Ketua MPR Minta Tim Pemburu Koruptor Kembali Dikaji
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua MPR Minta Tim Pemburu Koruptor Kembali Dikaji

Rabu, 15 Juli 2020 | 15:48 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta agar Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mengkaji lagi pengaktifan Tim Pemburu Koruptor (TPK) dengan melihat dari sisi urgensi pembentukannya di tengah banyaknya jajaran penegak hukum negara.

"Mengingat seharusnya pemerintah belajar dari kegagalan TPK pada masa lalu yang terbukti tidak efektif memberikan hasil optimal," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, Rabu (15/7/2020).

Baginya, lebih baik Kemenko Polhukam meningkatkan sinergitas dan koordinasi serta supervisi instrumen hukum yang ada. Seperti dengan Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, agar dapat meneguhkan kembali integrated criminal justice system.

Bamsoet mengaku saat ini jauh lebih baik mendorong institusi-institusi penegak hukum yang ada terus bekerja secara optimal dan konsekuen dalam memburu koruptor. Termasuk untuk menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi. "Sehingga pengaktifan TPK tidak diperlukan kembali," imbuhnya.

Diketahui, Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku telah mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor untuk memburu aset para tersangka atau terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan. Tim ini pernah ada sebelumnya tetapi tidak diperpanjang karena masa kerjanya habis. Dengan munculnya buronan Djoko Tjandra bulan Juni lalu, tetapi kemudian hilang lagi, maka tim itu perlu dibentuk kembali. Salah satunya untuk menangkap buronan sekaligus koruptor Djoko Tjandra.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Silaturahmi dengan MUI, AHY: Ini Bukan Komunikasi Politik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan silaturahminya dengan MUI tidak terkait politik.

POLITIK | 14 Juli 2020

Persahabatan 2 Politikus Beda "Jubah"

Persahabatan memang mengasyikkan Mungkin, itulah yang terjadi dengan Ahmad Mumtaz Rais dan Danang Wicaksana Sulistya.

POLITIK | 15 Juli 2020

Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada

Mendagri tegas melarang kepala daerah menggunakan dana bansos untuk kepentingan Pilkada.

POLITIK | 14 Juli 2020

Mendagri: Jadikan Pilkada Ajang Percontohan Penanganan Covid-19

Pelaksanaan Pilkada tidak boleh melahirkan kluster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 14 Juli 2020

Kemdagri: 22 Daerah Masih Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%

Kemdagri sudah memberi batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2020.

POLITIK | 14 Juli 2020

Golkar Kabupaten Bogor Siap Gelar Musda, Sejumlah Balon Ketua Bermunculan

Semua kader terbaik Partai Golkar dipersilakan untuk maju mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor.

POLITIK | 14 Juli 2020

Moeldoko Ungkap Lembaga dan Komisi yang Akan Dirampingkan

Moeldoko mengatakan, lembaga dan komisi yang akan dirampingkan adalah yang organisasinya bisa diperankan oleh sektor lain.

POLITIK | 14 Juli 2020

PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi

Mardani mengingatkan agar pembubaran dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional.

POLITIK | 14 Juli 2020

Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Menurut Saan, berdasarkan data Kempan dan RB setidaknya 60 lembaga yang disebut tidak efektif dan efisien.

POLITIK | 14 Juli 2020

Bawaslu Jateng Waspadai Kerawanan Coklit Daftar Pemilih

Bawaslu di masing-masing kab/kota juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakholder.

POLITIK | 14 Juli 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS