Waketum Hanura Berharap Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Alasannya
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Waketum Hanura Berharap Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Alasannya

Rabu, 9 September 2020 | 23:36 WIB
Oleh : Gardi Gazarin / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura H Djafar Badjeber meminta agar pelaksanaan Pilkada Serentak yang sedianya akan dilaksanakan 9 Desember 2020 ditunda atau diundur hingga beberapa bulan ke depan.

Hal ini mengingat pandemi Covid-19 masih tinggi, dan tidak dipatuhinya protokol kesehatan, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya di 224 kabupaten, dan 37 kota di 9 provinsi yang melaksanakan pemilihan.

Tidak ada kepentingan politik dibalik penundaan Pilkada ini. Hanya melihat fenomena wabah Covid 19 yang terus meningkat dan korban terus berjatuhan, dan Pilkada ini berpotensi menjadi klaster baru Covid-19, bila protokol kesehatan tidak dipatuhi oleh semua pihak.

"Karena itu Komisi II DPR, Mendagri, KPU diminta kembali melakukan tela'ah serta kajian dampak negatif dari proses pilkada sampai pelaksanaannya. Jangan semata-mata pertimbangan demokrasi tapi rakyat jadi korban" ujar Djafar Badjeber kepada Beritasatu.com, Rabu (9/9/2020).

Djafar mengatakan, sebelumnya desakan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda sudah diwacanakan oleh beberapa pihak tiga bulan lalu. Kali ini desakan penundaan itu semakin mengkristal setelah mencermati situasi wabah Covid 19 yang makin meningkat.

Dijelaskan saat deklarasi pasangan dan pendaftaran di KPUD sudah sangat terlihat secara kasat mata protokol kesehatan hampir tidak dipatuhi. Ini sangat berbahaya.

“Kalau pemerintah, KPU, partai politik, dan para peserta kontestasi sayang kepada rakyat, maka tunda dulu pelaksanaan Pilkada hingga beberapa bulan ke depan,” ujarnya.

Baca Juga: Pilkada Tak Boleh Jadi Klaster Baru Covid-19

Menurut Djafar, jangan berfikir bila Pilkada ditunda indeks demokrasi terdegradasi. Seluruh dunia mafhum bila praktik demokrasi sedikit terganggu akibat Covid-19.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 30 Maret 2020 memberikan tiga opsi pelaksanaan penundaan Pilkada. Yaitu 9 Desember 2020 (opsi A), tanggal 17 Maret 2021 (opsi B), dan tanggal 29 September 2021 (opsi C).

Artinya penundaan Pilkada dimungkinkan sepanjang bencana non alam masih terus terjadi (Covid-19).

Pasal 201 A Perppu No. 2 Tahun 2020 berbunyi: Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 dapat ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat 1.

Dalam Pasal 201 ayat 3, dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda, dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Mencermati Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut sesungguhnya pelaksanaan Pilkada dapat ditunda (sepanjang bencana non alam masih terus terjadi atau meningkat).

Seandainya Pilkada ditunda payung hukum telah mengaturnya. Persoalannya mau tidak Komisi II DPR berinisiatif kembali untuk mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Satgas Covid 19.

Keikutsertaan Satgas Covid 19 diperlukan untuk menjelaskan secara holistik-komprehensif peta Covid-19. Tentunya dari masukan Satgas Covid-19 tersebut bisa menjadi pertimbangan para stakeholder untuk memutuskan penundaan pelaksanaan Pilkada.

Ditambahkan ada beberapa pertimbangan bila Pilkada dilaksanakan 9 Desember 2020, di antaranya yakni
pandemi Covid-19 masih tinggi, keselamatan jiwa masyarakat dan penyelenggara pemilu, khususnya KPPS terancam, tidak ada jaminan semua pihak patuh atas protokol Covid-19, pengawasan lemah hanya bersifat imbauan, dan berpotensi saling gugat setelah kontestasi.

“Tidak ada maksud apapun dibalik permintaan penundaan Pilkada ini. Semata-mata hanya keselamatan masyarakat Indonesia," pungkas anggota MPR 1987-1992 ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Keluarga Besar Arterian Dahlan Bantah Tuduhan Keturunan Pendiri PKI

Keluarga besar Arteria Dahlan, menyampaikan bantahan atas tuduhan wartawan senior Hasril Chaniago yang menyebut kakek Arteria Dahlan adalah pendiri PKI.

POLITIK | 9 September 2020

Pandemi Covid-19 Langkah Awal Mendesain Ulang Indonesia

Pandemi Covid-19 ini harus benar-benar bisa membuka mata dan pikiran masyarakat Indonesia lebar-lebar untuk menata ulang cara kita membangun bangsa dan negara.

POLITIK | 9 September 2020

59 Bakal Calon Kepala Daerah Positif Covid-19

Sebanyak 59 bakal calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak 2020 dinyatakan positif Covid-19.

POLITIK | 9 September 2020

Dominasi Petahana Penyebab Munculnya Calon Tunggal

Munculnya calon tunggal juga disebabkan karena tingginya biaya politik.

POLITIK | 9 September 2020

Puan: Selamat Jalan, Pak Jakob Oetama

Menurut Puan, Jakob Oetama adalah tokoh pers yang sangat menginspirasi, memegang teguh integritas, dan memiliki keterkaitan sejarah dengan Presiden Soekarno.

POLITIK | 9 September 2020

Jokowi: Jakob Oetama Adalah Tokoh Bangsa

Jokowi melihat Jakob Oetama sebagai sosok yang bukan sekadar tokoh pers, melainkan tokoh bangsa Indonesia.

POLITIK | 9 September 2020

Bawaslu: Fenomena Calon Tunggal Adalah Desain Elite Parpol

Dari 28 calon tunggal di Pilkada 2020, ada 23 yang merupakan inkumben (petahana), baik sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

POLITIK | 9 September 2020

Formappi: Umumkan Nama Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan!

Nama-nama pelanggar harus dibuka ke publik agar para Paslon tersebut juga malu akibat perbuatannya.

POLITIK | 9 September 2020

499 ASN Dilaporkan terkait Netralitas Pilkada

Hukuman akan diberikan apabila ASN terbukti memberikan dukungan dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

POLITIK | 8 September 2020

Pelanggaran Masif, Pemerintah Perlu Terbitkan Perppu Diskualifikasi Paslon

Pemerintah diminta menerbitkan kembali Perppu tentang aturan diskualifikasi kepada para paslon yang melanggar aturan selama pelaksanaan pilkada.

POLITIK | 8 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS