Logo BeritaSatu

Polemik RUU HIP, Mantan Ketua Baleg Dorong DPR Libatkan Masyarakat

Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR


Jakarta, Beritasatu.com – DPR diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), apalagi kini ada wacana mengganti nomenklatur HIP menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Tujuan pelibatan masyarakat dianggap penting agar polemik RUU HIP tidak berkepanjangan.

“Sekarang kan ada wacana RUU ini diambangkan, lalu ada yang minta dicabut dari Proglegnas, ada juga yang minta diteruskan tapi namanya jadi PIP. Tinggal keputusan politiknya nanti bagaimana terserah DPR. Libatkan masyarakat. Semua bisa dibicarakan,” kata mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR pertama, Zain Badjeber kepada Beritasatu.com, Minggu (12/7/2020).

Zain menuturkan target RUU HIP sebenarnya sederhana yaitu penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab lembaga itu masih diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 7/2018 tentang BPIP. Sayangnya, menurut Zain, isi dari RUU HIP melebar ke mana-mana, sehingga akhirnya menuai kontroversi.

“Targetnya RUU ini kan hanya agar BPIP diatur dalam undang-undang (UU). Tidak dengan Perpres seperti sekarang. Kalau ada di undang-undang kan semua terjamin, termasuk dari segi anggaran. Saat ini tinggal setuju atau tidak atas usulan itu, ada modifikasi atau tidak terkait BPIP,” ujar Zain yang kini aktif sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR.

Di sisi lain, Zain menilai RUU HIP memang terkesan kejar tayang. Zain menuturkan sejumlah fraksi di DPR seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) telah menyampaikan penolakan draf RUU HIP. Akan tetapi, menurut Zain, rapat paripurna DPR mengabaikan hal tersebut, dan tetap mengesahkan draf untuk segera dibahas bersama pemerintah.

“Ini karena kelihatannya target kejar tayang, maka timbul masalah. Terlihat di rapat paripurna. Beberapa fraksi antara lain FPKS menolak. Mestinya kalau masih ada penolakan, kembali dulu ke Baleg. Dibuka lagi rapat dengar pendapat. Jadi tidak buru-buru. Setelah di paripurna, langsung dikirim ke pemerintah minta supres (surat presiden). Kelihatannya sangat kejar tayang,” ujar Zain.

Zain pun menyebut, “Ini akibatnya seperti sekarang muncul polemik, karena prosesnya yang ditempuh luar biasa, akhirnya jadi perhatian publik. Memberi peluang 'amunisi' sama orang bermain di luar parlemen. Ini kalau saya lihat dari kacamata saya yang puluhan tahun di bidang perundang-undangan. Mau cepat-cepat, akhirnya berantakan.”

Sementara itu, Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Herman Khaeron mengatakan perumusan draf RUU HIP memang sangat cepat. Melihat gelagat itu, menurut Herman, FPD langsung memutuskan menarik diri dari pembahasan RUU usul inisiatif DPR tersebut. Herman menjelaskan RUU HIP dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020 sekitar akhir 2019.

Selanjutnya, kata Herman, Baleg mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar pada 11-12 Februari 2020. Setelah itu dibentuk panitia kerja (panja) RUU HIP. Herman mengaku sempat mengikuti dua kali pembahasan draf dari tujuh pertemuan. Selama dua rapat itu, Herman menegaskan partainya mengeritisi RUU HIP.

Hal ini sebagaimana arahan Ketua Umum (ketum) PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Fraksi PD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono. “Tentu atas arahan dari ketum Partai Demokrat, arahan ketua Fraksi Partai Demokrat agar mengeritisi baik secara prosedural, substansial, maupun situasional urgensi RUU HIP, karena memang pada saat ini sedang terjadi wabah Covid-19,” kata Herman.

Herman menuturkan pihaknya berargumentasi kala itu bahwa RUU HIP ini sangat fundamental. “Tidak perlu terburu-buru. Ini perlu melibatkan seluruh elemen bangsa dan masyarakat. Artinya harus matang betul kalau akan jadi usul inisiatif DPR, tapi dengan sangat cepat kemudian tanggal 22 April 2020 dilakukan harmonisasi RUU HIP. Kemudian kami menarik diri,” ucap Herman.

Menurut Herman, argumentasi partainya dan beberapa fraksi lain tidak menjadi perhatian khusus. “Lalu pada 12 Mei 2020 diputuskan RUU HIP untuk segera dibahas lebih lanjut. Kami interupsi tidak pernah bisa saat paripurna. Akhirnya kami menyerahkan pandangan fraksi dan menyebutkan bahwa Fraksi Partai Demokrat menolak RUU HIP,” imbuh Herman.

Dukung
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung agar BPIP diperkuat dalam UU. Artinya BPIP tak sekadar dipayungi hanya oleh perpres. Menurut Bambang, Presiden menyampaikan sikap itu ketika bertemu dengan pimpinan MPR, belum lama ini.

Bambang menyatakan keinginan tersebut juga sejalan dengan aspirasi Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII).

Bambang menambahkan, paling telat pada 20 Juli 2020, pemerintah akan segera mengambil sikap terkait RUU HIP. “Kini Presiden Joko Widodo ingin semakin menguatkan BPIP melalui undang-undang. Sehingga siapapun presidennya, BPIP akan tetap eksis menjadi milik bangsa Indonesia, tak akan hilang hanya akibat kepentingan politik sesaat,” kata Bambang.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (FPDI-P) DPR Bambang Wuryanto mengatakan nasib RUU HIP kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah. “Bola RUU HIP di mana? Sekarang di Pemerintah. Jadi kita tunggu Pemerintah. Kalau pemerintah bilang tak mau bahas, selesai pula ini barang. Semua proses melalui prosedur, sesuai dengan kesepakatan bersama,” ucapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehataan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Positivity Rate Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 6 Oktober 2022

Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 5 Oktober 2022

Berikut ini Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 5 Oktober 2022 sesuai dengan dta dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Kematian akibat Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Data Kematian akibat Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pacu Adopsi Metaverse, Teknologi VR Permudah Konten Kreator

Pacu Adopsi Metaverse, Teknologi VR Permudah Konten Kreator

LIFESTYLE | 3 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings