RDP KPK dan DPR di Gedung Merah Putih Digelar Tertutup

RDP KPK dan DPR di Gedung Merah Putih Digelar Tertutup
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan), bersama Ketua Komisi III DPR Herman Hery (tengah), dan Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh (kiri) memberikan keterangan terkait hasil rapat dengar pendapat antara KPK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Fana F Suparman / WM Selasa, 7 Juli 2020 | 12:05 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Namun, RDP ini digelar secara tertutup.

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, RDP digelar secara tertutup untuk meminimalisir salah persepsi di tengah publik. Hal lantaran diprediksi terdapat sejumlah isu sensitif yang dibahas dalam RDP tersebut.

"(Digelar) tertutup. Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," kata Herman, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Meski demikian, Herman tak menjelaskan secara rinci isu yang dimaksud. Herman mengaku mempersilakan kepada para anggota fraksi untuk menanyakan isu sesuai agenda masing-masing kepada KPK.

"Isu terkini sudah dipegang oleh masing-masing anggota. Saya sebagai ketua, kami membebaskan setiap fraksi untuk mempertanyakan apa yang sudah mereka agendakan," kata Herman.

Menurutnya, tidak ada aturan yang dilanggar atas RDP yang digelar secara tertutup. Dikatakan, hal itu dimungkinkan sepanjang terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

"Soal tertutup dan terbuka tidak ada aturan yang melarang, tergantung kesepakatan. Jadi, tidak ada aturan yang diperdebatkan kenapa terbuka, kenapa tertutup. Semua tergantung urgensi menurut pendapat kedua belah pihak," tutur Herman.

Herman menegaskan, tidak ada yang spesial dalam RDP kali ini. Herman menjamin tidak akan ada intervensi dalam RDP yang digelar tertutup itu.

"Sesuai dengan UU MD3 bahwa DPR boleh mengadakan rapat di dalam Gedung DPR maupun di luar Gedung DPR. Tak ada aturan yang dilarang," katanya.

Herman berharap RDP ini dapat memperkuat sinergi antara Komisi III DPR dan KPK terkait agenda pemberantasan korupsi. Selain menggelar rapat, dalam kesempatan ini, para pimpinan dan anggota Komisi III DPR akan memeriksa sejumlah fasilitas Gedung KPK.



Sumber: BeritaSatu.com