Perludem: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum

Perludem: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. (Foto: Beritasatu.com)
Carlos KY Paath / AO Rabu, 8 Juli 2020 | 13:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terhadap Pasal 3 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tidak berdampak hukum. Sebab, tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sudah berakhir.

Selain itu, pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Jokowi-Ma'ruf juga memenangkan Pilpres 2019 dengan meraih lebih dari 50% suara.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (8/7/2020). “Putusan MA itu tidak mempunyai dampak hukum sama sekali. Tahapan sudah selesai dan calon terpilih sudah dilantik. Merujuk syarat sebaran juga tidak berpengaruh atas hasil, karena faktanya Jokowi-Ma'ruf memenuhi syarat itu,” tegas Titi.

Sekadar diketahui, tujuh pemohon gugatan PKPU ke MA antara lain Rachmawati Soekarnoputri. Mereka memohon MA membatalkan Pasal 3 Ayat 7 PKPU 5/2019 yang salah satunya terkait penetapan calon terpilih dalam pemilu. PKPU itu dinilai bertentangan atau tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu.

Menurut Titi, putusan MA kerap tidak merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Titi menjelaskan Pasal 3 Ayat 7 PKPU 5/2019 sebenarnya sejalan dengan substansi putusan MK 50/2014. Putusan MK 50/2014 menyebutkan, dalam hal terjadi dua pasangan di pilpres, maka penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

“Jadi, sebenarnya PKPU itu bukan sesuatu yang menciptakan norma baru, tetapi pengaturan sebagai implikasi adanya putusan MK 50/2014. Seharusnya, MA tidak mengabaikan putusan-putusan yang sudah dikeluarkan MK.

Di sisi lain, Titi mengatakan, ruang uji materi ke MA terbuka lebar jika PKPU dipandang tak sesuai dengan UU Pemilu. Titi mengungkap hal itu diatur dalam Pasal 76 UU Pemilu. Ketentuan itu membatasi jangka waktu pengajuan uji materi, yaitu paling lambat 30 hari kerja sejak PKPU diundangkan.

Menurut Titi, putusan MA juga tidak sesuai dengan UU Pemilu. Titi menuturkan PKPU 5/2019 diundangkan pada Februari 2019, sedangkan perkara permohonan diajukan pada 14 Mei 2019. Artinya, permohonan sudah melampaui batasan 30 hari. Kemudian, permohonan tersebut diputus oleh majelis hakim pada 28 Oktober 2019 dan baru diunggah 3 Juli 2020.

“UU Pemilu menginginkan agar uji materi terhadap PKPU tidak menganggu tahapan, maka dibuat pengujian bisa dilakukan paling lambat 30 hari setelah PKPU diundangkan. Kembali lagi soal putusan MA, tentu putusan ini tidak berlaku surut,” ucap Titi.



Sumber: BeritaSatu.com