Kemdagri: 22 Daerah Masih Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%

Kemdagri: 22 Daerah Masih Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Robertus Wardy / WBP Selasa, 14 Juli 2020 | 20:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengungkapkan hingga 13 Juli 2020 masih ada 22 daerah yang baru mencairkan dana pilkada 2020 di bawah 40 persen.

“Data yang kami himpun, masih banyak daerah merah. Sangat disayangkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri Mochamad Ardian di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Kemdagri : 98 Daerah Telah Cairkan Dana Pilkada

Ia memperingati pemerintah daerah (pemda) agar melaksanakan kewajibannya sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. Kemdagri sudah memberi batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2020. “Ini masih data sementara. Kemarin kami beri waktu sampai 15 Juli harus sudah dicairkan sesuai dengan perjanjian yang dihibahkan. Nanti kami update, semoga sudah dicairkan seluruhnya,” ujar Adrian.

Berikut adalah daerah ‘merah’ atau pencairannya di bawah 40 persen :

I. Provinsi Sumatera Utara
1. Kabupaten Samosir, pencairan NPHD Bawaslu: 12,30 persen.

II. Provinsi Bengkulu
2. Kabupaten Rejang Lebong pencairan NPHD Bawaslu: 39,58 persen
3. Kabupaten Seluma pencairan NPHD Bawaslu: 28,24 persen

III. Provinsi Lampung
4. Kota Bandar Lampung pencairan NPHD KPU: 28,21 persen, pencairan Bawaslu 21,05 persen.
5. Kota Metro pencairan NPHD KPU: 37,49 persen, pencairan Bawaslu 38,77 persen

IV. Provinsi Jawa Barat
6. Kabupaten Tasikmalaya pencairan NPHD Bawaslu: 15,09 persen

V. Provinsi Jawa Timur
7. Kabupaten Kediri pencairan NPHD Bawaslu: 36,63 persen
8. Kabupaten Malang pencairan NPHD Bawaslu: 15,16 persen
9. Kabupaten Sumenep pencairan NPHD Bawaslu: 21,62 persen

VI. Provinsi Sulawesi Selatan
10. Kabupaten Luwu Utara pencairan NPHD Bawaslu: 31,72 persen
11. Kabupetan Maros pencairan NPHD Bawaslu: 11,10 persen
12. Kabupetan Soppeng pencairan NPHD Bawaslu: 39,12 persen

VII. Provinsi Sulawesi Tenggara
13. Kabupaten Konawe Utara pencairan NPHD Bawaslu: 25,94 persen

VIII. Provinsi Nusa Tenggara Barat
14. Kabupaten Lombok Utara pencairan NPHD Bawaslu: 39,02 persen

IX. Provinsi Maluku
15. Kabupaten Seram Bagian Timur pencairan NPHD KPU: 36,92 persen

X. Provinsi Maluku Utara
16. Kabupaten Halmahera Barat pencairan NPHD KPU: 21,91 persen, dan pencairan NPHD Bawaslu: 27,78 persen
17. Kabupaten Halmahera Timur pencairan NPHD KPU: 39,83 persen
18. Kabupaten Halmahera Utara pencairan NPHD KPU: 39,43 persen
19. Kabupaten Pulau Taliabu pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen
20. Kota Ternate pencairan NPHD KPU: 38,09 persen

XI. Provinsi Papua
21. Kabupaten Pegunungan Bintang pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen
22. Kabupaten Yahukimo pencairan NPHD Bawaslu: 35,33 persen



Sumber: BeritaSatu.com