Mendagri Tegaskan Bansos Tak Boleh Ada Gambar Calon

Mendagri Tegaskan Bansos Tak Boleh Ada Gambar Calon
Ilustrasi bantuan sosial. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / FER Kamis, 30 Juli 2020 | 20:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan, pembagian bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di tengah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, tidak boleh ada pemasangan gambar atau stiker para calon.

Baca Juga: Bansos Covid-19 Dinilai Menguntungkan Petahana

Menurut Tito, bansos cukup ditulis bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan tidak ditambahkan dengan nama kepala daerahnya.

"Saya berpendapat bansos tetap dilaksanakan oleh Pemda, tetapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain. Jadi misalnya, bansos dari pemerintah kabupaten A, bukan nama bupatinya atau gambarnya,” kata Tito usai rapat dengan komisi pemilihan umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2020).

Tito Karnavian berpandangan, bansos tidak boleh disetop. Alasannya, bansos dibagikan kepada warga miskin dan warga yang terkena dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Baca Juga: ICW Ingatkan Parpol soal Larangan Eks Koruptor lkut Pilkada

Mantan Kapolri ini mengemukakan, jika petahana atau incumbent menggunakan bansos untuk kampanye terselubung, para penantang bisa memanfaatkan kelemahan pembagian bansos. Misalnya pembagian bansos yang tidak merata atau pembagian yang lebih banyak ke pendukung petahana, dan sebagainya.

"Sebetulnya, juga bisa kontestan yang lain atau non-petahana, mencari celah. Ada orang yang nggak nerima, cara pembagiannya nggak merata. Itu menjadi amunisi untuk melakukan negative campaign. Adapun yang nggak boleh kan black campaign. Nah, mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekspos kekuatan sendiri tetapi bukan sesuatu yang hoax. Dalam pertarungan, semua kan begitu,” jelas Tito Karnavian.

Sementara itu, Ketua KPU, Arief Budiman, menjelaskan, KPU telah mengatur berbagai larangan dalam pembagian bansos. Aturan tersebut diantaranya, tidak boleh ada gambar, stiker dan nama calon dalam bansos. "Itu sudah diatur dalam PKPU kita,” tegas Arief Budiman.

 



Sumber: BeritaSatu.com