Tjahjo Minta Sanksi ASN yang Tidak Netral Harus Tegas
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tjahjo Minta Sanksi ASN yang Tidak Netral Harus Tegas

Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Tjahjo Kumolo, meminta aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral diberikan sanksi tegas. Tujuannya, untuk menimbulkan efek jera dan menjaga netralitas ASN dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca Juga: Setop Pelanggaran Netralitas ASN

"Sanksi ASN yang tidak netral harus tegas tanpa pandang bulu. Kalau hanya peringatan tertulis enggak ada gunanya," ujar Tjahjo Kumolo dalam diskusi 'Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020' di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Menurut Tjahjo, sanksi yang diterapkan dapat berupa penurunan pangkat, pemindahan jabatan, penundaan kenaikan gaji, bahkan tunjangan kinerja pun kalau perlu dikurangi. "Sanksi juga sepatutnya dijatuhkan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang enggan melaksanakan memproses ASN tidak netral," tegasnya.

Tjahjo menuturkan, pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti berpihak masih lemah. Hal ini yang menjadi penyebab pelanggaran netralitas kerap terjadi.

Baca Juga: Mobilisasi ASN Cenderung Dilakukan Petahana

"Selain itu, ketidaknetralan dianggap lumrah oleh sebagian ASN. Di sisi lain, ASN kurang memahami regulasi berkaitan netralitas. Dampak ketidaknetralan ASN yaitu diskriminasi pelayanan publik,” ujarnya.

Tjahjo menegaskan ASN sejatinya merupakan pemersatu bangsa. Masyarakat diharapkan tidak ragu melapor kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) apabila menemukan indikasi ketidaknetralan ASN. Menurutnya, Bawaslu dan KASN tentu secara intensif berkoordinasi menindaklanjuti laporan tersebut.

“Saya kira perlu juga dibentuk satuan tugas netralitas ASN dengan melibatkan lembaga-lembaga demorkasi yang ada. Kunci sukses sebuah pilkada bukan hanya diukur dari peran serta pemilih secara maksimal, tetapi bagaimana kita menjaga netralitas ASN. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga harus menebar mata dan telinga. Sikat kalau ada penggunaan anggaran-anggaran daerah dan negara yang digunakan untuk pilkada," tandas Tjahjo Kumolo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisioner KASN: Setop Pelanggaran Netralitas ASN

Netralitas ASN pada pilkada sangat penting untuk mengantisipasi lahirnya birokrasi yang korup.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Mobilisasi ASN Cenderung Dilakukan Petahana

Ketua Bawaslu menilai petahana cenderung lakukan mobilisasi ASN karena mempunyai akses lebih dekat.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto dan Arif Wibowo

"Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut," kata Arif.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Mulai Besok, Istana Wajibkan Wartawan Rapid dan Swab Test

Kebijakan berupa kewajiban melaksanakan rapid dan swab test berlaku bagi jurnalis di Jakarta maupun di Bogor, Jawa Barat.

POLITIK | 9 Agustus 2020

11 Agustus, PDIP Akan Umumkan 75 Calon Kepala Daerah

Pengumuman para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Serentak 2020 akan dilakukan melalui telekonferensi, 6 hari sebelum peringatan HUT ke-75 RI.

POLITIK | 9 Agustus 2020

KLB Tetapkan Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra 2020-2025

Prabowo Subianto secara resmi kembali terpilih menjadi ketua umum (ketum) Partai Gerindra, periode 2020-2025.

POLITIK | 8 Agustus 2020

Di Kongres Gerindra, Jokowi Gelorakan Semangat Hadapi Covid-19

Dalam sambutannya di KLB Gerindra, Jokowi menegaskan semangat percaya pada kemampuan sendiri harus digelorakan saat menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 8 Agustus 2020

Prabowo Subianto Siap Kembali Pimpin Gerindra

Prabowo mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh kader Gerindra yang masih mempercayainya untuk memimpin partai.

POLITIK | 8 Agustus 2020

Megawati Yakin Gerindra Jaga Semangat Patriotisme

Megawati Soekarnoputri meyakini Partai Gerindra akan terus mengedepankan semangat patriotisme dan berdiri di atas ideologi negara, yakni Pancasila.

POLITIK | 8 Agustus 2020

Prabowo Subianto Calon Tunggal Ketua Umum Gerindra

Selain akan mengukuhkan Prabowo Subianto sebagai ketua umum (ketum), KLB yang digelar sekaligus membahas strategi pemenangan Pilkada serentak 2020.

POLITIK | 8 Agustus 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS