Formappi Kritisi Anggota DPR Dapat Uang Reses tapi Tidak Turun Dapil

Formappi Kritisi Anggota DPR Dapat Uang Reses tapi Tidak Turun Dapil
Peneliti Formappi Lucius Karus. (Foto: istimewa)
Robertus Wardi / FMB Rabu, 29 Juli 2020 | 10:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyayangkan perilaku anggota DPR yang tidak gunakan masa reses untuk turun ke daerah pemilihan (Dapil) dalam menyerap aspirasi masyarakat. Waktu reses malah lebih banyak tinggal di Jakarta. Padahal anggaran tiap kali reses sangat besar yaitu mencapai Rp 300 juta per anggota.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja yang secara nonstop dilakukan Badan Legislasi, baik pada masa sidang maupun sekarang pada masa reses menimbulkan persoalan serius. Fakta itu menunjukkan tugas melakukan kunjungan kerja ke Dapil yang mestinya dilakukan anggota tidak bisa dilakukan,” kata Peneliti dari Formappi Lusius Karus di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Ia menjelaskan masa reses bukan sesuatu yang main-main atau iseng-iseng dalam konteks pelaksanaan fungsi representasi DPR. Begitu pentingnya kegiatan reses, sampai-sampai dana reses anggota hampir setiap tahun diminta naik. Kemudian besarnya dana yang digunakan menunjukkan kegiatan reses adalah sesuatu yang serius.

Dia melihat masa reses sangat penting karena menjadi momen istimewa bagi anggota DPR untuk menjumpai konstituen. Sebagai wakil yang dipilih konstituen, kembali bertemu dengan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban amanat yang diberikan pada saat pemilu.

“Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya anggota DPR mengakrabkan diri, menjalin hubungan yang intim dengan konstituen agar apa yang dibutuhkan konstituen dapat dirasakan oleh wakil mereka. Kemudian aspirasi yang ingin disampaikan konstituen bisa didengarkan secara langsung oleh wakil mereka,” jelas Lusius.

Dia menilai anggota DPR yang mengabaikan reses tidak memahami makna keberadaannya sebagai wakil konstituen. Anggota yang tidak mengunjungi konstituen di saat reses merupakan petualang politik yang meraih kursi saat pemilu melalui cara-cara yang curang.

“Wakil rakyat yang tidak kembali ke Dapil mungkin bukan wakil rakyat tetapi wakil makhluk antah berantah,” tegas Lusius.

Dia menambahkan pentingnya reses tidak bisa begitu saja disepelekan apalagi untuk mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tugas rutin di masa persidangan di parlemen. Pembahasan legislasi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPR yang dilakukan pada saat masa persidangan, bukan pada masa reses.

“Pelaksanaan fungsi DPR lainnya seperti anggaran dan pengawasan, tak bisa dilakukan pada saat reses. Kegiatan reses adalah turun ke Dapil menemui masyarakat,” tutup Lusius.



Sumber: BeritaSatu.com