PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi

PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera (Foto: ANTARA)
Markus Junianto Sihaloho / FER Selasa, 14 Juli 2020 | 18:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, menyatakan setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merampingkan birokrasi dan menghemat anggaran dengan membubarkan 18 lembaga. Namun, diharapkan rencana dieksekusi dengan terlebih dahulu melaksanakan kajian mendalam agar tak menjadi masalah di belakang hari.

Baca Juga: Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

"Pastikan selesaikan masalah dengan tidak menambah masalah. Karena kalau kajiannya tak matang, pembubaran itu berdampak pada terlunta-luntanya para pegawai dan tidak produktifnya lembaga yang baru," kata Mardani saat dihubungi wartawan, Selasa (14/7/2020).

Selain itu, dia mengharap agar Presiden Jokowi membuka opsi lain untuk menyatukan lembaga atau penajaman fungsi lembaganya. Jadi tidak semua lembaga dibubarkan begitu saja.

Mardani juga mengingatkan agar pembubaran dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional berbasis fakta kinerja dan kajian ke depan. Contohnya dengan penguatan teknologi, maka petugas di front office makin banyak berkurang. Hal itu juga sejalan dengan langkah perusahaan swasta yang banyak mengurangi pekerja di bidang tersebut.

Baca Juga: Jokowi Akan Rampingkan 18 Lembaga dan Komisi

"Karena itu monggo dilakukan tapi pastikan sesuai dengan desain reformasi birokrasi. Saya melihat sudah waktunya. Kita ini kan setelah reformasi semuanya ingin desentralisasi kekuasaan. Nah desentralisasi kekuasaan sebenarnya tidak bermakna penumbuhan organisasi yang banyak. Tapi pastinya tetap terbatas jumlah institusi, tapi fungsi check and balance berjalan," bebernya.

Mardani juga menyampaikan hasil kajian Komisi II DPR bahwa indeks demokrasi Indonesia lumayan, namun indeks penyerapan tak meningkat. Itu artinya Indonesia sedang berjalan di tempat, tidak makin sejahtera karena teknokrasinya kurang.

"Jadi saya sih setuju pembubaran, tapi hitungannya harus matang," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com