Bawaslu Usulkan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Pidana Pemilu

Bawaslu Usulkan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Pidana Pemilu
Ilustrasi pemilu. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / FER Senin, 13 Juli 2020 | 21:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan agar jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilu diperpanjang. Alasanya, pemeriksaan perkara pidana pemilu tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang untuk memeriksa bukti dan saksi-saksi.

Baca Juga: Kriminalisasi Pemilu Harus Dihentikan

"Batas waktu 14 hari di UU itu menjadi hambatan sangat berat bagi kami. Maka perlu perbaikan kedepan,” kata anggota Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo, dalam diskusi virtual bertema 'Penataan Hukum Pidana Pemilu' di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Ia menjelaskan proses penyelesaian perkara pidana pemilu hendaknya disamakan dengan waktu perkara pidana pada umumnya. Artinya perkara pidana pemilu bisa 2-3 tahun. Dengan demikian, sekalipun seseorang telah terpilih menjadi anggota legislatif atau eksekutif, proses hukumnya tetap berlanjut sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari Mahkamah Agung (MA).

"Kami mendorong disamakan saja seperti proses pidana biasa. Kalau tidak, nanti tidak ada yang bisa terjerat karena dibatasi waktu,” tutur Dewi.

Pernyataan serupa disampaika Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Dia mendukung perpanjangan masa waktu penyelesaian tindak pidana pemilu. Bahkan, dia mengusulkan seseorang yang masih diproses, tidak perlu dilantik terlebih dahulu sebagai pejabat negara. Pelantikan harus menunggu putusan hukum berkekuatan tetap.

Baca Juga: Golkar Klaim Tanpa Mahar di Pilkada 2020

Sementara, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, melihat penerapan hukum pidana selama ini tidak pernah memberikan efek jera. Tindakan atas pelanggaran yang terjadi hanya diberi hukum peringatan. Akibatnya pelanggaran pidana selama pemilu terus terjadi. "Ini harus menjadi perbaikan kedepan. Hukum tanpa memberikan efek jera akan selalu diulang perbuatannya,” ujar Fickar.

Adapun Pakar Hukum Pidana Pemilu dari Universitas Indonesia (UI), Topo Santoso mengemukakan, aturan yang berlaku selama ini adalah, waktu pendaftaran gugatan setelah pencoblosan selesai hanya diberi waktu 7 hari. Kemudian, diberi waktu 14 hari untuk penyidikan. Lalu, diberi waktu 7 hari lagi sampai keluar putusan di pengadilan tingkat pertama.

"Kalau di total, waktu yang dibutuhkan sampai putuan akhir di tingkat pengadilan terakhir (Mahkamah Agung, Red) hanya 3 bulan. Ini luar biasa cepat. Padahal, pemeriksaan perkara pidana tidak mudah. Harus bolak-balik jika kurang bukti. Bagaimana mungkin bisa proses sebuah tindak pidana hanya butuh waktu 3 bulan sampai tingkat akhir,” jelasnya.

Sama seperti anggota Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo, Topo mengusulkan, untuk masalah tindak pidana pemilu, proses masih terus berlanjut sekalipun seseorang sudah menduduki jabatan di parlemen atau eksekutif. Artinya, pemeriksaan perkara pidana pemilu tidak berhenti karena seseorang sudah menjadi anggota DPR atau menjadi pejabat kepala daerah.



Sumber: BeritaSatu.com