Baru 46% Dana Pilkada Diterima Bawaslu

Baru 46% Dana Pilkada Diterima Bawaslu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Abhan. (Foto: Bawaslu)
Roberth Wardhy / CAH Jumat, 3 Juli 2020 | 21:25 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengemukakan baru 46 persen atau Rp 1,52 triliun dana Pilkada Serentak 2020 dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang diterima Bawaslu Daerah. Dari dana tersebut, sebanyak Rp 533,87 miliar atau 15 persen telah digunakan.

“Per 7 Juni 2020, yang kami terima baru 46 persen. Total dana yang kami minta sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mencapai Rp 3,459 triliun,” kata Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Ia menjelaskan ada tiga kabupaten yang melakukan addendum atau perubahaan NPHD yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur (Maluku), Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), dan Kota Semarang (Jawa Tengah). Akibat perubahaan atau addendum NPHD, ada penggurangan dana bagi Bawaslu Daerah yaitu dari Rp 43,601 menjadi Rp 40,988 miliar.

Baca JugaAnggaran Pilkada Wajib Dicairkan Sebelum 15 Juli

Kemudian ada 10 daerah yang belum sama sekali mencairkan dana Pilkada untuk Bawaslu. Kesepuluh daerah tersebut adalah Provinsi Jambi, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai di Propinsi Riau, Kabupaten OKU Selatan dan OKU Timur di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kediri (Jawa Timur), Kabupaten Mahakam Hulu dan Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur serta Kabupaten Boven Digoel (Provinsi Papua).

Adapun daerah yang sudah mencarikan 100 persen dana Pilkada untuk Bawaslu 16 daerah. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Karo di Propinsi Sumatera Utara. Kemudian Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau, Kabupaten Sukoharjo dan Demak di Jawa Tengah, Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur).

Baca JugaBawaslu Sebut 9 Daerah di Jateng Kategori Rawan Tinggi Pilkada

Wilayah lain yang 100 persen telah cair dana Pilkada adalah Kabupaten Badung dan Karangasem (Propinsi Bali), Kota Mataram (NTB), Kabupaten Belu, Malaka, Sabu Raijua, Timur Tengah Utara (NTT), Kabupaten Passer dan Berau (Kalimantan Timur), serta Kabupaten Teluk Wondama (Papua Barat).

Abhan menyebut Bawaslu juga telah mengusulkan tambahan anggaran ke pemerintah sebagai dampak pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid 19. Total dana tambahan yang diminta adalah Rp 478,9 miliar. Dana tersebut digunakan Bawaslu untuk membeli berbagai perlengkapan kesehatan guna menjalankan protokol kesehatan akibat wabah virus Corona atau Covid 19. 



Sumber: BeritaSatu.com