Aturan Pengadilan Cepat Pidana Pemilu Perlu Direvisi

Aturan Pengadilan Cepat Pidana Pemilu Perlu Direvisi
Ilustrasi pemungutan suara. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / FER Minggu, 5 Juli 2020 | 21:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Pidana Pemilu dari Universitas Indonesia (UI), Topo Santoso mengusulkan, pengadilan cepat terhadap perbuatan atau tindak pidana pemilu tidak diberlakukan. Pengadilan cepat hanya berlaku untuk pelanggaran administrasi, sengketa proses dan perselisihan hasil.

Baca Juga: Perhatian Terhadap Keadilan Pemilu Dinilai Rendah

"Kalau masih memakai pengadilan cepat seperti perselisihan hasil atau sengketa proses maka pelanggaran tindak pidana pemilu tidak akan pernah bisa diproses. Karena masalah tindak pidana itu tidak bisa cepat seperti sengketa hasil atau masalah administrasi,” kata Topo Santoso dalam diskusi secara virtual dengan tema 'Desain Penegakan Hukum yang Demokratis dan Berkeadilan' di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Topo menjelaskan, aturan yang berlaku selama ini adalah, waktu pendaftaran gugatan setelah pencoblosan selesai hanya diberi waktu 7 hari. Kemudian, diberi waktu 14 hari untuk penyidikan. Lalu, diberi waktu 7 hari lagi sampai keluar putusan di pengadilan tingkat pertama.

"Kalau di total, waktu yang dibutuhkan sampai putuan akhir di tingkat pengadilan terakhir (Mahkamah Agung, Red) hanya 3 bulan. Ini luar biasa cepat. Padahal, pemeriksaan perkara pidana tidak mudah. Harus bolak-balik jika kurang bukti. Bagaimana mungkin bisa proses sebuah tindak pidana hanya butuh waktu 3 bulan sampai tingkat akhir,” jelasnya.

Baca Juga: Koalisi Harus Ikut Dukung Kebijakan Jokowi

Menurut Topo, pengadilan cepat untuk pelanggaran adminstrasi atau sengketa hasil pemilu memang diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum dan jabatan. "Namun, pengadilan cepat bagi tindak pidana sangat tidak masuk akal," tegasnya.

Topo mengusulkan, untuk masalah tindak pidana pemilu, proses masih terus berlanjut sekalipun seseorang sudah menduduki jabatan di parlemen atau eksekutif. Artinya, pemeriksaan perkara pidana pemilu tidak berhenti karena seseorang sudah menjadi anggota DPR atau menjadi pejabat kepala daerah.

"Jika setelah menjabat kemudian keluar putusan yang menyatakan orang bersangkutan bersalah maka pelaksanaan putusan dilakukan setelah selesai sampai tingkat akhir. Eksekusi putusan tetap dilakukan sekalipun sudah menjabat," bebernya.

Baca Juga: Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Menurut Topo Santoso, dengan aturan yang ada sekarang melalui pengadilan cepat maka yang culas dan curang mendapat insentif pemilu. Artinya, mereka mendapat keuntungan karena diuntungkan oleh mekanisme pengadilan cepat. Padahal cara mereka mendapatkan jabatan sangat tidak jujur.

Sebaliknya para calon yang jujur, berkompetisi secara sehat mendapat disinsentif. Mereka memperjuangkan keadilan dan kualitas demokrasi. Namun, hal itu tidak didapat karena dikebiri oleh sistem pengadilan cepat untuk para pelanggar tindak pidana pemilu.

"Ini paradoks demokrasi kita. Kedepan, kita berharap aturan ini bisa dievaluasi. Yang terkait pelanggaran tindak pidana, biar saja berproses seperti perkara pidana pada umumnya. Tidak perlu masuk dalam pengadilan cepat," tutup Topo Santoso.



Sumber: BeritaSatu.com