Wacana Parliamentary Threshold Berlaku Nasional Tuai Kritik

Wacana Parliamentary Threshold Berlaku Nasional Tuai Kritik
Ilustrasi Pemilu 2019. (Foto: AFP)
Carlos KY Paath / FER Selasa, 7 Juli 2020 | 19:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Guspardi Gaus, memberikan kritik atas wacana parliamentary threshold (PT) atau ambang batas partai politik (parpol) lolos ke DPR berlaku nasional. Artinya parpol yang lolos PT nasional, otomatis diikutsertakan dalam penghitungan suara untuk DPRD provinsi, kabupaten/kota.

Baca Juga: PT Terlalu Tinggi Dinilai Lahirkan Oligarki

"Sesuatu yang baru dalam RUU (Rancangan Undang-undang) Pemilu, PT juga diberlakukan untuk daerah yang mengacu pusat. Ini kan aneh,” kata Guspardi dalam Diskusi Forum Legislasi bertajuk 'Ke Mana Arah RUU Pemilu' di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Menurut Guspardi, masing-masing daerah memiliki kultur, budaya dan lain sebagainya berbeda-beda. Guspardi menegaskan partainya menolak apabila PT diterapkan nasional. "Bagi kami PT tidak diperlukan untuk provinsi, kabupaten/kota. Jangan sampai kembali ke sentralistik,” tukas Guspardi.

Guspardi mengungkap fraksinya mengusulkan angka PT tetap 4 persen seperti Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Guspardi tidak menginginkan suara masyarakat hilang jika angkanya dinaikkan. "Sikap kami tetap seperti sebelumnya yaitu 4 persen. Patut diingat dengan 4 persen saja ada 13 juta suara masyarakat hilang. Tidak punya arti apa-apa,” ungkap Guspardi.

Baca Juga: Ambang Batas Parlemen Perlu Naik Jadi 7%

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi II, Arwani Thomafi juga menyoroti anggapan kelas demokrasi Indonesia meningkat jika PT dinaikkan. "Seolah-olah menaikkan PT itu, menaikkan kelas demokrasi kita,” kata Arwani.

Arwani menuturkan banyak suara semakin hilang kalau angka PT diputuskan di atas 4 persen. Selain itu, lanjut Arwani, keragaman politik pun semakin mengecil dan menyempit. "Akhirnya dipaksa, Indonesia itu politiknya enggak usah banyak-banyak, cukup lima warna saja. Ini mengancam spirit kebinekaan dan semangat keragaman,” ujar wakil ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Arwani pun menyebut, "Saya khawatir kalau kita ikuti arus 'menaikkan PT menaikkan kelas demokrasi kita', kearifan demokrasi kita semakin terkikis. Kita terpaksa kembali lagi menyederhakan parpol seperti Orde Baru."



Sumber: BeritaSatu.com