Bawaslu Jateng Waspadai Kerawanan Coklit Daftar Pemilih

Bawaslu Jateng Waspadai Kerawanan Coklit Daftar Pemilih
Warga melakukan pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. (Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao.)
Stefi Thenu / FER Selasa, 14 Juli 2020 | 17:23 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah mewaspadai titik krusial atau kerawanan dalam penyusunan daftar pemilih Pilkada 2020 di 21 kabupaten/kota.

Baca Juga: Kriminalisasi Pemilu Harus Dihentikan

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng), Anik Sholihatun menyatakan, ada beberapa titik krusial dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih untuk pilkada.

Menurut Anik, kerawanan atau titik-titik krusial dalam penyusunan daftar pemilih yang perlu diwaspadai, antara lain petugas tidak melakukan coklit ke lapangan, DPS dan DPT tidak diumumkan oleh petugas, PPS tidak transparan dalam proses publikasi data pemilih, rapat pleno rekapitulasi data pemilih secara berjenjang tidak melibatkan peserta pemilihan, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) masih tercantum di daftar pemilih, hingga pemilih yang memenuhi syarat tapi belum masuk di dalam daftar pemilih.

Anik menegaskan, Bawaslu 21 kabupaten/kota akan melakukan pengawasan secara ketat tahapan coklit daftar pemilih untuk Pilkada 2020.

"Berbagai upaya dilakukan para pengawas agar tahapan ini berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mari kita wujudkan kualitas daftar pemilih pilkada 2020 yang baik," tegas Anik, Selasa (14/7/2020).

Baca Juga: Baru 46% Dana Pilkada Diterima Bawaslu

Coklit akan dilakukan di setiap TPS oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Jajaran pengawas terutama Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan akan melakukan pengawasan. Warga juga bisa ikut terlibat aktif dalam pengecekan daftar pemilih. Adapun proses coklit daftar pemilih akan berlangsung mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

Dalam melakukan coklit, kata Anik, PPDP dan pengawas harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 serta menjaga keselamatan petugas dan para pemilih. "Tujuannya untuk menghadirkan data pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir," tegasnya.

Menurut Anik, berbagai strategi pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih akan dilakukan, antara lain Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota akan melakukan berbagai upaya himbauan pencegahan.

"Selain itu, Bawaslu di masing-masing kab/kota juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakholder. Mendirikan posko laporan dan pengaduan data pemilih, melakukan publikasi dan penyebarluasan informasi pemutakhiran data pemilih kepada masyarakat," tegasnya.

Baca Juga: Golkar Klaim Tanpa Mahar di Pilkada 2020

Anik menambahkan, Bawaslu juga menyusun pemetaan kerawanan data pemilih. "Misalnya, kerawanan dari sisi kepadatan pemilih, daerah perbatasan, pemilih rentan, zona merah Covid-19, masalah perekaman KTP elektronik dan lain-lain," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com