Logo BeritaSatu

Perludem: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum

Rabu, 8 Juli 2020 | 13:29 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terhadap Pasal 3 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tidak berdampak hukum. Sebab, tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sudah berakhir.

Selain itu, pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Jokowi-Ma'ruf juga memenangkan Pilpres 2019 dengan meraih lebih dari 50% suara.

Advertisement

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (8/7/2020). “Putusan MA itu tidak mempunyai dampak hukum sama sekali. Tahapan sudah selesai dan calon terpilih sudah dilantik. Merujuk syarat sebaran juga tidak berpengaruh atas hasil, karena faktanya Jokowi-Ma'ruf memenuhi syarat itu,” tegas Titi.

Sekadar diketahui, tujuh pemohon gugatan PKPU ke MA antara lain Rachmawati Soekarnoputri. Mereka memohon MA membatalkan Pasal 3 Ayat 7 PKPU 5/2019 yang salah satunya terkait penetapan calon terpilih dalam pemilu. PKPU itu dinilai bertentangan atau tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu.

Menurut Titi, putusan MA kerap tidak merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Titi menjelaskan Pasal 3 Ayat 7 PKPU 5/2019 sebenarnya sejalan dengan substansi putusan MK 50/2014. Putusan MK 50/2014 menyebutkan, dalam hal terjadi dua pasangan di pilpres, maka penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

“Jadi, sebenarnya PKPU itu bukan sesuatu yang menciptakan norma baru, tetapi pengaturan sebagai implikasi adanya putusan MK 50/2014. Seharusnya, MA tidak mengabaikan putusan-putusan yang sudah dikeluarkan MK.

Di sisi lain, Titi mengatakan, ruang uji materi ke MA terbuka lebar jika PKPU dipandang tak sesuai dengan UU Pemilu. Titi mengungkap hal itu diatur dalam Pasal 76 UU Pemilu. Ketentuan itu membatasi jangka waktu pengajuan uji materi, yaitu paling lambat 30 hari kerja sejak PKPU diundangkan.

Menurut Titi, putusan MA juga tidak sesuai dengan UU Pemilu. Titi menuturkan PKPU 5/2019 diundangkan pada Februari 2019, sedangkan perkara permohonan diajukan pada 14 Mei 2019. Artinya, permohonan sudah melampaui batasan 30 hari. Kemudian, permohonan tersebut diputus oleh majelis hakim pada 28 Oktober 2019 dan baru diunggah 3 Juli 2020.

“UU Pemilu menginginkan agar uji materi terhadap PKPU tidak menganggu tahapan, maka dibuat pengujian bisa dilakukan paling lambat 30 hari setelah PKPU diundangkan. Kembali lagi soal putusan MA, tentu putusan ini tidak berlaku surut,” ucap Titi.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Top 5 News: Penipuan Undangan Digital hingga Mahasiswa UI Ditabrak

Penipuan undangan pernikahan digital di Whatsapp bisa menguras rekening korban menjadi berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com, Sabtu (28/1/2023).

NEWS | 29 Januari 2023

Liga Premier Singapura Gunakan Teknologi VAR untuk Pertama Kalinya

Wasit di Liga Premier Singapura (SPL) akan mendapat bantuan ekstra di musim mendatang, dengan teknologi Video Assistant Referee (VAR).

NEWS | 29 Januari 2023

Surat Kewarganeragaan Tidak Sah, Wakil PM Nepal Dicopot dari Jabatan

Hakim di pengadilan tinggi Nepal memutuskan mencopot jabatan wakil PM Nepal Rabi Lamichhana karena memiliki surat kewarganegaraan yang tidak sah.

NEWS | 29 Januari 2023

Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa bumi dengan magnitudo 5,1 melanda Maluku, Sabtu (28/1/2023) malam pukul 22.47 WIB, menurut BMKG, gempa itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

NEWS | 28 Januari 2023

Legislator Minta BPKH Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji

Legislator meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyusun peta jalan atau roadmap pola pembiayaan haji.

NEWS | 28 Januari 2023

Soal Kemungkinan Biaya Haji Turun, Ini Respons Komnas

Komnas Haji mengatakan bahwa masih ada kemungkinan biaya haji tahun ini turun dari angka yang diusulkan oleh Kementerian Agama.

NEWS | 28 Januari 2023

Panel DPR AS Bakal Pemungutan Suara untuk Blokir Aplikasi TikTok

Sebuah panel DPR AS Komite Urusan Luar Negeri berencana untuk mengadakan pemungutan suara bulan depan yang bertujuan memblokir penggunaan TikTok

NEWS | 29 Januari 2023

Pernikahan Dini Penyumbang Angka Stunting di NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  melakukan pencegahan stunting pada aspek pernikahan dini atau muda.

NEWS | 28 Januari 2023

Banjir Manado dan Tanah Longsor Menewaskan 5 Warga

Banjir Manado dan tanah longsor mengakibatkan 3.866 keluarga yang terdampak dan lima orang meninggal dunia.

NEWS | 28 Januari 2023

Malaysia Keluarkan Peringatan Potensi Banjir Bandang

Peringatan potensi banjir bandang di tiga negara bagian dalam tempo 12 jam untuk tiga negara bagian di Malaysia.

NEWS | 28 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Top 5 News: Penipuan Undangan Digital hingga Mahasiswa UI Ditabrak

Top 5 News: Penipuan Undangan Digital hingga Mahasiswa UI Ditabrak

NEWS | 20 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE