Bawaslu Sebut Kewenangan Awasi Pilkada Dibatasi Tiga Hal
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bawaslu Sebut Kewenangan Awasi Pilkada Dibatasi Tiga Hal

Selasa, 15 September 2020 | 21:55 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo, menyebut kewenangan mengawasi Pilkada 2020 dibatasi tiga hal. Pertama, dibatasi masa dan waktu. Dengan batasan ini, Bawaslu tidak bisa menindak peserta Pilkada sebelum ditetapkan sebagai calon. Waktu penindakan pun sangat terbatas yaitu hanya 14 hari kerja.

"Waktunya sangat terbatas. Setelah resmi menjadi calon, baru kami bisa melakukan tindakan. Aturan hukumnya seperti itu,” kata Ratna Dewi Pettalolo, dalam diskusi tentang Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid 19 yang digelar oleh KPU di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Dewi menjelaskan, batasan kedua adalah ruang lingkup dan tempat pengawasan. Dalam Pilkada 2020, pengawasan hanya dilakukan terhadap 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

"Ketiga, batasan materi pengawasan. Dalam hal ini, semua masalah tidak bisa diawasi karena ada materi yang tidak boleh dikerjakan Bawaslu," jelasnya.

Menurut Dewi, Bawaslu akan bekerja optimal mengawasi Pilkada 2020, sekalipun ada batasan-batasan tersebut. "Bawaslu akan menggunakan berbagai aturan yang ada untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada," imbuhnya.

Terkait pelanggaran protokol kesehatan selama masa pendaftaran tanggal 4-6 September 2020, Dewi menegaskan, Bawaslu hanya akan memberikan sanksi administratif terhadap 243 Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang melanggar.

"Pasalnya, aturan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencalonan hanya menyebut hal tersebut. Masalah pelanggaran pidana, kami serahkan ke pihak lain seperti kepolisian,” tutup Dewi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada Serentak 2020, Polri Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah (pemda).

POLITIK | 15 September 2020

KPU Wajibkan Bakal Paslon Pilkada 2020 Terapkan Protokol Kesehatan

Peraturan KPU (PKPU) 10/2020 terkait pencalonan, mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan.

POLITIK | 15 September 2020

KPU Terima Pendaftaran 739 Bakal Paslon Pilkada 2020

Terdapat 60 bapaslon positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab yang dilakukan mandiri

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar pada 9 Desember

Pemungutan suara pada Pilkada 2020 tetap dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020.

POLITIK | 15 September 2020

Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada 2020 Hanya 10%

keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu 2014 17,3 persen dan Pemilu 2019 naik menjadi sebesar 20,5 persen.

POLITIK | 15 September 2020

Bawaslu: Kelompok Rentan dalam Pemilu Perlu Lebih Diakomodasi

Setidaknya ada empat kelompok rentan di dalam Pemilu, di antaranya kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok muda, hingga kaum perempuan.

POLITIK | 15 September 2020

Presiden Perintahkan Menko Luhut Kawal Ketat Penanganan Pandemi di 9 Provinsi Utama

Presiden perintahkan Luhut tangani kasus covid-19 di sembilan Pronvinsi.

NASIONAL | 15 September 2020

Perempuan Kelompok Paling Rentan Hadapi Pelanggaran Pemilu

Jika Indonesia ingin mendorong tingkat keterwakilan perempuan mencapai 30 persen, maka proses penegakkan hukum dan pengawasan pemilu juga perlu ditingkatkan.

POLITIK | 15 September 2020

Transparan dan Akuntabel, Anggota DPR Apresiasi Kebijakan Penataan Staf Ahli BUMN

Kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai transparan serta akuntabel terkait kebijakan pengangkatan staf ahli direktur BUMN.

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Diyakini Sukses Jika Protokol Kesehatan Ketat Diterapkan

Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa dari semua pihak.

POLITIK | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS