Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Selasa, 14 Juli 2020 | 17:35 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membubarkan 18 lembaga dan komisi. Sebab, harus dipikirkan juga bagaimana nasib dari aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja di lembaga dan komisi yang hendak dibubarkan tersebut.

Baca Juga: Jokowi Akan Rampingkan 18 Lembaga dan Komisi

"Kita akan evaluasi dan akan kita kaji dari sekian banyak lembaga, yang akan dibubarkan mana yang bisa paling duluan kita eksekusi. Sambil kita pikirkan nanti mereka yang ada di lembaga tersebut," kata Saan Mustopa menjawab wartawan, Selasa (14/3/2020).

Menurut Saan Mustopa, karena ada ASN yang akan terdampak, maka harus dipikirkan juga pelimpahan berikutnya kepada mereka. Termasuk para pejabat eselon yang tentunya akan juga menjadi beban anggaran bila dilimpahkan ke lembaga lainnya.

Dia mengaku pihaknya sudah meminta daftar lembaga yang akan dibubarkan itu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB). Dari sana, ada setidaknya 60 lembaga yang disebut tidak efektif dan efisien, bahkan cenderung membebani negara. Komisi II sendiri akan mengevaluasi dan mengkaji laporan tersebut.

Menurut Saan Mustopa, Nasdem sendiri menilai bahwa pembubaran itu sebaiknya didahulukan terhadap lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Baca Juga: Pemerintah Kaji Pembubaran 96 Lembaga dan Komisi

"Lembaga yang dibentuk dengan Keppres beda legitimasi dengan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang. Lembaga negara yang dibentuk dengan UU pasti secara legitimasi dan kekuatan hukum jauh lebih kuat dibanding lembaga yang dibentuk melalui Keppres. Kita akan melihat mana yang dibentuk melalui Keppres yang tidak efisien, itu yang kita lihat," bebernya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dalam waktu dekat ini akan merampingkan sebanyak 18 lembaga dan komisi. Namun, Jokowi tidak merincikan secara detail lembaga dan komisi mana saja yang akan dirampingkan.

Perampingan organisasi lembaga dan komisi ini dalam rangka penghematan anggaran negara. Menurut Jokowi, semakin ramping sebuah organisasi, maka anggaran biaya kegiatan atau program dapat semakin dikendalikan. Nantinya, anggaran biaya 18 Lembaga dan Komisi itu akan dikembalikan ke dalam Kementerian, atau menjadi bagian dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu Jateng Waspadai Kerawanan Coklit Daftar Pemilih

Bawaslu di masing-masing kab/kota juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakholder.

POLITIK | 14 Juli 2020

BPIP Perlu Direvitalisasi melalui RUU PIP untuk Tingkatkan Nasionalisme

Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila sangat penting untuk payung BPIP.

NASIONAL | 14 Juli 2020

PDIP Umumkan Calon Kepala Daerah Gelombang Kedua 17 Juli

Pascadiumumkan, setiap pasangan calon wajib mengikuti sekolah partai.

POLITIK | 14 Juli 2020

Wapres: Kerukunan Umat Beragama Kunci Kokohnya Persatuan Indonesia

Harmoni dan kerukunan adalah kunci kokohnya pilar persatuan Indonesia seperti disepakati para pendiri bangsa yang terwujud dalam Pancasila.

POLITIK | 14 Juli 2020

Rapat DPR Hari Ini Bahas Hasil Audit BPK hingga Perppu Pilkada

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya akan kembali melaksanakan rapat paripurna pada hari ini dan kembali menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 14 Juli 2020

PKB Apresiasi Anggaran Pesantren Jadi Prioritas Belanja Pemerintah

Kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah terbukti nyata.

POLITIK | 14 Juli 2020

Daeng Rijal: Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Perombakan kabinet menurut Daeng Rijal merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Juli 2020

Ali Sastroamidjojo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi mengatakan Ali Sastroamidjojo layak mendapat gelar pahlawan nasional.

POLITIK | 14 Juli 2020

Polemik RUU HIP, Mantan Ketua Baleg Dorong DPR Libatkan Masyarakat

DPR diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

POLITIK | 12 Juli 2020

Formappi: Jabatan Tambahan Membawa Prabowo Kembali Bersinar

penambahan tugas Menhan Prabowo Subianto sebagai Ketua Ketahanan Pangan Nasional sangat strategis dijadikan sebagai panggung politik.

POLITIK | 13 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS