Ketua MPR Dorong Pemerintah Sikapi Resmi RUU HIP
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua MPR Dorong Pemerintah Sikapi Resmi RUU HIP

Sabtu, 4 Juli 2020 | 19:08 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dikirim DPR. Diapun mendorong agar Pemerintah segera merespons dengan menyampaikan pilihan sikap.

Bagi Bamsoet, panggilan akrabnya, ada berbagai respons Pemerintah yang bisa dikeluarkan. Pertama, Pemerintah bisa bersikap dalam bentuk tidak mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk pembahasan hingga batas waktu 20 Juli. Batas waktu ini dihitung dari tanggal pengesahan RUU itu sebagai usulan DPR di rapat paripurna.

Kedua, Pemerintah bisa mengembalikan kepada DPR karena adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

"Atau Pemerintah bisa menyusun DIM yang isinya mencoret semua materi RUU yang menjadi keberatan berbagai elemen masyarakat dan membatasinya hanya pada pengaturan eksistensi dan tugas pokok serta fungsi BPIP," kata Bamsoet, Sabtu (4/7/2020).

Selanjutnya, pemerintah dapat pula mengajukan hak inisiatif dengan RUU baru sebatas penguatan BPIP. "Misalnya seperti usul PBNU, agar tidak dipelintir-pelintir judulnya, langsung saja diajukan RUU BPIP," imbuhnya.

Menurut Bamsoet, saat ini bola kasus RUU itu ada di tangan Pemerintah. Dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons.

"Semua Itu sangat tergantung pada dinamika yang ada di pemerintah dalam hal ini Presiden dalam mengkomunikasikannya dengan para pimpinan partai politik, terutama parpol pendukung pemerintah. Intinya, kita serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah," bebernya.

Selanjutnya, jika pemerintah sudah mengambil keputusan, makak bola selanjutnya terserah kepada DPR. "Apakah akan langsung membahasnya bersama pemerintah atau menunggu hingga masa pandemi covid-19 ini mereda," imbuhnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kinerja Menteri Dievaluasi, PDIP Dukung Penuh Langkah Presiden Jokowi

Evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

NASIONAL | 4 Juli 2020

Mendagri: Segera Cairkan Dana Pilkada

Ia meminta agar sebelum tanggal 15 Juli 2020, dana pilkada sudah cair 100 persen.

POLITIK | 4 Juli 2020

Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS

Cara menguji keaslihanya dengan memindai QR (quick response) code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone.

POLITIK | 4 Juli 2020

Isu Reshuffle Menguak, Deretan Menteri Ini Dinilai Berkinerja Baik

Pangi menyebut bahwa tiga nama menteri yakni Prabowo Subianto, Basuki Hadimuljono, dan Erick Thohir kemungkinan besar menjadi nama yang dipertahankan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Baru 46% Dana Pilkada Diterima Bawaslu

Dari dana Pilkada Serentak sebesar Rp 1,52 triliun tersebut, sebanyak Rp 533,87 miliar atau 15 persen telah digunakan Bawaslu dari Pemerintah Daerah.

POLITIK | 3 Juli 2020

Formappi: Tindakan Anggota DPR Minta Jatah CSR BUMN Tak Etis

Tindakan sejumlah anggota DPR yang meminta bagian dan pelibatan dari CSR BUMN dinilai tidak etis dan berpotensi merugikan keuangan BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS

RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggaran Pilkada Wajib Dicairkan Sebelum 15 Juli

Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mencairkan dana penyelenggaraan Pilkada sebelum 15 Juli 2020.

POLITIK | 3 Juli 2020

Soal Perombakan Kabinet, Presiden Jokowi Diharapkan Dengar Aspirasi Rakyat

Saleh Partaonan Daulay berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan suara masyarakat sebelum memutuskan apakah akan melakukan perombakan kabinet atau tidak.

POLITIK | 3 Juli 2020

PKS Tunggu Realisasi Wacana Perombakan Kabinet

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya menunggu realisasi tindakan pasca-kemarahan Presiden Jokowi.

POLITIK | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS