Pimpinan DPR Nantikan Sikap Pemerintah soal Putusan Evi Novida
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Pimpinan DPR Nantikan Sikap Pemerintah soal Putusan Evi Novida

Selasa, 4 Agustus 2020 | 19:58 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan banyak bersifat pasif dengan menunggu keputusan Pemerintah menyangkut kasus mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting.

"Ya saya rasa itu kan masuk dalam ranah hukum, kami di DPR itu hanya pasif saja," kata Dasco, Selasa (4/8/2020).

Bagi DPR, pemerintah semestinya mempunyai pertimbangan sendiri dalam bertindak merespons permasalahan tersebut. Posisi DPR saat ini adalah bagaimana persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 berlangsung dengan baik.

"Yang paling penting adalah bagaimana dalam situasi seperti ini Pilkada serentak itu tidak menjadi terganggu," kata Dasco.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberhentikan Evi Novida secara tidak hormat dari jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 pada 23 Maret 2020. Keputusan itu didasarkan kepada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).

PTUN kemudian membatalkan pemecatan Evi. Jokowi juga diwajibkan memulihkan nama baik Evi.

Putusan tersebut sudah diterima Sekretariat Negara (Setneg) dan diterukan ke Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman. Pihak Istana diberikan waktu 14 hari setelah putusan untuk mengajukan banding.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Timwas Covid-19 DPR Kritik Penyerapan Anggaran Covid-19

Berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid-19, sebesar Rp 695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19%.

POLITIK | 4 Agustus 2020

PKB Usung Cabup Kopli Ansori di Pilbup Lebong

Saat ini ada 4 kandidat cabup Lebong hampir dipastikan akan bertarung di pilbup melalui Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pilkada di Era Pandemi, Gerindra Maksimalkan Kampanye Daring

Dalam situasi sekarang, sebanyak mungkin menghindari adanya pertemuan-pertemuan walaupun terbatas, karena rentan menimbulkan klaster baru.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Gerindra Resmi Dukung Bobby Nasution-Aulia Rahman di Pilwalkot Medan

Partai Gerindra resmi mengumumkan nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, untuk maju di Pilwalkot Medan berpasangan dengan Aulia Rahman.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Bicara dengan Ketua Parlemen Turki, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin Covid-19 dan Isu Palestina

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan dirinya berharap Pemerintah RI bisa bekerja sama dengan Pemerintah Turki dalam pengadaan obat dan vaksin Covid-19.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Lima Tolak Wacana Pengadilan Khusus Pemilu

Ray menjelaskan, saat ini sudah ada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa administratif.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu Dinilai Ideal

Proses pembentukan pengadilan khusus pemilu dinilai bisa sangat mahal dan memakan waktu.

POLITIK | 3 Agustus 2020

KIPP Dukung Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

KIPP menilai wacana pembentukan peradilan pemilu menjadi urgent atau penting.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Wacana Pengadilan Khusus Pemilu Perlu Kajian Mendalam

Perludem menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu perlu dielaborasi menyeluruh.

POLITIK | 3 Agustus 2020

JPPR: Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan

JPRR menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu tidak perlu.

POLITIK | 3 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS