Kemdagri: 22 Daerah Masih Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Kemdagri: 22 Daerah Masih Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%

Selasa, 14 Juli 2020 | 20:21 WIB
Oleh : Robertus Wardy / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengungkapkan hingga 13 Juli 2020 masih ada 22 daerah yang baru mencairkan dana pilkada 2020 di bawah 40 persen.

“Data yang kami himpun, masih banyak daerah merah. Sangat disayangkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri Mochamad Ardian di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Ia memperingati pemerintah daerah (pemda) agar melaksanakan kewajibannya sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. Kemdagri sudah memberi batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2020. “Ini masih data sementara. Kemarin kami beri waktu sampai 15 Juli harus sudah dicairkan sesuai dengan perjanjian yang dihibahkan. Nanti kami update, semoga sudah dicairkan seluruhnya,” ujar Adrian.

Berikut adalah daerah ‘merah’ atau pencairannya di bawah 40 persen :

I. Provinsi Sumatera Utara
1. Kabupaten Samosir, pencairan NPHD Bawaslu: 12,30 persen.

II. Provinsi Bengkulu
2. Kabupaten Rejang Lebong pencairan NPHD Bawaslu: 39,58 persen
3. Kabupaten Seluma pencairan NPHD Bawaslu: 28,24 persen

III. Provinsi Lampung
4. Kota Bandar Lampung pencairan NPHD KPU: 28,21 persen, pencairan Bawaslu 21,05 persen.
5. Kota Metro pencairan NPHD KPU: 37,49 persen, pencairan Bawaslu 38,77 persen

IV. Provinsi Jawa Barat
6. Kabupaten Tasikmalaya pencairan NPHD Bawaslu: 15,09 persen

V. Provinsi Jawa Timur
7. Kabupaten Kediri pencairan NPHD Bawaslu: 36,63 persen
8. Kabupaten Malang pencairan NPHD Bawaslu: 15,16 persen
9. Kabupaten Sumenep pencairan NPHD Bawaslu: 21,62 persen

VI. Provinsi Sulawesi Selatan
10. Kabupaten Luwu Utara pencairan NPHD Bawaslu: 31,72 persen
11. Kabupetan Maros pencairan NPHD Bawaslu: 11,10 persen
12. Kabupetan Soppeng pencairan NPHD Bawaslu: 39,12 persen

VII. Provinsi Sulawesi Tenggara
13. Kabupaten Konawe Utara pencairan NPHD Bawaslu: 25,94 persen

VIII. Provinsi Nusa Tenggara Barat
14. Kabupaten Lombok Utara pencairan NPHD Bawaslu: 39,02 persen

IX. Provinsi Maluku
15. Kabupaten Seram Bagian Timur pencairan NPHD KPU: 36,92 persen

X. Provinsi Maluku Utara
16. Kabupaten Halmahera Barat pencairan NPHD KPU: 21,91 persen, dan pencairan NPHD Bawaslu: 27,78 persen
17. Kabupaten Halmahera Timur pencairan NPHD KPU: 39,83 persen
18. Kabupaten Halmahera Utara pencairan NPHD KPU: 39,43 persen
19. Kabupaten Pulau Taliabu pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen
20. Kota Ternate pencairan NPHD KPU: 38,09 persen

XI. Provinsi Papua
21. Kabupaten Pegunungan Bintang pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen
22. Kabupaten Yahukimo pencairan NPHD Bawaslu: 35,33 persen



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Golkar Kabupaten Bogor Siap Gelar Musda, Sejumlah Balon Ketua Bermunculan

Semua kader terbaik Partai Golkar dipersilakan untuk maju mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor.

POLITIK | 14 Juli 2020

Moeldoko Ungkap Lembaga dan Komisi yang Akan Dirampingkan

Moeldoko mengatakan, lembaga dan komisi yang akan dirampingkan adalah yang organisasinya bisa diperankan oleh sektor lain.

POLITIK | 14 Juli 2020

PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi

Mardani mengingatkan agar pembubaran dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional.

POLITIK | 14 Juli 2020

Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Menurut Saan, berdasarkan data Kempan dan RB setidaknya 60 lembaga yang disebut tidak efektif dan efisien.

POLITIK | 14 Juli 2020

Bawaslu Jateng Waspadai Kerawanan Coklit Daftar Pemilih

Bawaslu di masing-masing kab/kota juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakholder.

POLITIK | 14 Juli 2020

BPIP Perlu Direvitalisasi melalui RUU PIP untuk Tingkatkan Nasionalisme

Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila sangat penting untuk payung BPIP.

NASIONAL | 14 Juli 2020

PDIP Umumkan Calon Kepala Daerah Gelombang Kedua 17 Juli

Pascadiumumkan, setiap pasangan calon wajib mengikuti sekolah partai.

POLITIK | 14 Juli 2020

Wapres: Kerukunan Umat Beragama Kunci Kokohnya Persatuan Indonesia

Harmoni dan kerukunan adalah kunci kokohnya pilar persatuan Indonesia seperti disepakati para pendiri bangsa yang terwujud dalam Pancasila.

POLITIK | 14 Juli 2020

Rapat DPR Hari Ini Bahas Hasil Audit BPK hingga Perppu Pilkada

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya akan kembali melaksanakan rapat paripurna pada hari ini dan kembali menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 14 Juli 2020

PKB Apresiasi Anggaran Pesantren Jadi Prioritas Belanja Pemerintah

Kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah terbukti nyata.

POLITIK | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS