Bupati Agam Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Gerindra

Bupati Agam Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Gerindra
Bupati Agam, Indra Catri. (Foto: Istimewa)
Yeremia Sukoyo / WM Selasa, 7 Juli 2020 | 11:55 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati Agam, Indra Catri dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (MK DPP) Partai Gerindra atas dugaan kampanye hitam atau black campaign serta kebohongan publik. Laporan disampaikan Eri Syofiar (ES) seorang ASN Kabupaten Agam yang menjadi tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap anggota DPR Mulyadi.

Kuasa hukum ES, Iriansyah menjelaskan, pihaknya meminta Majelis Kehormatan Dewan Partai Gerindra untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai mekanisme yang ada di Majelis Kehormatan kepada terlapor.

"Kita ke DPP Gerindra dalam rangka mengantarkan surat pengaduan dengan dugaan black campaign dan kebohongan publik yang juga dilakukan oleh seorang kader, yang berinisial IC," kata Iriansyah, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Bupati Agam Indra Catri sendiri merupakan Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilgub Sumbar 2020. Yang bersangkutan maju berpasangan dengan Nasrul Abit.

"Kita minta Majelis Dewan Kehormatan Partai Gerindra untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan dan seterusnya sesuai mekanisme yang ada di Majelis Kehormatan. Supaya proses demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya, terbuka, transparan dan sesuai dengan UU yang diamanatkan oleh UU Pemilu," ujarnya.

Iriansyah mengatakan, langkah hukum yang diambilnya merupakan pembelaan terhadap kliennya. ES tidak menyangka Indra Catri cuci tangan terhadap kasus ujaran kebencian dengan akun FB bodong. Padahal, Indra Catri memiliki kedekatan emosional dengan kliennya.

Dalam kesempatan itu dirinya juga menyayangkan apa yang disampaikan Indra Catri sebelumnya. Iriansyah memastikan isi surat pernyataan tersebut legal secara hukum dan dibuat sesuai dengan perkataan ES.

"Alasan lainnya mengapa saya lakukan ini, karena dalam konferensi pers, IC mengatakan, bahwa isi surat pernyataan dan permohonan maaf yang dibuat oleh ES itu tidak berdasar hukum," ujarnya.

Iriansyah berharap Gerindra memproses aduan hukum yang disampaikan kliennya. Dia pun membawa sejumlah bukti dan mendaftarkan laporan tersebut kepada partai Gerindra.

Sebelumnya, ES menyampaikan, surat permintaan maaf kepada korban ujaran kebencian dengan akun palsu. Dalam surat tersebut ES mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya merupakan perintah atasannya. Namun pernyataan tersebut dibantah Indra Catri.

Sementara itu, Indra Catri sendiri mengelak terlibat dalam kasus pencemaran nama baik dengan akun facebook palsu. Sebaliknya, Indra Catri juga menyayangkan penyataaan ES.

"Sangat saya sayangkan, dalam surat pernyataan maaf itu, (Eri) menuduh saya dan Pak Sekda (Kabupaten Agam), Pak Martias Wanto, sebagai atas beliau yang memerintahkan dan menyetujui untuk melakukan perbuatan tersebut," kata Indra Catri.



Sumber: BeritaSatu.com