Pemilih Agamis Dinilai Tetap Loyal pada Partai Nasionalis

Pemilih Agamis Dinilai Tetap Loyal pada Partai Nasionalis
Ilustrasi partai nasionalis. (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / YUD Kamis, 2 Juli 2020 | 21:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengungkapkan bahwa pemilih agamis cenderung setia pada partai politik (parpol) nasionalis. Akan tetapi para pemilih tetap melihat paket kebijakan publik yang ditawarkan.

“Perilaku pemilih agamis masih tetap setia pada partai nasionalis. Posisi partai nasionalis masih diutamakan, namun belum jadi ukuran. Pemilih agamis berpotensi pindah kalau terjadi ketidakpastian dalam kebijakan publik,” kata Wasisto.

Hal itu disampaikan Wasisto dalam diskusi daring yang digelar DPP GMNI bertajuk “Populisme Agama dan Politik Oligarki: Dinamika Ekonomi Politik di Balik Gerakan Populisme Agama”, Kamis (2/7/2020).

Menurut Wasisto terdapat sejumlah faktor mendasar populisme Islam mencuat di Indonesia antara lain yakni absennya perdebatan ideologi kanan dan kiri pasca-1965. Wasisto menyatakan masyarakat sekarang nirideologi. Masyarakat tidak mengklaim sebagai seorang kiri dan kanan.

“Ini yang menyebabkan masyarakat melihat sesuatu berdasarkan isu, makanya populisme gampang hadir di tengah masyarakat, karena merangkum banyak hal agamis, populis, identitas. Ini yang menyebabkan populisme menjadi jualan laku di Tanah Air,” ujar Wasisto.

Wasisto menyatakan narasi populisme juga lebih condong mengangkat ketimpangan ekonomi. “Gerakan-gerakan mengatasnamakan Islam, sependek yang saya tahu, lebih banyak pada narasi-narasi ketimpangan ekonomi,” ucap Wasisto.

Hal senada disampaikan peneliti Pusat Kajian Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI), Abdil Mughis Mudhoffir. Abdil melihat populisme sebagai satu respons politik terhadap kekecewaan yang meluas atas situasi sosial, ekonomi dan politik.

“Secara sosial dan ekonomi, massa merasa termajinaliasi. Kondisi itu melahirkan ekspresi kekecewaan, kebencian terutama kepada elite politk yang dianggap bertanggungjawab menciptakan situasi yang tidak nyaman,” kata Abdil.

Abdil pun menyebut, “Tidak ada institusi-institusi politik formal maupun lembaga-lembaga sosial yang cukup representatif yang bisa menyalurkan rasa kekecewaan dan kemarahan mereka. Parpol dianggap tidak mampu bekerja memediasi rasa kekecewaan dan kemarahan tersebut.”

Menurut Abdil, lahir ruang kosong bagi politisi oportunis untuk menggunakan isu itu. “Kekecewaan masyarakat tadi dipolitisasi dengan bungkusan retorika keagamaan, etnisitas dan identitas-identitas sosial budaya lainnya sekaligus mengonversinya sebagai dukungan politik,” kata Abdil.



Sumber: BeritaSatu.com