Wapres Minta DPR Sinkronkan RUU Kepailitan dengan Aturan Syariah di Indonesia
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wapres Minta DPR Sinkronkan RUU Kepailitan dengan Aturan Syariah di Indonesia

Rabu, 26 Agustus 2020 | 11:28 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meminta agar pembahasan RUU Kepailitan yang sedang dilaksanakan di DPR, diselaraskan dengan aturan terkait ekonomi syariah.

Wapres mengatakan bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kewenangan peradilan agama.

Oleh karena itu, seluruh sengketa keperdataan yang bersumber dari akad syariah, bila diselesaikan melalui jalur litigasi, harus diajukan, diperiksa, diadili, dan diselesaikan oleh pengadilan agama.

"Ini agar memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan setiap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya di seminar nasional ekonomi syariah yang dilaksanakan secara daring, Rabu (26/8/2020).

Dalam konteks itu, lanjut Wapres, dia melihat ada pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi perhatian. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) belum mengatur tentang kepailitan dan PKPU berdasarkan prinsip syariah. Oleh sebab itu, permohonan kepailitan yang bersumber dari akad syariah, masih diajukan dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Baginya, hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi aturan hukum tentang ekonomi syariah di Indonesia.

"Oleh sebab itu, saya berpandangan bahwa RUU Kepailitan yang saat ini sedang dibahas di DPR sebaiknya diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa sengketa terkait ekonomi Syariah merupakan kewenangan peradilan agama, termasuk tentang kepailitan," ulas sang wapres.

Baginya, pilar-pilar dalam ekosistem ekonomi Syariah di Indonesia harus dapat berdiri kokoh. Dan pada gilirannya visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan Syariah global dapat segera terwujud.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Omnibus Law Tradisi Baru Undang-undang

"Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbikan Omnibus Law," kata Jokowi saat menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK).

POLITIK | 26 Agustus 2020

Ketua DPR Minta Pemerintah Cepat dan Tepat Salurkan Subsidi Gaji Pekerja

Puan meminta kebijakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dilakukan bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat.

POLITIK | 26 Agustus 2020

Usai Sekolah Partai, Gibran Akan Langsung Blusukan Lagi

Menurut Gibran, waktu yang ada untuk para cakada hingga pelaksanaan Pilkada 9 Desember juga tergolong sedikit, sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal.

POLITIK | 26 Agustus 2020

Politik Dinasti Picu Perilaku Koruptif

Harus ada perbaikan regulasi untuk menghindari dinasti politik.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

KPU Diminta Tinjau Kembali Penggunaan Aplikasi Sirekap

Legitimasi tertinggi dinilai tetap berada di hasil perhitungan dan rekapitulasi manual.

POLITIK | 25 Agustus 2020

Perludem: Penggunaan Aplikasi Sirekap Tak Cukup Diatur PKPU

Aplikasi Sirekap rencananya akan diterapkan di Pilkada 2020.

POLITIK | 25 Agustus 2020

KPU Sebut Aplikasi Sirekap Mudahkan Penghitungan Suara Pilkada 2020

Penggunaan aplikasi Sirekap dinilai sangat penting mengingat Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 25 Agustus 2020

Penguatan Partisipasi Politik Perempuan pada Pilkada Dinilai Penting

Regulasi mengenai pilkada dan pemerintah daerah (pemda) tidak mengatur afirmasi peningkatan jumlah calon perempuan menjadi pemimpin daerah.

POLITIK | 25 Agustus 2020

Permudah Hitung Suara Pilkada, KPU Gunakan Aplikasi Sirekap

Sirekap merupakan aplikasi perhitungan suara yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 25 Agustus 2020

Wali Kota Batu: Perempuan Jangan Takut Jadi Pemimpin

“Komunikasi itu adalah satu satu keunikan perempuan. Mungkin kalau bapak-bapak melihat sesuatu secara global. Nah, perempuan lebih detil," kata Dewanti.

POLITIK | 25 Agustus 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS