Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS

Sabtu, 4 Juli 2020 | 05:03 WIB
Oleh : Robertus Wardi / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengemukakan seluruh dokumen kependudukan sudah bisa dicetak di atas kertas putih HVS biasa. Langkah ini terwujud berkat digitalisasi layanan administrasi kependudukan (adminduk), dan tanda tangan elektronik (TTE).

“Kecuali KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) ya. Yang lain sudah bisa cetak dengan kertas HVS,” kata Dirjen Dukcapil Kemdagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Ia menjelaskan pencetakan dokumen dengan menggunakan kertas HVS sudah diterapkan Ditjen Dukcapil sejak awal 2019. Dokumen yang dicetak dengan kertas HVS 80 gram dijamin keabsahan termasuk keamanannya. “Mudah dicek dokumen tersebut asli atau palsu,” tegas Zudan.

Menurutnya, cara menguji keaslihanya dengan memindai QR (quick response) code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone. Bisa juga dengan aplikasi QR code reading yang bisa diunduh di Playstore. “Kode QR pada dokumen kependudukan yang dicetak di kertas HVS ini tak lain merupakan tanda tangan elektronik sebagai ganti tanda tangan dan cap basah yang dulu dicetak dengan security printing,” jelas Zudan.

Dia menegaskan sesuai dengan Permendagri No 109 Tahun 2019 mulai 1 Juli 2020, seluruh dokumen kependudukan wajib dicetak dengan menggunakan kertas HVS. Dengan Permendagri tersebut maka pencetakan dokumen selain KTP elektronik dan KIA tidak boleh lagi menggunakan kertas sekuritas.

Dia menambahkan selama ini, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dicetak menggunakan kertas khusus security printing berhologram dari Dukcapil. Dengan perubahan penggunaan kertas biasa, bisa berhemat anggaran hingga Rp 450 miliar pada tahun 2020 ini. “Yang tak kalah penting, dengan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri dari rumah penduduk melalui layanan online atau melalui Anjungan Dukcapil Mandiri, maka otomatis bakal menghilangkan praktik pungli dan percaloan karena tak ada layanan tatap muka dengan petugas Dukcapil,” tutup Zudan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Isu Reshuffle Menguak, Deretan Menteri Ini Dinilai Berkinerja Baik

Pangi menyebut bahwa tiga nama menteri yakni Prabowo Subianto, Basuki Hadimuljono, dan Erick Thohir kemungkinan besar menjadi nama yang dipertahankan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Baru 46% Dana Pilkada Diterima Bawaslu

Dari dana Pilkada Serentak sebesar Rp 1,52 triliun tersebut, sebanyak Rp 533,87 miliar atau 15 persen telah digunakan Bawaslu dari Pemerintah Daerah.

POLITIK | 3 Juli 2020

Formappi: Tindakan Anggota DPR Minta Jatah CSR BUMN Tak Etis

Tindakan sejumlah anggota DPR yang meminta bagian dan pelibatan dari CSR BUMN dinilai tidak etis dan berpotensi merugikan keuangan BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS

RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggaran Pilkada Wajib Dicairkan Sebelum 15 Juli

Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mencairkan dana penyelenggaraan Pilkada sebelum 15 Juli 2020.

POLITIK | 3 Juli 2020

Soal Perombakan Kabinet, Presiden Jokowi Diharapkan Dengar Aspirasi Rakyat

Saleh Partaonan Daulay berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan suara masyarakat sebelum memutuskan apakah akan melakukan perombakan kabinet atau tidak.

POLITIK | 3 Juli 2020

PKS Tunggu Realisasi Wacana Perombakan Kabinet

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya menunggu realisasi tindakan pasca-kemarahan Presiden Jokowi.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggota Komisi II DPR Dorong Percepatan Reforma Agraria

Penetapan satu peta dinilai lebih memudahkan pemantauan penggunaan lahan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Fraksi-fraksi partai politik (parpol) bakal diminta masukan, khususnya menyikapi pandangan sejumlah pakar.

POLITIK | 3 Juli 2020

Komisi II DPR Tunda PAW Komisioner KPU

Penundaan pergantian antar waktu (PAW) disepakati seluruh fraksi saat rapat internal, Kamis (2/7/2020).

POLITIK | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS