Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila, Pemerintah Ajukan BPIP

Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila, Pemerintah Ajukan BPIP
Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima Surat Presiden (Surpres) tentang usulan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Robert Wardy / WM Kamis, 16 Juli 2020 | 13:58 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyerahkan surat resmi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ke DPR pada Kamis (16/7/2020) ini. Sebagai gantinya, pemerintah mengajukan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penyerahan dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD di gedung DPR, Jakarta, Kamis siang. Mahfud didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN dan RP Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian.

Rombongan menteri tersebut diterima Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.

Mahfud menyebut dirinya dan para menteri lainnya mewakili pemerintah membawa surat Presiden Jokowi terkait RUU HIP. Mereka membawa tiga dokumen. Pertama, surat resmi dari Presiden kepada Ketua DPR terkait RUU HIP untuk sampai ke paripurna DPR. Dua dokumen lain adalah lampiran terkait dengan RUU BPIP.

“Rancangan Undang-Undang (RUU, red) ini memang dulu merespon perkembangan masyarakat tentang ideologi Pancasila. Sehingga kami di dalam RUU ini, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila maka TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu harus menjadi pijakannya. Itu menjadi salah satu pijakan pentingnya. Itu ada dalam RUU ini menjadi menimbang butir 2, sesudah UUD 1945. Jadi menimbangnya butir 2 itu TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966,” jelas Mahfud.

Dia menyebut dalam RUU yang diajukan pemerintah, juga memastikan Pancasila yang dipakai adalah dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila itu yang sekarang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 dengan lima sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman.

“Nah ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Dan tadi, kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya, silakan,” tutur Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut pemerintah bersama DPR sepakat akan segera dibuka dokumen RUU BPIP itu kepada publik. DPR bisa masukan ke website-nya atau ke median lain yang bisa diakses publik.

“Kami tekankan bahwa soal Pancasila yang kita pakai secara resmi itu di sini kami cantumkan di dalam Bab 1, Pasal 1 butir 1. Bahwa Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tutup Mahfud



Sumber: BeritaSatu.com