Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS

Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS
Anggota Komisi VIII DPR, Lisda Hendrajoni, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR bersama Baznas di Gedung Nusantara II, Jakarta. (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Yeremia Sukoyo / FER Jumat, 3 Juli 2020 | 19:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Nasdem DPR optimistis untuk melanjutkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), menjadi Undang-undang (UU). Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Baca Juga: Perempuan Indonesia Diajak Berani Menentukan Pilihan

"Kami akan terus perjuangkan ini untuk kepentingan melindungi masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak yang jumlahnya terus meningkat menjadi korban kekerasan seksual," kata Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Nasdem Komisi VIII DPR, Lisda Hendrajoni, di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Legislator Nasdem itu menjelaskan, meskipun ada upaya dari beberapa anggota Komisi VIII DPR yang hendak menghilangkan atau mencabut RUU tersebut, dirinya mengaku tidak akan surut. Mengingat RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak, dari para pelaku kekerasan seksual yang semakin menjadi saat ini.

"Jadi kalau ada statement pencabutan (RUU PKS), saya pastikan itu dari pribadi yang bersangkutan. Kami, khususnya Fraksi Nasdem di Komisi VIII DPR, masih optimistis dengan pengesahan RUU tersebut, dan akan terus mengupayakannya," ucapnya.

Baca Juga: Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahun

Menurut Lisda, alasan utama baginya untuk terus memperjuangkan RUU PKS, tak lain karena kian meningkatnya angka kekerasan seksual setiap tahunnya di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Komnas Perempuan dari tahun 2015-2019, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Puncaknya di tahun 2019 mencapai 431.471 kasus. Bahkan, laporan secara langsung ke Komnas Perempuan mencapai 1.419 laporan. "Artinya ini sudah menjadi sesuatu yang mendesak. Sampai kapan kita harus menunggu," ungkap Lisda.

Bahkan data terparah, menurut Lisda, terjadi pada tahun 2001 hingga 2011, tercatat sebanyak 35 kasus kekerasan seksual setiap harinya.

Baca Juga: Pengesahan RUU PKS Terancam Molor Lagi

"Jadi, sebenarnya tidak ada alasan RUU PKS sulit untuk disahkan, karena data sudah terpampang dengan sangat jelas betapa pelaku kejahatan seksual leluasa di Indonesia. Satu-satunya cara untuk menghapusnya, adalah penerapan UU PKS," ucapnya.



Sumber: BeritaSatu.com