Presiden Jokowi Kritik Belanja Daerah di Akhir Tahun

Presiden Jokowi Kritik Belanja Daerah di Akhir Tahun
Presiden Joko Widodo. (Foto: Investor Daily/Novi Lumanauw)
Lenny Tristia Tambun / FMB Rabu, 15 Juli 2020 | 23:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat masih ada belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dipepet di akhir tahun, November dan Desember. Bahkan tahun lalu, masih ada lelang senilai Rp 15 triliun dilakukan di bulan November.

“Hati-hati, yang lalu, bulan November itu masih ada lelang Rp 15 triliun, bulan November masih lelang,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pertemuan dengan Gubernur se-Indonesia membahas Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/7/2020), dikutip dari website Setkab RI.

Ia pun memperingatkan para gubernur untuk hati-hati melakukan hal yang sama di tahun ini. Karena itu, ia meminta kepala daerah dapat mengendalikan serapan anggaran di dinas-dinas dan jajaran pemda lainnya. Agar masalah belanja daerah yang dipepetkan November-Desember tidak terulang setiap tahunnya.

“Ini hati-hati. Kalau birokrasi kita, dinas-dinas kita, enggak kita kendalikan, model-model belanja seperti yang dulu-dulu ini masih ada yang melakukan, dipepetkan di November-Desember, hati-hati,” ujar Jokowi.

Sebab untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, Jokowi menegaskan kepala daerah harus memanfaatkan momentum belanja daerah di kuartal ketiga, Juli-September, bukan justru di kuartal IV, Oktober, November dan Desember.

“Sekarang ini yang kita butuhkan untuk semua provinsi adalah Juli, Agustus, September, sekali lagi,” tegas Jokowi.

Untuk melakukan percepatan belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan lelang barang dan jasa, Jokowi memerintahkan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan Roni Dwi Susanto segera mengeluarkan surat edaran (SE) untuk mempercepat pengadaan lelang.

“Nanti Pak Roni (Ketua LKPP) biar sampaikan bagaimana SE yang dikeluarkan untuk mempercepat itu. Sekarang kita dampingi BPKP ngecek terus juga agar tidak ada terjadi kekeliruan. Saya kira Bapak-Ibu para Gubernur juga bisa melakukan hal yang sama agar betul-betul belanja kita ini bisa cepat,” terang Jokowi.

“Kalau kita sudah memiliki angka-angka seperti ini, sudah kelihatan semuanya. Sekali lagi, dalam situasi krisis sekarang ini, manajemen yang kita pakai adalah manajemen krisis, bukan manajemen biasa. Enggak bisa business as usual, enggak bisa. Jadi, sederhanakan regulasinya, sederhanakan SOP-nya,” tambah Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com