Moeldoko Ungkap Lembaga dan Komisi yang Akan Dirampingkan

Moeldoko Ungkap Lembaga dan Komisi yang Akan Dirampingkan
Moeldoko. (Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay)
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 14 Juli 2020 | 18:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan, lembaga dan komisi yang akan dirampingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah yang organisasinya bisa diperankan oleh sektor lain seperti kementerian.

Baca Juga: PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

"Itu salah satu pertimbangan, adakah sebenarnya organisasi itu bisa diperankan oleh sektor lain yang sangat dekat dengan tupoksi sebuah lembaga kementerian. Kalau itu masih bisa ditangani kira-kira perlu dipertimbangkan (untuk dirampingkan),” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Kemudian, Moeldoko mengungkapkan, beberapa komisi atau lembaga yang akan dirampingkan. Diantaranya Komisi Nasional Lanjut Usia. Sejak dibentuk melalui Keppres Nomor 52 tahun 2004, komisi ini tidak pernah terdengar kiprahnya dalam penanganan lanjut usia. Kemungkinan, komisi ini akan dilebur dalam tupoksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

"Kira kira seperti ini ya, Komisi Nasional Lanjut Usia. Ini ga pernah kedengaran kan, apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA. Kalau masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan,” ujar Moeldoko.

Baca Juga: Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Kemudian, lanjut Moeldoko, Badan Standarisasi Akreditasi Olahraga Nasional (BSANK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG). Semuanya itu, sedang dikaji oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB).

"Kemudian badan akreditasi olahraga, bahkan ada tiga. Kemudian BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut. Tapi nanti juga akan dilihat. BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementerian Pertanian. Itu kira-kira yang sedang dikaji Kempan dan RB,” terang Moeldoko.

Ketika ditanya apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masuk ke dalam 18 lembaga dan komisi yang akan dirampingkan, Moeldoko mengatakan, OJK tetap akan berdiri sendiri. Karena OJK merupakan lembaga yang ada dibawah undang-undang (UU).

Baca Juga: Jokowi Akan Rampingkan 18 Lembaga dan Komisi

"OJK itu lembaga yang ada di bawah UU. Itu pasti area bermainnya bukan di pemerintahan. Pada dasarnya mungkin semua akan mengkalkulasi bahwa pernyataan presiden itu ada kaitannya dengan penggabungan OJK dengan BI,” jelas Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pemerintah berpandangan saat ini seluruh kementerian dan lembaga masing masing fokus pada tugas pokok sesuai yang ada dalam perundang-undangan.

"Kemudian yang paling penting, kita fokus pada penyelesaian Covid-19 dengan membangun kolaborasi, sinergi dan rasa yang sama. Sehingga apapun itu badan, kalau kita berpikir secara kepentingan bangsa itu semua harus menuju ke sana. Tidak ada lagi ego sektoral,” ungkap Moeldoko.



Sumber: BeritaSatu.com