Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS

Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS
Ilustrasi Kartu Keluarga Sejahtera. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / WBP Sabtu, 4 Juli 2020 | 05:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengemukakan seluruh dokumen kependudukan sudah bisa dicetak di atas kertas putih HVS biasa. Langkah ini terwujud berkat digitalisasi layanan administrasi kependudukan (adminduk), dan tanda tangan elektronik (TTE).

“Kecuali KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) ya. Yang lain sudah bisa cetak dengan kertas HVS,” kata Dirjen Dukcapil Kemdagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Ia menjelaskan pencetakan dokumen dengan menggunakan kertas HVS sudah diterapkan Ditjen Dukcapil sejak awal 2019. Dokumen yang dicetak dengan kertas HVS 80 gram dijamin keabsahan termasuk keamanannya. “Mudah dicek dokumen tersebut asli atau palsu,” tegas Zudan.

Baca juga: Kemdagri Perintahkan Dukcapil Lakukan Layanan Daring

Menurutnya, cara menguji keaslihanya dengan memindai QR (quick response) code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone. Bisa juga dengan aplikasi QR code reading yang bisa diunduh di Playstore. “Kode QR pada dokumen kependudukan yang dicetak di kertas HVS ini tak lain merupakan tanda tangan elektronik sebagai ganti tanda tangan dan cap basah yang dulu dicetak dengan security printing,” jelas Zudan.

Dia menegaskan sesuai dengan Permendagri No 109 Tahun 2019 mulai 1 Juli 2020, seluruh dokumen kependudukan wajib dicetak dengan menggunakan kertas HVS. Dengan Permendagri tersebut maka pencetakan dokumen selain KTP elektronik dan KIA tidak boleh lagi menggunakan kertas sekuritas.

Dia menambahkan selama ini, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dicetak menggunakan kertas khusus security printing berhologram dari Dukcapil. Dengan perubahan penggunaan kertas biasa, bisa berhemat anggaran hingga Rp 450 miliar pada tahun 2020 ini. “Yang tak kalah penting, dengan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri dari rumah penduduk melalui layanan online atau melalui Anjungan Dukcapil Mandiri, maka otomatis bakal menghilangkan praktik pungli dan percaloan karena tak ada layanan tatap muka dengan petugas Dukcapil,” tutup Zudan.



Sumber: BeritaSatu.com