Dirotasi PDIP, Ini Rekam Jejak Rieke Diah Pitaloka Kawal RUU HIP dan Ciptaker
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dirotasi PDIP, Ini Rekam Jejak Rieke Diah Pitaloka Kawal RUU HIP dan Ciptaker

Jumat, 10 Juli 2020 | 17:09 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI merotasi Rieke Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg). PDIP memilih M Nurdin yang merupakan mantan jenderal polisi bintang tiga untuk duduk di kursi pimpinan Baleg.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto mengungkap, alasan rotasi ini untuk memperkuat pembahasan RUU Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja. Meski, Utut bilang alasannya bukan karena Rieke dianggap tidak mampu mengawal kedua RUU ini.

"Kita tahu bahwa dalam waktu dekat Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat kalau kita lihat Omnibus Law sudah mendekati titik-titik yang krusial," ujar Utut di DPR, Kamis (9/7/2020).

"Selain Omnibus Law juga ada RUU HIP, Pak Komjen Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat paham beliau pernah jadi kapolda dua kali tugas utamanya mengawal itu," jelasnya.

Rieke selama menjadi Wakil Ketua Badan Legislasi memang terlibat dengan pembahasan dua RUU tersebut. Dia berada dalam posisi yang strategis.

Dalam RUU Cipta Kerja, selaku pimpinan, posisi Rieke merupakan Wakil Ketua Panja. Pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja, Rieke sempat mengusulkan klaster ketenagakerjaan yang ditolak kelompok buruh agar dipisahkan dari RUU Omnibus Law.

Dia meminta RUU Omnibus Law ini fokus untuk memudahkan investasi dan perizinan.

"Kami coba mengusulkan khususnya tentang ketenagakerjaan ada baiknya bagian klaster tentang ketenagakerjaan dipisahkan saja sehingga RUU ini jelas untuk mempermudah investasi dan mempermudah perizinan,” ujar Rieke Diah Pitaloka, 20 April 2020.

Rieke meminta, bagian ketenagakerjaan dilakukan pembahasan secara lebih komprehensif.

Kritis

Rieke kerap kritis terhadap pembahasan UU Cipta Kerja ini. Rieke juga beberapa kali memberikan sejumlah usulan yang berpihak kepada buruh dan UMKM.

Misalnya, Rieke mengusulkan perubahan nama RUU Cipta Kerja menjadi RUU Penguatan Terhadap UMKM, Koperasi, dan Industri Nasional. Dia ingin sektor tersebut kuat agar lapangan kerja tercipta.

"Kita harus memberikan dari judul awal itu penguatan terhadap UMKM, koperasi dan industri nasional. Tidak mungkin kita menciptakan lapangan kerja kalau sektor UMKM, koperasi, UMKM khususnya dan industri nasional tidak kuat," kata Rieke saat rapat pada 20 Mei 2020.

Peran Penting

Sementara, Rieke memiliki peran penting dalam pembahasan RUU HIP. Dia merupakan Ketua Panja RUU HIP. Dalam situs dpr.go.id, tercatat Rieke selalu hadir dan memimpin rapat Baleg membahas RUU HIP. Hingga akhirnya disetujui untuk dibahas lebih lanjut dan menjadi RUU usulan DPR.

RUU HIP ini telah dibahas selama enam kali rapat. Pertama kali dibahas pada 1 Februari 2020. Rapat dengar pendapat yang dipimpin Rieke itu mengundang dua profesor yakni Jimly Asshiddiqie dan FX Adji Samekto.

Rapat dua kali dilakukan tertutup. Hingga akhirnya diambil keputusan pada rapat tanggal 22 April 2020. Sebagian besar fraksi, kecuali Demokrat yang menarik diri dan PKS memberikan catatan, RUU tersebut disetujui untuk dibahas lebih lanjut. Pada 12 Mei RUU HIP disetujui di rapat paripurna sebagai usulan DPR.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

AHY Ingin Partai Demokrat Bisa Berkontribusi Positif untuk Bangsa

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, meski berada di luar pemerintahan, partainya terus berupaya berkontribusi untuk bangsa.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres Penuhi Aspek Dominasi dan Representasi

Tulisan di media sosial terkait putusan MA yang menarasikan skandal politik Pilpres adalah tudingan yang tidak akurat dan menyesatkan.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Fraksi PDIP: Bola RUU HIP Kini di Pemerintah

Menurut Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, soal kelanjutan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kini ada di Pemerintah.

POLITIK | 9 Juli 2020

PDIP Akan Umumkan Lagi Calon Kepala Daerah, 11-18 Juli

Bambang Wuryanto mengatakan PDIP berencana mulai mengumumkan daftar calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2020, 11 Juli hingga 18 Juli mendatang,

POLITIK | 9 Juli 2020

Bambang Pacul Benarkan PDIP Usung Rahayu Saraswati di Pilwalkot Tangsel

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto memastikan partainya memang mengusung kader Partai Gerindra, Rahayu Saraswati sebagai calon di Pilwalkot Tangsel.

POLITIK | 9 Juli 2020

Bukan Rotasi Biasa, Penjelasan Lengkap Utut dan Pacul Soal Pergantian Rieke

Menurut Utut, pergantian Rieke Diah Pitaloka ksosok Nurdin lebih berpengalaman untuk membahas sejumlah RUU berat seperti "Omnibus Law" dan HIP.

POLITIK | 9 Juli 2020

Jokowi Dorong Kabinet Bekerja Lebih Keras

Kabinet harus membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.

POLITIK | 8 Juli 2020

PPP Janji Tak Usung Calon Kepala Daerah yang Terlibat Narkoba

PPP menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pecandu narkoba maju sebagai calon kepala daerah.

POLITIK | 8 Juli 2020

Bamsoet: Presiden Akan Hadir Secara Fisik dalam Sidang Tahunan MPR

Presiden Jokowi telah menyatakan akan hadir secara fisik pada sidang tahunan yang dimajukan pada hari Jumat (14/8/2020).

POLITIK | 8 Juli 2020

Yusril Tegaskan Putusan MK Soal Hasil Pilpres Final dan Mengikat

Yusril menegaskan, kemenangan pasangan Jokowi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai kewenangannya.

POLITIK | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS