Bukan Rotasi Biasa, Penjelasan Lengkap Utut dan Pacul Soal Pergantian Rieke

Bukan Rotasi Biasa, Penjelasan Lengkap Utut dan Pacul Soal Pergantian Rieke
Rieke Diah Pitaloka. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / JAS Kamis, 9 Juli 2020 | 13:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto membenarkan bahwa pihaknya sudah menyurati Sekretariat Jenderal DPR soal pergantian personel perwakilan partai itu di jajaran pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR, dari sebelumnya dijabat Rieke Diah Pitaloka menjadi Komjen (Purn) M Nurdin. Alasannya, sosok Nurdin lebih berpengalaman untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) berat seperti Omnibus Law dan Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Pergantian ini tentu bukan semata-mata untuk penyegaran atau rotasi biasa. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat," kata Utut dalam konferensi pers, Kamis (9/7/2020).

Menurut Utut, ada RUU Omnibus Law dan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang memiliki titik-titik krusial. Dan Nurdin, dengan pengalamannya sebagai perwira Polri dan mantan kapolda di dua wilayah tentu sudah paham. Sebab wilayah kerjanya memang wilayah hukum.

"Apakah ini berarti Mbak Rieke dianggap tidak mampu? Tidak. Tetapi ini memang konsekuensi yang kita harus tingkatkan pasukan secara internal sesuai dengan bidangnya," kata Utut sembari menunjukkan kertas draf RUU yang tebal.

Katanya, Fraksi PDIP memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rieke Diah Pitaloka yang sudah berjuang habis-habisan di baleg. Tetapi saat ini tahapannya adalah menggantikannya dengan sosok yang mungkin lebih berpengalaman untuk mengawal RUU krusial.

Utut juga mengatakan rotasi jabatan di tengah jalan adalah hal biasa bagi fraksi-fraksi di DPR, termasuk di PDIP. Dia mencontohkan dirinya sendiri yang pada 2018 lalu, dirotasi dari wakil ketua Komisi X DPR pindah ke Komisi I DPR.

"Bahkan baru-baru ini ketika omnibus law mulai bergerak, Prof Hendrawan kita geser dari wakil ketua BAKN menjadi anggota biasa untuk memperkuat omnibus law. Jadi dia geser dari wakil ketua jadi anggota panja Baleg. Jadi penugasan-penugasan seperti ini sering terjadi. Memang peruntukannya, juga ada masa-masanya," kata Utut.

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menambahkan, RUU Omnibus Law adalah RUU primadona di mana Presiden Joko Widodo saja sering menanyakan perkembangan pembahasannya di DPR.

"Jadi wajar bagi PDIP sebagai partai pendukung utama dari Pemerintahan Pak Jokowi, kemudian menurunkan tim terbaik yang ada. Saya katakan tim terbaik untuk pasukan poksi Baleg PDIP yang jumlahnya 18, dipimpin oleh jenderal," kata Pacul sapaan akrab Bambang.

Dilanjut olehnya, pihaknya memang mendorong agar sosok yang paham hukum dan memiliki disiplin tinggi untuk berkonsentrasi khusus kepada isu legislasi. Selain Nurdin, satu lagi yang ditugaskan memimpin kelompok fraksi adalah Sturman Panjaitan, purnawirawan TNI yang pernah menjadi Dankodiklat TNI.

"Siapa orang yang tepat? Tentu kita cari orang yang paham pasal dan punya disiplin tinggi, yang paham pasal dan disiplin tinggi," pungkas Pacul.



Sumber: BeritaSatu.com