KPU Diminta Matangkan Skenario Cadangan Pilkada Serentak 2020

KPU Diminta Matangkan Skenario Cadangan Pilkada Serentak 2020
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Yeremia Sukoyo / JAS Jumat, 10 Juli 2020 | 21:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, berharap pemerintah melalui penyelenggara pemilu memiliki skenario cadangan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Mengingat, sampai dengan saat ini masih ada banyak zona merah dan angka penularan Covid-19 yang terus bertambah.

"Kalau tidak dikelola dengan baik, Pilkada serentak ini saya khawatir malah ambyar, terutama dengan daerah-daerah yang (berzona) merah," kata Ari Nurcahyo, dalam diskusi Syndicate Forum bertema; "Pilkada di Tengah Pandemi: Mendongkrak Partisipasi Pemilih, Mencegah Pilkada Ambyar", di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Dirinya mengingatkan, jika penyelenggara telah memiliki skenario cadangan terkait penyelenggaran Pilkada, maka akan bisa memengaruhi seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

"Ketika penyebaran Covid-19 tidak terkendali, apakah pemerintah punya second skenario? Misalnya, apakah pilkada serentak bisa disesuaikan sesuai klaster wilayah?" ungkapnya.

Dirinya meyakini, jika penyelenggara Pilkada tidak mematangkan skenario cadangan, maka tingkat partisipasi Pilkada serentak 2020 akan turun drastis. Tidak hanya itu, Pilkada juga bisa saja malah menimbulkan masalah baru di bidang pencegahan penularan Covid-19.

"Jangan sampai ketika dipaksakan tanpa protokol kesehatan yang tepat, kami khawatir tidak hanya partisipasi rendah, namun penyebaran juga naik," ucapnya.

Di tengah pandemi Covid-19, KPU sendiri telah menargetkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen. Target itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan realisasi partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang mencapai 81 persen.

Meski sudah dikurangi, target 77,5 persen partisipasi pemilih untuk Pilkada 2020 di tengah pandemi masih terbilang cukup besar. Apalagi jika penyelenggara pemilu tidak memiliki skenario yang memadai dalam mengawal dan mengamankan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.

Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti, menjelaskan, partisipasi pemilih memang akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pilkada. Artinya, pemilih akan menjadi tulang punggung seluruh proses pilkada.

"KPU sudah mengeluarkan peraturan di PKPU Nomor 6 tahun 2020. Sebenarnya tidak mutlak harus di 9 Desember 2020 apabila nantinya diperlukan penundaan," kata Delia Wildianti.

Menurutnya, pertaruhan penyelenggara pemilu adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pemilih di Pilkada serentak 2020. Perspektif new normal di Pilkada harus melahirkan penyelenggara pemilu yang bisa lebih berpartisipasi aktif.

"Tahapan paling krusial adalah pada hari H. Kalau asumsi ada penurunan partisipasi, sangat mungkin terjadi karena Covid-19. Kalau dalam kondisi tertentu, kalau bercermin dalam perspektif HAM, hak untuk hidup dan selamat jauh lebih penting ketimbang hak pilih," ungkapnya.

Untuk mendongkrak partisipasi, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Di antaranya menanamkan trust atau kepercayaan di tengah masyarakat terhadap penyelenggara pilkada serentak hingga sosialisasi mengenai protokol kesehatan secara masif.

Koordinator Nasional JPPR, Alwan Ola Riantoby, menilai, KPU telah menargetkan partisipasi dengan angka yang cukup tinggi. Kalau pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi, dirinya meyakini target tersebut akan sulit dicapai.

"Pertama partisipasi akan rendah dan merupakan tantangan bersama, dan semuanya itu akan mempengaruhi kualitas pilkada. Partisipasi agar tidak rendah, keamanan dan keselamatan pemilih harus dijamin. Penyelenggara harus punya kesiapan teknis, sehingga psikis pemilih merasa nyaman," kata Alwan.

Menurutnya, komponen partisipasi Pilkada serentak bukan tugas penyelenggara Pilkada saja. Namun merupakan tugas semua komponen masyarakat, termasuk partai politik dan civil society.

"Jangan sampai jumlah positif meningkat, yang disalahkan Pilkada-nya. Masyarakat pemilih penting diberikan pengetahuan dan pendidikan pemilih. Termasuk, pengetahuan pemilih terhadap kandidat," ucapnya. 

 



Sumber: BeritaSatu.com