Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada

Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada
Tito Karnavian. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Robertus Wardi / FER Selasa, 14 Juli 2020 | 20:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan para kepala daerah yang menjadi petahana atau maju kembali pada Pilkada Serentak 2020 agar tidak menggunakan bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan Pilkada. Dana bansos harus digunakan untuk masyarakat yang benar-benar terkena dampak wabah virus corona (Covid-19).

Baca Juga: Mendagri Minta Daerah Bagi Masker Secara Masif

"Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana. Adapun yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan," tegas Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Tito menjelaskan, pemberian bansos di saat pandemi tidak mungkin dihentikan. Pasalnya, bansos merupakan bagian dari bantuan pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi virus corona.

Mantan Kapolri ini tidak yakin Pilkada hanya akan menguntungkan petahana saja karena ada bansos. Menurut Tito, Pilkada Serentak 2020 akan menjadi ajang adu gagasan terhadap penanganan Covid-19.

Baca Juga: Mendagri Ungkap Tiga Skenario Penanganan Covid-19

"Kepala daerah petahana akan all out menangani Covid-19. Sebaliknya, bagi kontestan yang bukan petahana juga bisa menjual gagasan. Maka kontestasi ini akan menjadi lebih sehat karena mereka sama-sama berupaya memenangkan hati masyarakat lewat petarungan ide dan gagasan terkait pandemi Covid-19," jelas Tito.



Sumber: BeritaSatu.com