Logo BeritaSatu

Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Selasa, 14 Juli 2020 | 17:35 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membubarkan 18 lembaga dan komisi. Sebab, harus dipikirkan juga bagaimana nasib dari aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja di lembaga dan komisi yang hendak dibubarkan tersebut.

Baca Juga: Jokowi Akan Rampingkan 18 Lembaga dan Komisi

"Kita akan evaluasi dan akan kita kaji dari sekian banyak lembaga, yang akan dibubarkan mana yang bisa paling duluan kita eksekusi. Sambil kita pikirkan nanti mereka yang ada di lembaga tersebut," kata Saan Mustopa menjawab wartawan, Selasa (14/3/2020).

Menurut Saan Mustopa, karena ada ASN yang akan terdampak, maka harus dipikirkan juga pelimpahan berikutnya kepada mereka. Termasuk para pejabat eselon yang tentunya akan juga menjadi beban anggaran bila dilimpahkan ke lembaga lainnya.

Dia mengaku pihaknya sudah meminta daftar lembaga yang akan dibubarkan itu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB). Dari sana, ada setidaknya 60 lembaga yang disebut tidak efektif dan efisien, bahkan cenderung membebani negara. Komisi II sendiri akan mengevaluasi dan mengkaji laporan tersebut.

Menurut Saan Mustopa, Nasdem sendiri menilai bahwa pembubaran itu sebaiknya didahulukan terhadap lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Baca Juga: Pemerintah Kaji Pembubaran 96 Lembaga dan Komisi

"Lembaga yang dibentuk dengan Keppres beda legitimasi dengan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang. Lembaga negara yang dibentuk dengan UU pasti secara legitimasi dan kekuatan hukum jauh lebih kuat dibanding lembaga yang dibentuk melalui Keppres. Kita akan melihat mana yang dibentuk melalui Keppres yang tidak efisien, itu yang kita lihat," bebernya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dalam waktu dekat ini akan merampingkan sebanyak 18 lembaga dan komisi. Namun, Jokowi tidak merincikan secara detail lembaga dan komisi mana saja yang akan dirampingkan.

Perampingan organisasi lembaga dan komisi ini dalam rangka penghematan anggaran negara. Menurut Jokowi, semakin ramping sebuah organisasi, maka anggaran biaya kegiatan atau program dapat semakin dikendalikan. Nantinya, anggaran biaya 18 Lembaga dan Komisi itu akan dikembalikan ke dalam Kementerian, atau menjadi bagian dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Revitalisasi TIM Rampung, Anies Harap Perubahan Besar Ekosistem Kesenian

Anies berharap selesainya revitalisasi TIM mampu membawa perubahan besar ekosistem kesenian yang menghasilkan karya-karya seni yang membanggakan.

NEWS | 26 September 2022

Wagub Jateng Hadiri Jaring Aspirasi UU Cipta Kerja

Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen mengapresiasi pemerintah pusat yang berupaya menjaring aspirasi buruh terkait UU Cipta Kerja.

NEWS | 26 September 2022

Alasan Effendi Simbolon Tak Hadiri Raker dengan Panglima TNI dan Kasad

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon tidak menghadiri rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman.

NEWS | 26 September 2022

Sapa Masyarakat Baubau, Presiden Jokowi Pilih Berjalan Kaki

Presiden Jokowi memilih untuk berjalan kaki usai tiba di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara setelah melihat banyak masyarakat yang menyambutnya.

NEWS | 26 September 2022

KPK Tak Segan Pakai Pasal Obstruction of Justice di Kasus Lukas Enembe

KPK menegaskan tidak segan untuk menerapkan pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan di kasus Gubernur Papua Lukas Enembe

NEWS | 26 September 2022

Lukas Enembe Klaim Sakit, KPK Belum Terima Informasi Sahih

KPK menyatakan belum menerima informasi yang sahih terkait kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang mengeklaim sakit.

NEWS | 26 September 2022

Sahroni: KPK Belum Umumkan Tersangka Formula E

Ketua Pelaksana Formula E 2022, Ahmad Sahroni mengatakan, hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka kasus Formula E

NEWS | 26 September 2022

Soal Shadow Team, Legislator Ingatkan Nadiem Cara Bernegara

Soal shadow team, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengingatkan Nadiem Anwar Makarim cara bernegara yang sesuai dengan aturan.

NEWS | 26 September 2022

DPR Bakal Tegur Mendagri karena Pj Gubernur Babel Rangkap Jabatan

DPR bakal menegur Mendagri Tito Karnavian karena Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin rangkap jabatan sebagai Dirjen Minerba Kementerian ESDM. 

NEWS | 26 September 2022

Inpres Kendaraan Listrik, Riza: Waktunya Para Engineer Unjuk Kemampuan

Inpres kendaraan listrik menjadi kesempatan untuk para engineer Indonesia agar bisa unjuk kemampuan dalam mengonversi bahan bakar kendaraan menjadi listrik.

NEWS | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Revitalisasi TIM Rampung, Anies Harap Perubahan Besar Ekosistem Kesenian

Revitalisasi TIM Rampung, Anies Harap Perubahan Besar Ekosistem Kesenian

NEWS | 1 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings