PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi

Selasa, 14 Juli 2020 | 18:01 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, menyatakan setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merampingkan birokrasi dan menghemat anggaran dengan membubarkan 18 lembaga. Namun, diharapkan rencana dieksekusi dengan terlebih dahulu melaksanakan kajian mendalam agar tak menjadi masalah di belakang hari.

Baca Juga: Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

"Pastikan selesaikan masalah dengan tidak menambah masalah. Karena kalau kajiannya tak matang, pembubaran itu berdampak pada terlunta-luntanya para pegawai dan tidak produktifnya lembaga yang baru," kata Mardani saat dihubungi wartawan, Selasa (14/7/2020).

Selain itu, dia mengharap agar Presiden Jokowi membuka opsi lain untuk menyatukan lembaga atau penajaman fungsi lembaganya. Jadi tidak semua lembaga dibubarkan begitu saja.

Mardani juga mengingatkan agar pembubaran dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional berbasis fakta kinerja dan kajian ke depan. Contohnya dengan penguatan teknologi, maka petugas di front office makin banyak berkurang. Hal itu juga sejalan dengan langkah perusahaan swasta yang banyak mengurangi pekerja di bidang tersebut.

Baca Juga: Jokowi Akan Rampingkan 18 Lembaga dan Komisi

"Karena itu monggo dilakukan tapi pastikan sesuai dengan desain reformasi birokrasi. Saya melihat sudah waktunya. Kita ini kan setelah reformasi semuanya ingin desentralisasi kekuasaan. Nah desentralisasi kekuasaan sebenarnya tidak bermakna penumbuhan organisasi yang banyak. Tapi pastinya tetap terbatas jumlah institusi, tapi fungsi check and balance berjalan," bebernya.

Mardani juga menyampaikan hasil kajian Komisi II DPR bahwa indeks demokrasi Indonesia lumayan, namun indeks penyerapan tak meningkat. Itu artinya Indonesia sedang berjalan di tempat, tidak makin sejahtera karena teknokrasinya kurang.

"Jadi saya sih setuju pembubaran, tapi hitungannya harus matang," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Menurut Saan, berdasarkan data Kempan dan RB setidaknya 60 lembaga yang disebut tidak efektif dan efisien.

POLITIK | 14 Juli 2020

Bawaslu Jateng Waspadai Kerawanan Coklit Daftar Pemilih

Bawaslu di masing-masing kab/kota juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakholder.

POLITIK | 14 Juli 2020

BPIP Perlu Direvitalisasi melalui RUU PIP untuk Tingkatkan Nasionalisme

Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila sangat penting untuk payung BPIP.

NASIONAL | 14 Juli 2020

PDIP Umumkan Calon Kepala Daerah Gelombang Kedua 17 Juli

Pascadiumumkan, setiap pasangan calon wajib mengikuti sekolah partai.

POLITIK | 14 Juli 2020

Wapres: Kerukunan Umat Beragama Kunci Kokohnya Persatuan Indonesia

Harmoni dan kerukunan adalah kunci kokohnya pilar persatuan Indonesia seperti disepakati para pendiri bangsa yang terwujud dalam Pancasila.

POLITIK | 14 Juli 2020

Rapat DPR Hari Ini Bahas Hasil Audit BPK hingga Perppu Pilkada

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya akan kembali melaksanakan rapat paripurna pada hari ini dan kembali menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 14 Juli 2020

PKB Apresiasi Anggaran Pesantren Jadi Prioritas Belanja Pemerintah

Kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah terbukti nyata.

POLITIK | 14 Juli 2020

Daeng Rijal: Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Perombakan kabinet menurut Daeng Rijal merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Juli 2020

Ali Sastroamidjojo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi mengatakan Ali Sastroamidjojo layak mendapat gelar pahlawan nasional.

POLITIK | 14 Juli 2020

Polemik RUU HIP, Mantan Ketua Baleg Dorong DPR Libatkan Masyarakat

DPR diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

POLITIK | 12 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS