Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu
Ilustrasi Pemilu 2019. (Foto: AFP)
Carlos KY Paath / FER Jumat, 3 Juli 2020 | 17:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR akan mematangkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu pada Senin (6/7/2020) mendatang. Fraksi-fraksi partai politik (parpol) bakal diminta masukan, khususnya menyikapi pandangan sejumlah pakar.

Baca Juga: Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Afirmasi Perempuan

"Kami terus matangkan draf RUU Pemilu. Senin depan, kami kompilasikan kembali masukan fraksi-fraksi. Kemudian ada masukan para pakar, bagaimana fraksi-fraksi tanggapi masukan pakar itu," kata Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo kepada Beritasatu.com, Jumat (3/7/2020).

Arif menegaskan, Komisi II berkomitmen menyelesaikan draf secara cepat. Meski demikian, lanjut Arif, perampungan draf tetap membutuhkan kecermatan. "Harapannya persidangan ini draf selesai. Tapi saya sebagai ketua panja (panitia kerja) sudah sampaikan, tidak mudah susun draf yang komprehensif, karena isunya sangat banyak," ujar Arif.

Arif pun menyebut, "Isunya tidak hanya yang strategis, tapi juga teknis, bahkan menyangkut soal sanksi, pelanggaran, kejahatan, dan pidana menjadi bagian penting untuk dibahas secara detil. Belum lagi independensi penyelenggara."

Baca Juga: DPR Siapkan 2 Opsi Sistem Pemilu

Arif menambahkan kemungkinan untuk merumuskan pasal-pasal yang tunggal tidak mudah. Menurut Arif, draf RUU Pemilu nantinya akan memuat pasal-pasal yang sifatnya alternatif. Arif juga mengungkap masukan para pakar begitu beragam.

"Menyangkut berbagai isu. Kita enggak bisa merumuskan secara tunggal masukan dari pakar. Itu kita minta secara teknis dikompilasi dulu untuk disampaikan kepada fraksi-fraksi. Nanti fraksi-fraksi sampaikan masukan secara tertulis hari Senin," kata Arif.

Arif menjelaskan beberapa masukan pakar itu antara lain mengenai sistem proporsional ada yang tertutup, terbuka, dan campuran. Berkaitan parliamentary threshold (PT), lanjut Arif, ada pakar yang meminta tidak terlalu tinggi.

Baca Juga: Mayoritas Parpol Keberatan Presidential Threshold Nol Persen

"Angka PT pakar bilang terserah tapi umumnya di kisaran 4 persen hingga 5 persen. Kemudian soal keajekan, bagaimana RUU Pemilu jadi undang-undang yang ajek. Tidak mudah untuk diubah-ubah. Meskipun itu tetap menimbang dinamika konstelasi politik dan partai-partai," ucap Arif.



Sumber: BeritaSatu.com