Komisi II DPR Minta Pengawasan Netralitas ASN Ditingkatkan

Komisi II DPR Minta Pengawasan Netralitas ASN Ditingkatkan
Ilustrasi aparatur sipil negara. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / FER Senin, 6 Juli 2020 | 16:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Komisi ASN (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan netralitas ASN.

Baca Juga: Pemangkasan Eselon Ditargetkan Rampung Akhir 2020

"Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 9 esember 2020, Komisi II meminta KASN dan BKN untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan netralitasi ASN,” kata Doli saat rapat kerja Komisi II dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta Ketua KASN Agus Pramusinto di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Doli menambahkan, penegakan sanksi yang tegas juga sepatutnya diterapkan, mengingat terdapat potensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Sebelumnya, Ketua KASN menyatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Kerja sama dengan Bawaslu penting. Jadi dalam proses pilkada, pemilu dan sebagainya memang banyak pelanggaran, tapi netralitas ASN menjadi tanggung jawab kami,” kata Agus.

Baca Juga: Gubernur Sumut Ingatkan ASN Harus Netral

Agus menjelaskan pihaknya dan Bawaslu melakukan pertukaran informasi dan data. "Dalam kerja sama kami dengan Bawaslu, dilakukan pertukaran info dan data. Kami juga ingatkan terus soal netralitas," tandas Agus.



Sumber: BeritaSatu.com