Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada Capai 98 Persen
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada Capai 98 Persen

Sabtu, 12 September 2020 | 21:45 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyatakan, pencairan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah mencapai 98 persen. Dana tersebut, bersumber dari anggaran Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tiap daerah.

"Untuk ke KPU sudah mencapai Rp 10,088 triliun atau 98,52 persen dan Bawaslu Rp 3,415 tiliun atau 98,49 persen. Sementara, untuk pengamanan baru Rp 760 miliar atau 49,91 persen," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri, Mochamad Ardian Noervianto, di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Ardian menjelaskan, ada 249 daerah yang menyalurkan dana hibah kepada KPU sudah 100 persen. Temasuk di dalamnya Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sumatera Barat (Sumbar), Kepulauan Riau (Kepri), Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Utara (Sulut).

Sementara, masih ada 21 daerah yang realisasinya masih terdapat kekurangan transfer. Mereka adalah, Kota Ternate, Kota Bontang, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Paser, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Merauke, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sumba Barat,

Kemudian, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Maros, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Pohuwato, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Keerom.

"Terdapat 3 Pemda yang transfernya masih di bawah 60 persen yaitu Kabupaten Gorontalo (58,66 persen), Minahasa Utara (50 persen) dan Keerom (45 persen),” jelasnya.

Untuk realisasi kepada Bawaslu, Ardian menuturkan, ada 253 Pemda yang telah cair 100 persen. Diantaranya Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sumatera Barat (Sumbar), Kepulauan Riau (Kepri), Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Sulawesi Utara (Sulut).

Selain itu, masih ada 17 Pemda yang realisasinya masih terdapat kekurangan transfer yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Supiori, Kabupaten Maros, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Minahasa Utara.

"Ada 2 Pemda yang transfernya kurang dari 60 persen yaitu Kabupaten Waropen (57,33 persen) dan Kabupaten Minahasa Utara (50 persen),” tutur Adrian. Sementara, penganggaran untuk pengamanan sudah 82 Pemda yang cair 100 persen. Diantaranya Provinsi Sumbar, Jambi dan Kalteng.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

KPU Berupaya Rasionalisasikan Anggaran Pemilu 2024

KPU mengatakan akan berupaya merasionalisasikan anggaran Pemilu 2024 dengan menyisir anggaran yang dapat ditekan.

POLITIK | 25 September 2021

Legislator Demokrat Nilai Anggaran Pemilu 2024 Usulan KPU Sudah Rasional

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun Rp 26,2 triliun untuk Pilkada yang diusulkan KPU rasional.

POLITIK | 24 September 2021

Sosok Azis Syamsuddin yang Jadi Tersangka dan Ditangkap KPK

Saat ditangkap KPK, Azis Syamsuddin masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR yang dijabatnya sejak Oktober 2019.

POLITIK | 24 September 2021

Gandeng Milenial, PKP Optimistis Melaju ke Senayan

PKP menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhasil lolos ke Senayan.

POLITIK | 24 September 2021

Jika Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Golkar Siapkan Penggantinya Sebagai Wakil Ketua DPR

Golkar menunggu pengumuman KPK terkait status Azis Syamsuddin. Jika Azis ditetapkan tersangka dan ditahan Golkar menyiapkan penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR

POLITIK | 24 September 2021

Sufmi Dasco Akui Berkomunikasi dengan Azis Syamsuddin Sebelum Rapat Paripurna

Sufmi Dasco Ahmad mengaku berkomunikasi dengan Azis Syamsudin sebelum Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (21/9/2021)

POLITIK | 24 September 2021

Pimpinan DPR Serahkan Kasus Azis Syamsuddin Sesuai Prosedur Hukum

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR menyerahkan kasus Azis Syamsuddin diproses sesuai dengan prosedur hukum

POLITIK | 24 September 2021

MFI Serahkan Draf Naskah RUU Farmasi dan Apoteker ke Baleg DPR

Masyarakat Farmasi Indonesia menyerahkan draf dan naskah akademik RUU Farmasi dan Praktik Keapotekeran ke Badan Legislasi DPR RI.

POLITIK | 24 September 2021


Pengamat Dukung Jadwal Pemungutan Suara Pilpres 2024 Usulan KPU

Peneliti Populi Center Usep S Ahyar mendukung jadwal pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diusulkan KPU, yakni pada Februari atau Maret 2024.

POLITIK | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Jadi Tersangka Suap dan Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Pilih Bungkam

Jadi Tersangka Suap dan Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Pilih Bungkam

NASIONAL | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings