Siti Zuhro: Koalisi Harus Ikut PDIP Dukung Kebijakan Jokowi

Siti Zuhro: Koalisi Harus Ikut PDIP Dukung Kebijakan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
Robertus Wardy / YUD Minggu, 5 Juli 2020 | 20:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta anggota koalisi agar mengikuti PDIP dalam mendukung kebijakan pemerintah. Terutama dalam kebijakan mengatasi wabah virus Corona atau Covid-19 yang sedang berlangsung sampai sekarang.

"Ya bagus (sikap PDIP). Berarti partai pendukung mendukung beneran. Sikap PDIP patut diikuti oleh parpol pendukung lainnya," kata Siti di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Ia menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyatakan partainya siap pasang badan untuk Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19). Hal serupa juga akan dilakukan PDIP dalam menghadapi kelompok tertentu yang terus melalukan provokasi, memancing di air keruh, dan mengganggu ketentraman masyarakat.

"Kami berikan dukungan penuh dan siap pasang badan bagi Presiden Jokowi di dalam penanganan Covid-19," kata Hasto di Jakarta, pekan lalu.

Siti menyebut salah satu kebijakan yang diambil Presiden Jokowi mengatasi Covid-19 adalah mengucurkan stimulus ekonomi untuk rakyat. Jokowi sudah mengingatkan akan mengevalusai jajaran menterinya yang lamban dalam bekerja.

Menurutnya, teguran Jokowi kepada jajaran menterinya pada rapat kabinet lalu bisa berujung pada reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet menjadi suatu keniscayaan jika melihat kecenderungan orang nomor satu di pemerintahan itu yang ingin memenuhi harapan masyarakat.

"Jokowi sudah tahu rakyat tidak puas pada pemerintah. Rakyat bahkan sedang mempertanyakan apa kerja pemerintah sekarang. Ini sudah periode kedua. Jadi Presiden tidak perlu pekewuh (merasa sungkan)," ujar Siti.

Dia mengharapkan parpol pendukung pemerintah harus rela bila kadernya di kabinet dievaluasi kinerjanya. Jika memang ada pengurangan jatah kabinet maka harus diterima karena untuk perbaikan bangsa.

"Bila ada parpol yang jatah menterinya dikurangi, ya parpol harus terima. Bagus kalau partai punya stok kader ahli di bidangnya. Tak hanya soal kesehatan dan sosial ekonomi, tapi juga pendidikan. Itu penting direkrut orang yang tepat. Jangan uji coba lagi, lah. Waktunya terlalu pendek untk trial and error," tutup Siti.



Sumber: BeritaSatu.com