Bukan Rotasi Biasa, Penjelasan Lengkap Utut dan Pacul Soal Pergantian Rieke
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bukan Rotasi Biasa, Penjelasan Lengkap Utut dan Pacul Soal Pergantian Rieke

Kamis, 9 Juli 2020 | 13:39 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto membenarkan bahwa pihaknya sudah menyurati Sekretariat Jenderal DPR soal pergantian personel perwakilan partai itu di jajaran pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR, dari sebelumnya dijabat Rieke Diah Pitaloka menjadi Komjen (Purn) M Nurdin. Alasannya, sosok Nurdin lebih berpengalaman untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) berat seperti Omnibus Law dan Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Pergantian ini tentu bukan semata-mata untuk penyegaran atau rotasi biasa. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat," kata Utut dalam konferensi pers, Kamis (9/7/2020).

Menurut Utut, ada RUU Omnibus Law dan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang memiliki titik-titik krusial. Dan Nurdin, dengan pengalamannya sebagai perwira Polri dan mantan kapolda di dua wilayah tentu sudah paham. Sebab wilayah kerjanya memang wilayah hukum.

"Apakah ini berarti Mbak Rieke dianggap tidak mampu? Tidak. Tetapi ini memang konsekuensi yang kita harus tingkatkan pasukan secara internal sesuai dengan bidangnya," kata Utut sembari menunjukkan kertas draf RUU yang tebal.

Katanya, Fraksi PDIP memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rieke Diah Pitaloka yang sudah berjuang habis-habisan di baleg. Tetapi saat ini tahapannya adalah menggantikannya dengan sosok yang mungkin lebih berpengalaman untuk mengawal RUU krusial.

Utut juga mengatakan rotasi jabatan di tengah jalan adalah hal biasa bagi fraksi-fraksi di DPR, termasuk di PDIP. Dia mencontohkan dirinya sendiri yang pada 2018 lalu, dirotasi dari wakil ketua Komisi X DPR pindah ke Komisi I DPR.

"Bahkan baru-baru ini ketika omnibus law mulai bergerak, Prof Hendrawan kita geser dari wakil ketua BAKN menjadi anggota biasa untuk memperkuat omnibus law. Jadi dia geser dari wakil ketua jadi anggota panja Baleg. Jadi penugasan-penugasan seperti ini sering terjadi. Memang peruntukannya, juga ada masa-masanya," kata Utut.

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menambahkan, RUU Omnibus Law adalah RUU primadona di mana Presiden Joko Widodo saja sering menanyakan perkembangan pembahasannya di DPR.

"Jadi wajar bagi PDIP sebagai partai pendukung utama dari Pemerintahan Pak Jokowi, kemudian menurunkan tim terbaik yang ada. Saya katakan tim terbaik untuk pasukan poksi Baleg PDIP yang jumlahnya 18, dipimpin oleh jenderal," kata Pacul sapaan akrab Bambang.

Dilanjut olehnya, pihaknya memang mendorong agar sosok yang paham hukum dan memiliki disiplin tinggi untuk berkonsentrasi khusus kepada isu legislasi. Selain Nurdin, satu lagi yang ditugaskan memimpin kelompok fraksi adalah Sturman Panjaitan, purnawirawan TNI yang pernah menjadi Dankodiklat TNI.

"Siapa orang yang tepat? Tentu kita cari orang yang paham pasal dan punya disiplin tinggi, yang paham pasal dan disiplin tinggi," pungkas Pacul.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Jokowi Dorong Kabinet Bekerja Lebih Keras

Kabinet harus membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.

POLITIK | 8 Juli 2020

PPP Janji Tak Usung Calon Kepala Daerah yang Terlibat Narkoba

PPP menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pecandu narkoba maju sebagai calon kepala daerah.

POLITIK | 8 Juli 2020

Bamsoet: Presiden Akan Hadir Secara Fisik dalam Sidang Tahunan MPR

Presiden Jokowi telah menyatakan akan hadir secara fisik pada sidang tahunan yang dimajukan pada hari Jumat (14/8/2020).

POLITIK | 8 Juli 2020

Yusril Tegaskan Putusan MK Soal Hasil Pilpres Final dan Mengikat

Yusril menegaskan, kemenangan pasangan Jokowi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai kewenangannya.

POLITIK | 8 Juli 2020

M Nurdin Gantikan Rieke Diah Pitaloka di Jajaran Pimpinan Baleg DPR

M Nurdin merupakan purnawirawan jenderal Polri.

POLITIK | 8 Juli 2020

Bamsoet Sebut Bahas Reshuffle Saat Bertemu Jokowi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan sempat membahas isu "reshuffle" atau perombakan kabinet saat bertemu dengan Presiden Jokowi.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Amin

Pierre Suteki mengemukakan putusan MA 28 Oktober 2019 dan keterlambatan upload di direktori MA tidak dapat jadi alasan hukum membatalkan hasil Pilpres 2019.

POLITIK | 8 Juli 2020

Perludem: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum

Sebenarnya, PKPU itu bukan sesuatu yang menciptakan norma baru, tetapi pengaturan sebagai implikasi adanya putusan MK 50/2014.

POLITIK | 8 Juli 2020

KPU: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Konstitusional

Jokowi-Ma'ruf juga menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi.

POLITIK | 8 Juli 2020

Gerindra: Jokowi-Ma'ruf Tetap Presiden dan Wapres

Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) tak memiliki konsekuensi terhadap hasil Pilpres 2019.

POLITIK | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS