Komaruddin Hidayat Sebut Reformasi Dibajak Parpol
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komaruddin Hidayat Sebut Reformasi Dibajak Parpol

Minggu, 5 Juli 2020 | 21:32 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Cendikiawan Muslim Indonesia, Komaruddin Hidayat menilai, perjalanan reformasi 1998 hingga sekarang ini telah dibajak oleh partai politik (Parpol). Kemudian, parpol sendiri dibajak oleh oligarki partai.

Baca Juga: Agenda Reformasi Sudah Dikhianati

"Sudah 20 tahun lebih, perjalanan reformasi ini. Tapi apa yang terjadi, malah banyak menimbulkan masalah baru. Ini perlu perbaikan bersama kedepan,” kata Komaruddin dalam diskusi secara virtual dengan tema 'Desain Penegakan Hukum yang Demokratis dan Berkeadilan' di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Komaruddin menjelaskan, adanya oligarki dalam partai menyebabkan parpol tidak punya akar ke masyarakat. Artinya, Parpol tidak memiliki basis massa yang kuat yang mengejawantahkan ideologinya.

"Di sisi lain, parpol juga tidak melahirkan politisi-politisi dengan gagasan-gagasan kenegarawaan yang cemerlang. Hal itu karena keputusan partai dibajak oleh segelintir elit dalam partai," bebernya.

Baca Juga: Presiden Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi

Kondisi ini, lanjut Komaruddin, menyebabkan Indonesia tidak menjadi negara gagal, tetapi juga tidak menjadi negara maju. Desain seperti ini kelihatannya disukai oleh negara-negara luar.

"Pasalnya jika Indonesia menjadi negara gagal, akan menyulitkan banyak negara, tertutama negara tetangga. Jika Indonesia menjadi negara gagal, banyak negara tetangga akan dibanjir oleh orang Indonesia yang menjadi pekerjaan," kata Komaruddin.

Sebaliknya jika Indonesia menjadi negara maju, akan menjadi ancaman bagi negara-negara lain, terutama negara tetangga. Negara Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina dan sebagainya akan tenggelam oleh kemajuan Indonesia karena memiliki pasar yang sangat luas.

Baca Juga: Kolaborasi Membangun Kapal Besar Bernama Indonesia

"Dengan pandemi Covid-19 seperti sekarang, di mana kegagalan terjadi di semua negara maka menjadi momen bagi bangsa ini untuk koreksi diri. Bangsa ini harus membangun peradabaannya yang bisa memperbaiki kesulitan-kesulitan yang terjadi selama ini,” tutup Komarduddin.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Aturan Pengadilan Cepat Pidana Pemilu Perlu Direvisi

Pengadilan cepat hanya berlaku untuk pelanggaran administrasi, sengketa proses dan perselisihan hasil.

POLITIK | 5 Juli 2020

Perhatian Terhadap Keadilan Pemilu Dinilai Rendah

Desain kerangka hukum terkait tindakan pidana pemilu dinilai tidak tuntas dan banyak bolong-bolong.

POLITIK | 5 Juli 2020

Siti Zuhro: Koalisi Harus Ikut PDIP Dukung Kebijakan Jokowi

Partai politik anggota koalisi diminta ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona.

POLITIK | 5 Juli 2020

Gus Mis: Bersyukur, Mereka yang Sebelumnya Pronegara Teokrasi, Kini Dukung Pancasila

Hal ini semakin menguatkan bukti Pancasila menjadi pemersatu bangsa.

POLITIK | 5 Juli 2020

Hasto Tegaskan PDIP Anti-Komunisme, Sekulerisme, dan Fasisme

PDIP juga menolak berbagai upaya kelompok yang mencoba mengganti Pancasila.

POLITIK | 5 Juli 2020

Agung Laksono: Isu Reshuffle Diharapkan Jadi Pelecut Para Menteri

Agung Laksono mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet diharapkan menjadi pemicu para menteri untuk bekerja lebih keras lagi.

POLITIK | 4 Juli 2020

Ketua MPR Dorong Pemerintah Sikapi Resmi RUU HIP

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo ada beberapa pilihan sikap yang bisa diambil pemerintah terkait RUU HIP.

POLITIK | 4 Juli 2020

Kinerja Menteri Dievaluasi, PDIP Dukung Penuh Langkah Presiden Jokowi

Evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

NASIONAL | 4 Juli 2020

Mendagri: Segera Cairkan Dana Pilkada

Ia meminta agar sebelum tanggal 15 Juli 2020, dana pilkada sudah cair 100 persen.

POLITIK | 4 Juli 2020

Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS

Cara menguji keaslihanya dengan memindai QR (quick response) code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone.

POLITIK | 4 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS