KPU Diminta Matangkan Skenario Cadangan Pilkada Serentak 2020
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPU Diminta Matangkan Skenario Cadangan Pilkada Serentak 2020

Jumat, 10 Juli 2020 | 21:24 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, berharap pemerintah melalui penyelenggara pemilu memiliki skenario cadangan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Mengingat, sampai dengan saat ini masih ada banyak zona merah dan angka penularan Covid-19 yang terus bertambah.

"Kalau tidak dikelola dengan baik, Pilkada serentak ini saya khawatir malah ambyar, terutama dengan daerah-daerah yang (berzona) merah," kata Ari Nurcahyo, dalam diskusi Syndicate Forum bertema; "Pilkada di Tengah Pandemi: Mendongkrak Partisipasi Pemilih, Mencegah Pilkada Ambyar", di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Dirinya mengingatkan, jika penyelenggara telah memiliki skenario cadangan terkait penyelenggaran Pilkada, maka akan bisa memengaruhi seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

"Ketika penyebaran Covid-19 tidak terkendali, apakah pemerintah punya second skenario? Misalnya, apakah pilkada serentak bisa disesuaikan sesuai klaster wilayah?" ungkapnya.

Dirinya meyakini, jika penyelenggara Pilkada tidak mematangkan skenario cadangan, maka tingkat partisipasi Pilkada serentak 2020 akan turun drastis. Tidak hanya itu, Pilkada juga bisa saja malah menimbulkan masalah baru di bidang pencegahan penularan Covid-19.

"Jangan sampai ketika dipaksakan tanpa protokol kesehatan yang tepat, kami khawatir tidak hanya partisipasi rendah, namun penyebaran juga naik," ucapnya.

Di tengah pandemi Covid-19, KPU sendiri telah menargetkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen. Target itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan realisasi partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang mencapai 81 persen.

Meski sudah dikurangi, target 77,5 persen partisipasi pemilih untuk Pilkada 2020 di tengah pandemi masih terbilang cukup besar. Apalagi jika penyelenggara pemilu tidak memiliki skenario yang memadai dalam mengawal dan mengamankan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.

Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti, menjelaskan, partisipasi pemilih memang akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pilkada. Artinya, pemilih akan menjadi tulang punggung seluruh proses pilkada.

"KPU sudah mengeluarkan peraturan di PKPU Nomor 6 tahun 2020. Sebenarnya tidak mutlak harus di 9 Desember 2020 apabila nantinya diperlukan penundaan," kata Delia Wildianti.

Menurutnya, pertaruhan penyelenggara pemilu adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pemilih di Pilkada serentak 2020. Perspektif new normal di Pilkada harus melahirkan penyelenggara pemilu yang bisa lebih berpartisipasi aktif.

"Tahapan paling krusial adalah pada hari H. Kalau asumsi ada penurunan partisipasi, sangat mungkin terjadi karena Covid-19. Kalau dalam kondisi tertentu, kalau bercermin dalam perspektif HAM, hak untuk hidup dan selamat jauh lebih penting ketimbang hak pilih," ungkapnya.

Untuk mendongkrak partisipasi, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Di antaranya menanamkan trust atau kepercayaan di tengah masyarakat terhadap penyelenggara pilkada serentak hingga sosialisasi mengenai protokol kesehatan secara masif.

Koordinator Nasional JPPR, Alwan Ola Riantoby, menilai, KPU telah menargetkan partisipasi dengan angka yang cukup tinggi. Kalau pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi, dirinya meyakini target tersebut akan sulit dicapai.

"Pertama partisipasi akan rendah dan merupakan tantangan bersama, dan semuanya itu akan mempengaruhi kualitas pilkada. Partisipasi agar tidak rendah, keamanan dan keselamatan pemilih harus dijamin. Penyelenggara harus punya kesiapan teknis, sehingga psikis pemilih merasa nyaman," kata Alwan.

Menurutnya, komponen partisipasi Pilkada serentak bukan tugas penyelenggara Pilkada saja. Namun merupakan tugas semua komponen masyarakat, termasuk partai politik dan civil society.

"Jangan sampai jumlah positif meningkat, yang disalahkan Pilkada-nya. Masyarakat pemilih penting diberikan pengetahuan dan pendidikan pemilih. Termasuk, pengetahuan pemilih terhadap kandidat," ucapnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Viral Video DPRD Kota Cirebon, Gerindra: Sumpah Kesetiaan Khusus Tidak Diperlukan

Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menilai, sumpah kesetiaan NKRI yang dibacakan Anggota DPRD Kota Cirebon, secara khusus sesungguhnya tidak diperlukan.

POLITIK | 10 Juli 2020

Pembelian Heli Senilai Lebih dari Rp 28 T Diminta Dipertimbangkan

Kementerian Pertahanan terlebih dahulu harus memperhitungkan dari berbagai aspek yaitu tentang kegunaan, harga, dan kondisi perekonomian nasional saat ini.

POLITIK | 10 Juli 2020

Gerindra Segera Rapat Bahas Pencalonan Rahayu, Gibran, dan Bobby

Dalam akhir pekan ini, DPP Gerindra akan melakukan rapat koordinasi teknis tentang Pilkada Tangsel dan pilkada lainnya.

POLITIK | 10 Juli 2020

Dirotasi PDIP, Ini Rekam Jejak Rieke Diah Pitaloka Kawal RUU HIP dan Ciptaker

Rieke kerap kritis terhadap pembahasan UU Cipta Kerja. Rieke juga beberapa kali memberikan sejumlah usulan yang berpihak kepada buruh dan UMKM.

POLITIK | 10 Juli 2020

AHY Ingin Partai Demokrat Bisa Berkontribusi Positif untuk Bangsa

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, meski berada di luar pemerintahan, partainya terus berupaya berkontribusi untuk bangsa.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres Penuhi Aspek Dominasi dan Representasi

Tulisan di media sosial terkait putusan MA yang menarasikan skandal politik Pilpres adalah tudingan yang tidak akurat dan menyesatkan.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Fraksi PDIP: Bola RUU HIP Kini di Pemerintah

Menurut Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, soal kelanjutan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kini ada di Pemerintah.

POLITIK | 9 Juli 2020

PDIP Akan Umumkan Lagi Calon Kepala Daerah, 11-18 Juli

Bambang Wuryanto mengatakan PDIP berencana mulai mengumumkan daftar calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2020, 11 Juli hingga 18 Juli mendatang,

POLITIK | 9 Juli 2020

Bambang Pacul Benarkan PDIP Usung Rahayu Saraswati di Pilwalkot Tangsel

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto memastikan partainya memang mengusung kader Partai Gerindra, Rahayu Saraswati sebagai calon di Pilwalkot Tangsel.

POLITIK | 9 Juli 2020

Bukan Rotasi Biasa, Penjelasan Lengkap Utut dan Pacul Soal Pergantian Rieke

Menurut Utut, pergantian Rieke Diah Pitaloka ksosok Nurdin lebih berpengalaman untuk membahas sejumlah RUU berat seperti "Omnibus Law" dan HIP.

POLITIK | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS