Moeldoko Ungkap Lembaga dan Komisi yang Akan Dirampingkan
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Moeldoko Ungkap Lembaga dan Komisi yang Akan Dirampingkan

Selasa, 14 Juli 2020 | 18:21 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan, lembaga dan komisi yang akan dirampingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah yang organisasinya bisa diperankan oleh sektor lain seperti kementerian.

Baca Juga: PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

"Itu salah satu pertimbangan, adakah sebenarnya organisasi itu bisa diperankan oleh sektor lain yang sangat dekat dengan tupoksi sebuah lembaga kementerian. Kalau itu masih bisa ditangani kira-kira perlu dipertimbangkan (untuk dirampingkan),” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Kemudian, Moeldoko mengungkapkan, beberapa komisi atau lembaga yang akan dirampingkan. Diantaranya Komisi Nasional Lanjut Usia. Sejak dibentuk melalui Keppres Nomor 52 tahun 2004, komisi ini tidak pernah terdengar kiprahnya dalam penanganan lanjut usia. Kemungkinan, komisi ini akan dilebur dalam tupoksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

"Kira kira seperti ini ya, Komisi Nasional Lanjut Usia. Ini ga pernah kedengaran kan, apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA. Kalau masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan,” ujar Moeldoko.

Baca Juga: Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Kemudian, lanjut Moeldoko, Badan Standarisasi Akreditasi Olahraga Nasional (BSANK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG). Semuanya itu, sedang dikaji oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB).

"Kemudian badan akreditasi olahraga, bahkan ada tiga. Kemudian BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut. Tapi nanti juga akan dilihat. BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementerian Pertanian. Itu kira-kira yang sedang dikaji Kempan dan RB,” terang Moeldoko.

Ketika ditanya apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masuk ke dalam 18 lembaga dan komisi yang akan dirampingkan, Moeldoko mengatakan, OJK tetap akan berdiri sendiri. Karena OJK merupakan lembaga yang ada dibawah undang-undang (UU).

Baca Juga: Jokowi Akan Rampingkan 18 Lembaga dan Komisi

"OJK itu lembaga yang ada di bawah UU. Itu pasti area bermainnya bukan di pemerintahan. Pada dasarnya mungkin semua akan mengkalkulasi bahwa pernyataan presiden itu ada kaitannya dengan penggabungan OJK dengan BI,” jelas Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pemerintah berpandangan saat ini seluruh kementerian dan lembaga masing masing fokus pada tugas pokok sesuai yang ada dalam perundang-undangan.

"Kemudian yang paling penting, kita fokus pada penyelesaian Covid-19 dengan membangun kolaborasi, sinergi dan rasa yang sama. Sehingga apapun itu badan, kalau kita berpikir secara kepentingan bangsa itu semua harus menuju ke sana. Tidak ada lagi ego sektoral,” ungkap Moeldoko.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi

Mardani mengingatkan agar pembubaran dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional.

POLITIK | 14 Juli 2020

Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Menurut Saan, berdasarkan data Kempan dan RB setidaknya 60 lembaga yang disebut tidak efektif dan efisien.

POLITIK | 14 Juli 2020

Bawaslu Jateng Waspadai Kerawanan Coklit Daftar Pemilih

Bawaslu di masing-masing kab/kota juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakholder.

POLITIK | 14 Juli 2020

BPIP Perlu Direvitalisasi melalui RUU PIP untuk Tingkatkan Nasionalisme

Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila sangat penting untuk payung BPIP.

NASIONAL | 14 Juli 2020

PDIP Umumkan Calon Kepala Daerah Gelombang Kedua 17 Juli

Pascadiumumkan, setiap pasangan calon wajib mengikuti sekolah partai.

POLITIK | 14 Juli 2020

Wapres: Kerukunan Umat Beragama Kunci Kokohnya Persatuan Indonesia

Harmoni dan kerukunan adalah kunci kokohnya pilar persatuan Indonesia seperti disepakati para pendiri bangsa yang terwujud dalam Pancasila.

POLITIK | 14 Juli 2020

Rapat DPR Hari Ini Bahas Hasil Audit BPK hingga Perppu Pilkada

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya akan kembali melaksanakan rapat paripurna pada hari ini dan kembali menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 14 Juli 2020

PKB Apresiasi Anggaran Pesantren Jadi Prioritas Belanja Pemerintah

Kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah terbukti nyata.

POLITIK | 14 Juli 2020

Daeng Rijal: Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Perombakan kabinet menurut Daeng Rijal merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Juli 2020

Ali Sastroamidjojo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi mengatakan Ali Sastroamidjojo layak mendapat gelar pahlawan nasional.

POLITIK | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS