Komisi II DPR Tunda PAW Komisioner KPU

Komisi II DPR Tunda PAW Komisioner KPU
Evi Novida Ginting Manik. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / FER Jumat, 3 Juli 2020 | 17:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR menunda penetapan Yessy Momongan sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggantikan Evi Novida Ginting Manik. Sebab, Komisi II masih menunggu hasil gugatan Evi atas pemberhentiannya yang tengah diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga: Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada

"Kami menunggu keputusan pengadilan, karena yang bersangkutan (Evi) gugat di PTUN. Ini juga sesuai usulan KPU," kata Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo kepada Beritasatu.com, Jumat (3/7/2020).

Menurut Arif, penundaan pergantian antar waktu (PAW) disepakati seluruh fraksi saat rapat internal, Kamis (2/7/2020). "Kami khawatir kalau kita eksekusi (putuskan PAW), tapi PTUN dimenangkan (Evi), nanti yang bersangkutan balik lagi. Lalu masak orang (Yessy) sudah dilantik terus dicopot," ujar Arif.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin. "Kami hormati dulu proses di PTUN, tapi kita lihat tanggal 7 Juli 2020. Kami dengar tanggal 7 Juli 2020, PTUN mau ada keputusan. Kalau nanti putusannya menguatkan pemberhentian ya langsung PAW," kata Zulfikar.

Baca Juga: Proses PAW Komisioner KPU Diharapkan Segera Dilakukan

Zulfikar menjelaskan proses PAW tidak akan memakan waktu lama. "Teknis saja. Selesai di Komisi II, langsung diserahkan ke pimpinan DPR untuk dibacakan dan ditetapkan pengganti Evi di Rapat Paripurna. Baru kemudian disampaikan kepada Presiden," kata Zulfikar.

Zulfikar menambahkan, Komisi II tidak lagi menggelar uji kepatutan dan kelayakan. "Kami gunakan hasil fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) tahun 2017. Urutan sembilan itu Yessy Momongan yang sekarang Komisioner KPU Sulut (Sulawesi Utara)," imbuh Zulfikar.

Sekadar diketahui, Evi telah diberhentikan secara tidak terhormat melalui Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Walau diberhentikan, Evi tetap melayangkan gugatan terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke PTUN.

Baca Juga: Ombudsman Sesalkan Sikap DKPP

Terdapat sejumlah faktor penyebab gugatan yang disampaikan Evi antara lain putusan DKPP tidak beralasan hukum, karena pengadu Hendri Makaluasc telah mencabut aduannya pada sidang 13 November 2019.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DKPP Muhammad telah menegaskan putusan DKPP terkait pemberhentian Evi bersifat final dan mengikat. Muhammad mempersilakan Evi jika ingin menempuh upaya hukum lainnya.

"Final dan mengikat itu berarti bagi KPU dan Bawaslu tidak ada upaya hukum lagi, tetapi ya silakan saja ya sebagai warga negara Bu Evi misalnya punya pertimbangan lain, upaya hukum lain," tegas Muhammad.



Sumber: BeritaSatu.com