MKD Belum Baca Laporan Terhadap Azis Syamsuddin
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

MKD Belum Baca Laporan Terhadap Azis Syamsuddin

Kamis, 23 Juli 2020 | 14:09 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan pihaknya belum merencanakan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus rapat tentang pelarian Djoko Tjandra. Bahkan karena DPR sedang melaksanakan masa reses, kemungkinan laporan itu baru diproses seusai reses pada pertengahan Agustus mendatang.

Kata Saleh, MKD belum membaca surat pengaduan terkait Aziz Syamsuddin. Sebab pengaduan tersebut dimasukkan setelah penutupan masa sidang. Sementara, para anggota sudah banyak yang harus turun ke dapil masing-masing untuk melaksanakan reses.

“Saya juga baru membaca dari media terkait pengaduan itu. Pokok masalahnya belum jelas seperti apa," kata Saleh saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2020).

Dalam mekanisme di MKD sendiri, Saleh mengatakan setiap pengaduan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap, tentu akan diproses. Persoalan apakah dokumen lengkap itu akan dilanjutkan atau tidak, maka tergantung hasil sidang di MKD.

"Yang perlu dipastikan, bahwa perkara yang diadukan harus berkenaan dengan pelanggaran etika. Sebab, MKD hanya bekerja pada wilayah tersebut," imbuhnya.

Soal substansi gugatan terhadap Azis sendiri, Saleh mensiratkan pihaknya belum bisa mengomentari. "Karena tergantung hasil sidang di MKD. Keputusan sidang itu ditentukan secara kolektif dan kolegial. Pandangan semua anggota akan didengar," pungkasnya.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD DPR. Azis diduga melanggar kode etik karena tidak memberi izin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR. Komisi membidangi hukum itu berencana membahas kasus terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Boyamin menyerahkan dokumen kepada MKD di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/7/2020). "Saya mengadukan pelanggaran kode etik oleh yang terhormat Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR. Saya menduga Pak Azis Syamsuddin punya kepentingan lain," kata Boyamin.

Boyamin pun menyebut, "Artinya demi kepentingan rakyat dan demi kepentingan lembaga, DPR semestinya mengizinkan rapat. Dengan tidak mengizinkan inilah menurut saya ada kepentingan lain."

Boyamin mengungkap Ketua DPR Puan Maharani telah menginginkan RDP, tapi tidak disetujui Azis. "Ketua sudah mengizinkan dan memberikan disposisi kepada Pak Azis. DPR sendiri kan seharusnya tidak menghalang-halangi. Kasus ini sangat urgen karena ini demi kebaikan bangsa dan negara, karena kita sudah dipermalukan seperti ini, itu makanya pentingnya rapat ini," ujar Boyamin.

Sebelumnya, Azis mengatakan, alasan hingga saat ini surat dari Ketua Komisi III, Herman Herry, perihal RDP, belum ditandatangani karena Tata Tertib DPR dan putusan Badan Musyawarah (Bamus), melarang RDP pengawasan oleh komisi pada masa reses.

"Tentunya saya tidak ingin melanggar Tatib dan hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja," kata Azis.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR Minta KPU Efisiensi Biaya Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengedepankan efisiensi biaya Pemilu 2024.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Jadi Favorit Milenial, Alasan Gerindra Bakal Kembali Usung Prabowo

Berdasarkan hasil survei, Prabowo adalah kandidat yang paling disukai oleh pemilih pemula dan kaum milenial.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebut Dunia Politik Agak Aneh, Ada yang Sukanya Menyerang

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut dunia politik di Indonesia agak aneh. Hasto heran dengan adanya pihak-pihak yang menyerang partainya.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Hasto Kristiyanto: Negara Wajib Hadir Bantu Masyarakat Miskin dan Korban Bencana

Hasto Kristiyanto menyatakan negara wajib hadir membantu masyarakat miskin dan korban bencana.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Ribka Tjiptaning Ajak Rakyat Waspadai La Nina

Ribka Tjiptaning mengajak rakyat untuk mewaspadai La Nina. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat, yakni seringnya turun hujan deras.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Hasto: PDIP Sadar Ada yang Manfaatkan Isu Pencapresan untuk Ganggu Kerja Partai

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ada yang berusaha memanfaatkan isu sekitar Pemilu dan Pilpres 2024 untuk mengganggu kerja partai.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Al Gore Pernah Ingatkan Megawati Terkait Potensi Bencana di Indonesia

Megawati Soekarnoputri pernah diingatkan mantan Waki Presiden Amerika Serikat (AS) Al Gore mengenai potensi bencana di Indonesia.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Megawati Soekarnoputri Nilai Kepala Daerah Kurang Tanggap Cegah Bencana

Megawati Soekarnoputri menyebut kepala daerah kurang tanggap mencegah bencana alam.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Survei IPI: Minim, Perhatian Parpol pada Isu Krisis Iklim dan Lingkungan

Mayoritas anak muda menilai belum ada satu pun partai politik yang dominan dalam memberi perhatian pada isu krisis iklim atau pelestarian lingkungan

POLITIK | 27 Oktober 2021

Airlangga akan Buka Kuliah Umum Golkar Institute soal Kepemimpinan Indonesia dalam G20

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akann membuka kuliah umum Golkar Institute dengan tema “Kepemimpinan Indonesia dalam G20, besok.

POLITIK | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Upah Minimum


# Anies Baswedan


# Timnas U-23


# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta



TERKINI
OJK Gali Potensi Pembiayaan Ekonomi Hijau

OJK Gali Potensi Pembiayaan Ekonomi Hijau

EKONOMI | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings