Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga
Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa menyapa sekitar 3.500 warga dan kader saat perayaan HUT ke-5 Partai Nasdem di Saan Mustopa Center, Karawang, Jawa Barat, Minggu, 13 November 2016. (Foto: Istimewa / Istimewa/Asni Ovier)
Markus Junianto Sihaloho / FER Selasa, 14 Juli 2020 | 17:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membubarkan 18 lembaga dan komisi. Sebab, harus dipikirkan juga bagaimana nasib dari aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja di lembaga dan komisi yang hendak dibubarkan tersebut.

Baca Juga: Jokowi Akan Rampingkan 18 Lembaga dan Komisi

"Kita akan evaluasi dan akan kita kaji dari sekian banyak lembaga, yang akan dibubarkan mana yang bisa paling duluan kita eksekusi. Sambil kita pikirkan nanti mereka yang ada di lembaga tersebut," kata Saan Mustopa menjawab wartawan, Selasa (14/3/2020).

Menurut Saan Mustopa, karena ada ASN yang akan terdampak, maka harus dipikirkan juga pelimpahan berikutnya kepada mereka. Termasuk para pejabat eselon yang tentunya akan juga menjadi beban anggaran bila dilimpahkan ke lembaga lainnya.

Dia mengaku pihaknya sudah meminta daftar lembaga yang akan dibubarkan itu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB). Dari sana, ada setidaknya 60 lembaga yang disebut tidak efektif dan efisien, bahkan cenderung membebani negara. Komisi II sendiri akan mengevaluasi dan mengkaji laporan tersebut.

Menurut Saan Mustopa, Nasdem sendiri menilai bahwa pembubaran itu sebaiknya didahulukan terhadap lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Baca Juga: Pemerintah Kaji Pembubaran 96 Lembaga dan Komisi

"Lembaga yang dibentuk dengan Keppres beda legitimasi dengan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang. Lembaga negara yang dibentuk dengan UU pasti secara legitimasi dan kekuatan hukum jauh lebih kuat dibanding lembaga yang dibentuk melalui Keppres. Kita akan melihat mana yang dibentuk melalui Keppres yang tidak efisien, itu yang kita lihat," bebernya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dalam waktu dekat ini akan merampingkan sebanyak 18 lembaga dan komisi. Namun, Jokowi tidak merincikan secara detail lembaga dan komisi mana saja yang akan dirampingkan.

Perampingan organisasi lembaga dan komisi ini dalam rangka penghematan anggaran negara. Menurut Jokowi, semakin ramping sebuah organisasi, maka anggaran biaya kegiatan atau program dapat semakin dikendalikan. Nantinya, anggaran biaya 18 Lembaga dan Komisi itu akan dikembalikan ke dalam Kementerian, atau menjadi bagian dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian.



Sumber: BeritaSatu.com