Tjahjo Minta Sanksi ASN yang Tidak Netral Harus Tegas
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Tjahjo Minta Sanksi ASN yang Tidak Netral Harus Tegas

Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Tjahjo Kumolo, meminta aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral diberikan sanksi tegas. Tujuannya, untuk menimbulkan efek jera dan menjaga netralitas ASN dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca Juga: Setop Pelanggaran Netralitas ASN

"Sanksi ASN yang tidak netral harus tegas tanpa pandang bulu. Kalau hanya peringatan tertulis enggak ada gunanya," ujar Tjahjo Kumolo dalam diskusi 'Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020' di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Menurut Tjahjo, sanksi yang diterapkan dapat berupa penurunan pangkat, pemindahan jabatan, penundaan kenaikan gaji, bahkan tunjangan kinerja pun kalau perlu dikurangi. "Sanksi juga sepatutnya dijatuhkan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang enggan melaksanakan memproses ASN tidak netral," tegasnya.

Tjahjo menuturkan, pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti berpihak masih lemah. Hal ini yang menjadi penyebab pelanggaran netralitas kerap terjadi.

Baca Juga: Mobilisasi ASN Cenderung Dilakukan Petahana

"Selain itu, ketidaknetralan dianggap lumrah oleh sebagian ASN. Di sisi lain, ASN kurang memahami regulasi berkaitan netralitas. Dampak ketidaknetralan ASN yaitu diskriminasi pelayanan publik,” ujarnya.

Tjahjo menegaskan ASN sejatinya merupakan pemersatu bangsa. Masyarakat diharapkan tidak ragu melapor kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) apabila menemukan indikasi ketidaknetralan ASN. Menurutnya, Bawaslu dan KASN tentu secara intensif berkoordinasi menindaklanjuti laporan tersebut.

“Saya kira perlu juga dibentuk satuan tugas netralitas ASN dengan melibatkan lembaga-lembaga demorkasi yang ada. Kunci sukses sebuah pilkada bukan hanya diukur dari peran serta pemilih secara maksimal, tetapi bagaimana kita menjaga netralitas ASN. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga harus menebar mata dan telinga. Sikat kalau ada penggunaan anggaran-anggaran daerah dan negara yang digunakan untuk pilkada," tandas Tjahjo Kumolo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisioner KASN: Setop Pelanggaran Netralitas ASN

Netralitas ASN pada pilkada sangat penting untuk mengantisipasi lahirnya birokrasi yang korup.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Mobilisasi ASN Cenderung Dilakukan Petahana

Ketua Bawaslu menilai petahana cenderung lakukan mobilisasi ASN karena mempunyai akses lebih dekat.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto dan Arif Wibowo

"Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut," kata Arif.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Mulai Besok, Istana Wajibkan Wartawan Rapid dan Swab Test

Kebijakan berupa kewajiban melaksanakan rapid dan swab test berlaku bagi jurnalis di Jakarta maupun di Bogor, Jawa Barat.

POLITIK | 9 Agustus 2020

11 Agustus, PDIP Akan Umumkan 75 Calon Kepala Daerah

Pengumuman para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Serentak 2020 akan dilakukan melalui telekonferensi, 6 hari sebelum peringatan HUT ke-75 RI.

POLITIK | 9 Agustus 2020

KLB Tetapkan Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra 2020-2025

Prabowo Subianto secara resmi kembali terpilih menjadi ketua umum (ketum) Partai Gerindra, periode 2020-2025.

POLITIK | 8 Agustus 2020

Di Kongres Gerindra, Jokowi Gelorakan Semangat Hadapi Covid-19

Dalam sambutannya di KLB Gerindra, Jokowi menegaskan semangat percaya pada kemampuan sendiri harus digelorakan saat menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 8 Agustus 2020

Prabowo Subianto Siap Kembali Pimpin Gerindra

Prabowo mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh kader Gerindra yang masih mempercayainya untuk memimpin partai.

POLITIK | 8 Agustus 2020

Megawati Yakin Gerindra Jaga Semangat Patriotisme

Megawati Soekarnoputri meyakini Partai Gerindra akan terus mengedepankan semangat patriotisme dan berdiri di atas ideologi negara, yakni Pancasila.

POLITIK | 8 Agustus 2020

Prabowo Subianto Calon Tunggal Ketua Umum Gerindra

Selain akan mengukuhkan Prabowo Subianto sebagai ketua umum (ketum), KLB yang digelar sekaligus membahas strategi pemenangan Pilkada serentak 2020.

POLITIK | 8 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS