MKD Belum Baca Laporan Terhadap Azis Syamsuddin
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

MKD Belum Baca Laporan Terhadap Azis Syamsuddin

Kamis, 23 Juli 2020 | 14:09 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan pihaknya belum merencanakan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus rapat tentang pelarian Djoko Tjandra. Bahkan karena DPR sedang melaksanakan masa reses, kemungkinan laporan itu baru diproses seusai reses pada pertengahan Agustus mendatang.

Kata Saleh, MKD belum membaca surat pengaduan terkait Aziz Syamsuddin. Sebab pengaduan tersebut dimasukkan setelah penutupan masa sidang. Sementara, para anggota sudah banyak yang harus turun ke dapil masing-masing untuk melaksanakan reses.

“Saya juga baru membaca dari media terkait pengaduan itu. Pokok masalahnya belum jelas seperti apa," kata Saleh saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2020).

Dalam mekanisme di MKD sendiri, Saleh mengatakan setiap pengaduan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap, tentu akan diproses. Persoalan apakah dokumen lengkap itu akan dilanjutkan atau tidak, maka tergantung hasil sidang di MKD.

"Yang perlu dipastikan, bahwa perkara yang diadukan harus berkenaan dengan pelanggaran etika. Sebab, MKD hanya bekerja pada wilayah tersebut," imbuhnya.

Soal substansi gugatan terhadap Azis sendiri, Saleh mensiratkan pihaknya belum bisa mengomentari. "Karena tergantung hasil sidang di MKD. Keputusan sidang itu ditentukan secara kolektif dan kolegial. Pandangan semua anggota akan didengar," pungkasnya.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD DPR. Azis diduga melanggar kode etik karena tidak memberi izin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR. Komisi membidangi hukum itu berencana membahas kasus terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Boyamin menyerahkan dokumen kepada MKD di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/7/2020). "Saya mengadukan pelanggaran kode etik oleh yang terhormat Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR. Saya menduga Pak Azis Syamsuddin punya kepentingan lain," kata Boyamin.

Boyamin pun menyebut, "Artinya demi kepentingan rakyat dan demi kepentingan lembaga, DPR semestinya mengizinkan rapat. Dengan tidak mengizinkan inilah menurut saya ada kepentingan lain."

Boyamin mengungkap Ketua DPR Puan Maharani telah menginginkan RDP, tapi tidak disetujui Azis. "Ketua sudah mengizinkan dan memberikan disposisi kepada Pak Azis. DPR sendiri kan seharusnya tidak menghalang-halangi. Kasus ini sangat urgen karena ini demi kebaikan bangsa dan negara, karena kita sudah dipermalukan seperti ini, itu makanya pentingnya rapat ini," ujar Boyamin.

Sebelumnya, Azis mengatakan, alasan hingga saat ini surat dari Ketua Komisi III, Herman Herry, perihal RDP, belum ditandatangani karena Tata Tertib DPR dan putusan Badan Musyawarah (Bamus), melarang RDP pengawasan oleh komisi pada masa reses.

"Tentunya saya tidak ingin melanggar Tatib dan hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja," kata Azis.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Ada Waktu 3 Bulan untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi menilai, masih ada waktu tiga bulan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

POLITIK | 23 Juli 2020

Masyarakat Sadar RUU Cipta Kerja Memiliki Dampak Positif

Hasil survei Charta Politika membuktikan, masyarakat mengetahui dan memiliki pemahaman mengenai RUU Cipta Kerja.

POLITIK | 23 Juli 2020

Gibran Dituduh Langgengkan Politik Dinasti Jokowi, Apa Benar?

Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi bukan negara totaliter dimana suara penguasa politik jadi penentu kemenangan di pilkada.

POLITIK | 23 Juli 2020

Survei Charta Politika: Bansos Kemsos Tepat Sasaran Bantu Perekonomian

Kemsos dinilai salah satu kementerian terbaik Jokowi.

NASIONAL | 23 Juli 2020

DPD Tugaskan PPUU Kawal Omnibus Law Cipta Kerja

DPD tidak ingin RUU menjadi UU yang melahirkan persoalan di kemudian hari.

POLITIK | 23 Juli 2020


Keberhasilan Petahana Tangani Pandemi, Kunci Menangi Pilkada

Jika kepala daerah yang kembali maju dalam Pilkada dinilai sukses menangani pandemi Covid-19, tentu akan lebih diuntungkan.

POLITIK | 22 Juli 2020

Penanganan Covid-19 jadi Panggung untuk Naikkan Elektabilitas

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan pandemi Covid-19 seakan-akan menjadi panggung besar bagi kepala daerah.

POLITIK | 22 Juli 2020

Kinerja Ridwan, Ganjar, Anies Tangani Covid-19 Terbaik di Mata Publik

Kepala daerah lainnya seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hanya meraih 5,1%, sedangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 2,2%.

POLITIK | 22 Juli 2020

Survei Y-Publica, Prabowo Capres Terkuat, Elektabilitas PSI Naik

Prabowo Subianto masih berada pada posisi teratas calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024 berdasarkan survei Y-Publica.

POLITIK | 22 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS