JIK dan MMB Dukung Pilkada Jadi Gerakan Lawan Covid-19

JIK dan MMB Dukung Pilkada Jadi Gerakan Lawan Covid-19
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Feriawan Hidayat / FER Sabtu, 1 Agustus 2020 | 11:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat mengusung tema pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai gerakan perlawanan Covid-19. Tema tersebut diyakini mendorong peserta Pilkada beradu strategi dan bertindak menekan penyebaran virus corona.

Baca Juga: Mendagri Sebut Pilkada Momentum Melawan Covid-19

Sejumlah kalangan mendukung dan mengapresiasi wacana Mendagri yang juga disepakati KPU tersebut. Perkumpulan dai dan mubalig Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) mengungkapkan apresiasinya pada ide dan wacana Mendagri. Koordinator Nasional JIK, Irfaan Sanoesi, menyatakan, ide menarik dan kongkret tersebut seolah menjadi oase di padang tandus.

"Patut didukung bersama karena akan memacu daerah-daerah all out untuk menekan penyebaran Covid-19. Pengendalian penyebaran pandemi akan sulit ditangani oleh pemerintah saja karena sebagian urusan pemerintahan ada pada pemerintah daerah yang otonom," ungkap Irfaan Sanoesi, dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2020).

Menurut Irfaan, ide tersebut mesti dimaknai lebih dalam bagi para kontestan yang akan bertarung di kontestasi Pilkada 2020. Pasalnya, tahun ini menjadi ajang Pilkada 'spesial' karena pertarungan gagasan berbuat tidak sekadar retorika, terutama untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing yang menjadi persoalan nyata masyarakat.

"Para kontestan mesti pandai memetakan problematika di daerah dengan permasalahan yang terjadi saat ini, mengintegrasikan persoalan ekonomi dengan kondisi kesehatan masyarakat di tengah pendemi. Dengan begitu, mereka akan memacu kreativitas merebut suara publik," tegas Irfaan.

Baca Juga: Mendagri Tegaskan Bansos Tak Boleh Ada Gambar Calon

Sementara, Ketua Umum Milenial Muslim Besatu (MMB), Khairul Anam, mengatakan, Pilkada 2020 bisa menjadi sarana edukasi politik, kesehatan dan sosial ekonomi sekaligus. Aktivis pemberdayaan masyarakat ini menilai, Pilkada 2020 menciptakan perputaran uang di masyarakat semakin lancar.

"Diasumsikan jika terdapat 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Setiap daerah sedikitnya ada 2 kontestan. Maka seluruh Indonesia ada 540 calon kepala daerah. Jika mengeluarkan biaya kampanye, minimal Rp 10 miliar saja, berarti akan ada dana yang beredar sebanyak Rp 5,4 triliun," jelas Khairul Anam.

Menurut Anam, jika dibelikan masker, alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan lain, maka akan ada puluhan juta APD yang tersebar. Angka tersebut, kata Anam, belum termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Saya cermati totalnya sekitar Rp 14 triliun digunakan untuk pembelian alat pilkada dan pelindung Covid-19 serta insentif lebih dari 3 juta penyelenggara. Ini program padat karya riil sehingga akan dapat menstimulasi ekonomi daerah," jelas Anam.

Baca Juga: Bansos Covid-19 Dinilai Menguntungkan Petahana

Anam menambahkan, MMB sangat mendorong Pilkada 2020 menjadi gerakan melawan Covid-19 serentak dari akar rumput hingga elit. Jika gerakan ini berhasil, maka Pilkada 2020 akan dikenang sebagai pesta demokrasi yang menjaga kemanusiaan.

"Rakyat akan pilih calon kepala daerah yang paling responsif, solutif terhadap gerakan lawan Covid-19. Semua jenis kampanye akan diarahkan untuk lawan Covid-19. Jika itu terjadi, maka masa kampanye Pilkada 2020 akan jadi ajang kampanye akbar dan masif melawan Covid-19," jelas Anam.



Sumber: BeritaSatu.com