Kemdagri: 1 Provinsi dan 89 Kabupaten Belum Selesaikan Perkada Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Kemdagri: 1 Provinsi dan 89 Kabupaten Belum Selesaikan Perkada Protokol Kesehatan

Sabtu, 12 September 2020 | 20:03 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengumumkan, masih terdapat 1 provinsi dan 89 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kemdagri terus mendorong dan melakukan asistensi kepada pemerintah daerah yang belum agar segera menyelesaikan.

"Untuk provinsi, sudah 33 provinsi (98%) yang telah menyelesaikan penyusunan perkada selebihnya masih terdapat 1 provinsi (2%) yang belum selesaikan perkadanya, yaitu Papua. Sedangkan data kabupaten/kota, yaitu 89 kabupaten/kota (17%) yang belum, 62 kabupaten/kota (12%) dalam proses (penyusunan), dan yang telah selesai 363 kabupaten/kota (71%),” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri, Benni Irwan, di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Ia menjelaskan, penyusunan perkada merupakan tindak lanjut Inpres 6/2020 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-2770 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

Kemdagri terus mengingatkan dan menekankan, untuk ini 1 provinsi yang belum selesaikan dan 62 kabupaten/kota yang sedang dalam tahap proses penyelesaian. Lebih khusus lagi untuk 89 kabupaten/kota yang belum untuk segera menyelesaikan perkadanya.

"Ada 9 provinsi yang melaksanakan pilkada selesai semua perkada. Kesembilan provinsi itu adalah Jambi, Bengkulu, Kepri , Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sumbar, Sulut, dan Sulteng," jelas Benni.

Dia menambahkan, ada 33 kota yang selesai dan 4 kota lainnya belum selesai dari 37 kota yang melaksanakan pilkada. Untuk kabupaten 144 sudah menyelesaikan perkadanya dan 80 belum menyelesaikannya dari total jumlah kabupaten yang melaksanakan Pilkada sebanyak 224 daerah.

Berikut daftar 89 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan perkada :

Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Naganraya, Pidie Jaya, Kota Subulussalam, Dairi, Karo, Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Nias, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai , Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kaur, Lebong, Muko-muko, Rejanglebong, Seluma, Indra Giri Hulu dan Kep Meranti, Bangka Selatan, Tanjung Jabung Barat, Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Pali, Ogan Ilir, OKU Selatan, OKU Timur, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kediri, Ngawi, Pamekasan, Sumenep, Tuban, Tulungagung, Kota Kediri, Kab manggarai Barat, Kab Kayong Utara, Kab Sambas, Kab Minahasa Utara, Kab Morowali Utara, Kab Parigi Moutong, Kab Sigi, Kab Tolitoli, Kab Buru, Kab Kep Aru, Kab Maluku Barat Daya, Kab Maluku Tengah, Kab Maluku Tenggara, Kab Kep Tanibar, Kab Manokwari Selatan, Kab Maybrat, Kab Pegunungan Arfak, Kab Sorong , Kab, Tambrauw, kab Teluk Wondama, Asmat, Deiyai, Dogiyai, Intanjaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberoamo Raya, Memberoamo Tengah, Nambre, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Waropen, Yahukimo, Yalimo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Infrastruktur Dasar Labuan Bajo Dinilai Perlu Diperhatikan

Anggota DPR Melchias Markus Mekeng berharap infrastruktur dasar di kawasan wisata Labuan Bajo menjadi perhatian

POLITIK | 11 September 2020

Angelo Wake Kako: Siapkan Konsep Labuan Bajo Masa Depan

Kawasan wisata Labuan Bajo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

POLITIK | 11 September 2020

Debat RUU Ciptaker Soal TV Analog Yang Bikin Internet lelet, Fraksi Masih Belum Sepakat Soal Migrasi ke Digital

Di dalam draf RUU Ciptaker, disediakan waktu hingga 2022 untuk persiapan migrasi dari analog ke digital.

NASIONAL | 12 September 2020

Ketua Fraksi PAN MInta Anies Baswedan Konsultasi dan Koordinasi PSBB ke Pemerintah Pusat

PAN minta Anies agar konsultasi dengan pemerintah pusat pemberlakuan PSBB.

NASIONAL | 12 September 2020

Kaukus Parlemen Perempuan Kecam Ujaran Pelecehan Seksual

Kaukus Perempuan Parlemen RI mengecam terjadinya ujaran bernada pelecehan seksual.

POLITIK | 12 September 2020

Sentimen Anti-Komunis Jadi Indikator Kerawanan Pilkada

Indeks potensi kerawanan (IPK) Pilkada serentak tahun 2020 terdiri dari 5 dimensi, 17 variabel, dan 118 indikator.

POLITIK | 11 September 2020

Dewan Pers: Maluku Peringkat Satu dalam Kebebasan Pers

Provinsi Maluku menempati peringkat satu dalam kategori kebebasan pers pada tahun 2019. Sementara propinsi paling rendah adalah Papua.

POLITIK | 11 September 2020

Pakai Nama PAN Reformasi, Amien Rais Disebut Tidak Percaya Diri

Amien Rais akan mendirikan partai baru dengan nama PAN Reformasi, tetapi kubu PAN menilai Amien Rais tidak percaya diri.

POLITIK | 11 September 2020

Survei Dewan Pers: Kemerdekaan Pers di Indonesia "Cukup"

IPK tahun 2020 mencatat angka 75,27. IPK 2020 merupakan gambaran dari kemerdekaan pers pada 2019. Artinya status 'cukup bebas'

POLITIK | 11 September 2020

Hasil Kajian KPK: 82 Persen Calon Kepala Daerah Didanai Sponsor

KPK berharap pelaksanaan Pilkada 2020 dapat melahirkan pemimpin berintegritas

POLITIK | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS