebih kuat atas keberadaan lembaga tersebut dalam undang-undang. Kami berharap pengajuan RUU PIP didukung. Sekali lagi, kami berharap ketulusan MPR untuk melancarkan penyusunan RUU PIP jadi Undang-undang."

Dalam pertemuan tersebut, Try Sutrisno hadir bersama Ketua Umum (Ketum) LVRI Saiful Sulun, dan Ketum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri. Unsur pimpinan MPR yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Bambang Soesatyo (Ketua MPR), dan para Wakil Ketua MPR, yakni, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarif Hasan Hidayat Nurwahid, dan Arsul Sani dan Fadel Muhammad.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Mendagri Kejar 270 Daerah Terkait Kewajiban Dana Pilkada

Tito Karnavian mengaku terus mengejar daerah-daerah yang akan menggelar pilkada terkait kewajiban membiayai pilkada yang bersumber dari dana APBD.

POLITIK | 1 Juli 2020

Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Ingatkan Jokowi Agar Tepikan Tekanan Politik

Pangi Syarwi Chaniago menyatakan bahwa kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kinerja kabinetnya adalah wujud dari eskalasi letupan politik

POLITIK | 1 Juli 2020

Nasdem Dorong Penyaluran Bansos kepada Veteran

Pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat

POLITIK | 1 Juli 2020

RUU Ciptaker Mudahkan UMKM

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Ciptaker akan memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya

POLITIK | 1 Juli 2020

Mendagri: Aplikasi i-Pop Solusi Integrasi Data Kependudukan

Mendagri bertekad mengintegrasikan seluruh data nasional dalam aplikasi i-POP

POLITIK | 1 Juli 2020

DPR Segera Sahkan Perppu 2/2020 Tentang Pilkada Jadi UU

Komisi II DPR dengan jajaran pemerintahan terkait sudah mengadakan rapat dan mengambil keputusan menyetujui Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang.

POLITIK | 1 Juli 2020

Ambang Batas Parlemen Disarankan Tetap 4%

Ambang batas parlemen yang tinggi berpotensi menimbulkan tidak terwakilinya keberagaman dan partai politik (parpol) di DPR.

POLITIK | 1 Juli 2020

Perludem Ingatkan Dampak Ambang Batas Parlemen Jika Terlalu Tinggi

Pada Pemilu 2019 banyak suara sah terbuang. Ada 14 juta suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi parlemen.

POLITIK | 1 Juli 2020

Perludem Usulkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Perludem merekomendasikan pilihan pada 2024 untuk Pemilu Nasional, dan Pemilu Daerah pada 2026 atau paling lambat 2027.

POLITIK | 1 Juli 2020

Mendagri Minta 270 Daerah Segera Cairkan Anggaran Pilkada

Tito memberi batas waktu paling lambat 15 Juli dana Pilkada 2020 sudah harus selesai dicairkan.

POLITIK | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS