PKB Apresiasi Anggaran Pesantren Jadi Prioritas Belanja Pemerintah
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PKB Apresiasi Anggaran Pesantren Jadi Prioritas Belanja Pemerintah

Selasa, 14 Juli 2020 | 10:47 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR merasa lega karena salah satu poin yang diusulkan masuk dalam prioritas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Subsidi Rapid Test Pesantren Dikabulkan Pemerintah

Hal ini terungkap usai Penyusunan Laporan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2021.

"Beberapa poin yang sudah disuarakan oleh PKB telah masuk dalam laporan penyusunan Panitia Kerja Banggar DPR. Salah satu poin yang diusulkan PKB adalah anggaran pesantren masuk prioritas belanja pemerintah pusat,” papar Anggota Panitia Kerja Banggar DPR asal FPKB, Siti Mukaromah, dalam keterangannya, Selasa (14/7/2020).

Wanita yang akrab disapa Erma ini mengatakan, kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah terbukti nyata. Pesantren bahkan tumbuh ditengah masyarakat jauh sebelum negara ini ada. Kontribusi pesantren khususnya dalam bidang pendidikan nasional sudah sepatutnya diapresiasi agar terus lestari.

"Negara harus memberikan pengakuan dengan mendukung, membangun, dan memperkuat pesantren. Caranya, dengan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang layak dan semestinya,” ujar Erma.

Baca Juga: PKB Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus ke Pesantren

Ketua Umum Perempuan Bangsa PKB ini menambahkan, alokasi anggaran untuk pesantren dapat digunakan untuk membangun dan memperbaik fasilitas asrama, fasilitas belajar, termasuk perpustakaan yang memadai. "Dengan perhatian yang cukup dari pemerintah, peran pesantren dalam bidang pendidikan akan lebih progresif di masa yang akan datang," tandas Siti Mukaromah.

Poin prioritas anggaran untuk pesantren ini muncul dalam dokumen Laporan Panitia Kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021. Dalam pembahasan bidang pendidikan, di laporan tersebut terdapat klausul yang berbunyi 'Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk membangun fasilitas information and communications technology (ICT), meningkatkan kualitas guru, serta sarana dan prasarana di lembaga pendidikan berbasis keagamaan (pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya)'.

Erma menilai, prioritas anggaran ini menggembirakan bagi dunia pesantren. Apalagi dimasa pandemi ini, pesantren menghadapi tantangan yang lebih berat dari sekolah umum.

"Tradisi kebersamaan di pesantren yang mulai dari urusan makan, tidur, bahkan mandi perlu direorientasi. Khususnya dengan menyesuaikan diri pada keadaan, melakukan perubahan-perubahan mendasar agar dapat memenuhi protokol kesehatan. Dan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit," tegasnya.

Baca Juga: Pesantren Siapkan Protokol Kesehatan New Normal

Selain mengenai anggaran untuk pesantren, PKB juga memasukkan catatan terhadap asumsi makro dan target pembangunan tahun 2021 yang disusun pemerintah. Catatan tersebut antara lain patokan angka pertumbuhan ekonomi 4,5 persen - 5,5 persen, dengan catatan pemerintah dapat menjaga konsumsi rumah tangga, meningkatkan aktivitas investasi dan sisi produksi terutama penguatan manufaktur, perdagangan dan jasa.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Daeng Rijal: Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Perombakan kabinet menurut Daeng Rijal merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Juli 2020

Ali Sastroamidjojo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi mengatakan Ali Sastroamidjojo layak mendapat gelar pahlawan nasional.

POLITIK | 14 Juli 2020

Polemik RUU HIP, Mantan Ketua Baleg Dorong DPR Libatkan Masyarakat

DPR diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

POLITIK | 12 Juli 2020

Formappi: Jabatan Tambahan Membawa Prabowo Kembali Bersinar

penambahan tugas Menhan Prabowo Subianto sebagai Ketua Ketahanan Pangan Nasional sangat strategis dijadikan sebagai panggung politik.

POLITIK | 13 Juli 2020

Bawaslu Usulkan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Pidana Pemilu

Pemeriksaan perkara pidana pemilu tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang untuk memeriksa bukti dan saksi-saksi.

POLITIK | 13 Juli 2020

Wajar, Penunjukan Prabowo Pimpin Program Lumbung Pangan Nasional

Terkait persoalan siapa yang memimpin, Willy Aditya menganggap wajar jika program tersebut menjadi bagian kerja dari Kementerian Pertahanan.

POLITIK | 13 Juli 2020

Pengamat: Jabatan Tambahan Prabowo untuk Dongkrak Popularitas

Ray Rangkuti melihat pemberian jabatan tambahan kepada Prabowo Subianto dari Presiden Jokowi sebagai bagian dari upaya mendongkrak kembali popularitas Prabowo.

POLITIK | 13 Juli 2020

Partai Emas Resmi Didirikan

Partai Emas berjanji akan menyejahterakan rakyat Indonesia.

POLITIK | 13 Juli 2020

Bawaslu: Kriminalisasi Pemilu Harus Dihentikan

Pelanggaran dalam Pemilu atau Pilkada hendaknya tidak semua dibawa ke hukum pidana pemilu.

POLITIK | 13 Juli 2020

10 Kelompok Tani Hutan NTT Dapat Bantuan Rp 500 Juta

Politisi PDI-P, bekerja sama dengan KLHK membantu 10 kelompok tani hutan di daerah pemilihannya, NTT. Masing-masing kelompok tani mendapat bantuan Rp 50 juta.

POLITIK | 13 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS