Pengusiran Dirut Inalum dalam Rapat DPR Dinilai Berlebihan

Pengusiran Dirut Inalum dalam Rapat DPR Dinilai Berlebihan
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2). (Foto: Antara/Dhoni Setiawan)
Feriawan Hidayat / FER Jumat, 3 Juli 2020 | 15:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik terkait pengusiran Direktur Utama (Dirut) PT Inalum yang dilakukan anggota Komisi VII DPR berbuntut panjang.

Baca Juga: Pembenahan BUMN Dinilai Sesuai Kebutuhan Bisnis

Berbagai kelompok masyarakat menyesalkan insiden tersebut bisa terjadi dalam suasana kebatinan masyarakat yang tengah menghadapi pandemi Covid-19.

Banyak pihak menduga, aksi anggota DPR tersebut sebagai upaya menekan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terkait 'permintaan' dana CSR (corporate social responsibility) BUMN.

"Menurut saya, sikap mengusir pejabat BUMN (Dirut PT Inalum) sangat berlebihan. Hal itu menunjukkan contoh yang kurang baik,” kata Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (3/7/2020).

Sementara itu, peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan, merespon negatif aksi anggota DPR yang mengusir pejabat BUMN.

Baca Juga: BUMN Ditantang Bangun Infrastruktur Terintegrasi

Dalam keterangannya, Willy menyayangkan aksi tersebut, apalagi dalam rapat tersebut ujungnya membahas soal dana CSR BUMN.

Willy berharap, DPR perlu mengetahui bahwa pengelolaan dana CSR BUMN kini dibuat satu pintu yaitu melalui Kementerian BUMN agar dapat dikelola secara tepat sasaran.

"Sepanjang pengetahuan kami, dana CSR tidak berupa uang tunai, akan tetapi berupa bantuan barang, program atau bentuk lain seperti training wirausaha dan peningkatan SDM atau perbaikan masjid, pondok pesantren, gereja dan rumah ibadah lainnya yang dapat mendukung aktivitas stakeholder,” jelas Willy.

Sinergi Kawal BUMN mengharapkan agar semua pihak, khususnya DPR, mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR oleh Kementerian BUMN yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Restrukturisasi BUMN Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah good corporate governance (GCG), sehingga ruang-ruang kosong permainan bisa ditutup dan penggunaan dana CSR tepat sasaran.

 



Sumber: BeritaSatu.com