Jakarta, Beritasatu.com - Di hadapan 212 calon kepala daerah (cakada) yang diusung di Pilkada Serentak 2020, yang 184 di antaranya adalah nonkader, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan seluruh kader partai akan memberikan dukungan total.
"Kami berikan dukungan total, dukungan dengan penuh kedisiplinan dukungan yang diambil melalui sebuah proses kajian yang panjang dan akhirnya Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil keputusan. Dan ketika keputusan diambil oleh Ketua Umum, maka siapa pun yang namanya anggota dan kader partai wajib mendukung bapak ibu semuanya tanpa terkecuali," kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Cakada Gelombang III, secara virtual, Selasa (15/9/2020) malam.
"Yang tidak mendukung bapak ibu semuanya yang telah dicalonkan oleh ibu ketua umum, akan kami berikan sanksi," tambahnya.
Hasto mengatakan sekolah partai, termasuk untuk cakada yang berasal dari parpol lain, dimaksudkan untuk membekali hal fundamental menyangkut ideologi negara, politik, ekonomi, kebudayaan, hingga pembentukan karakter kepemimpinan.
Usai sekolah partai, PDIP berharap para cakada tersebut berjuang ke bawah untuk memenangkan hari rakyat. Dan para kader PDIP akan berada bersama mereka sebagai bagian dari energi perjuangannya.
"Bung Karno mengatakan tak ada perjuangan yang sia-sia. Terlebih untuk anda semua, senjata paling hebat menjadi pemimpin adalah menyatu dengan kekuatan rakyat. Itulah strategi utama kita," tegas Hasto.
Hasto juga mengingatkan para cakada punya pemahaman yang sama dan dapat ikut menjelaskan berbagai isu politik. Salah satunya adalah soal fitnah terhadap PDIP serta Bung Karno yang dikatakan anti-Islam dan komunis.
Dia menjelaskan, putra tertua Bung Karno, Guntur Soekarnoputra, pada Oktober 2014 berkirim surat bagaimana kaderisasi PDIP harus memahami Islam dan Keislaman. Sebab kader PDIP terjun serta bersentuhan ke masyarakat yang mayoritas beragama Islam.
"Ini jelas pesannya, karena ada pihak yang ingin membenturkan PDI Perjuangan dengan Islam. Padahal faktanya, sejak awal Bung Karno selalu membela Islam," kata Hasto.
Dia memberi contoh bagaimana PDIP bekerja sama dengan Nahdatul Ulama mengusulkan adanya Hari Santri. Lalu Bung Karno yang memaksa Uni Soviet menemukan makam Imam Al Bukhori di Uzbekistan. Bung Karno juga yang memaksa Kruschev mendirikan kembali Masjid Biru yang sudah sempat dijadikan gudang oleh negeri itu.
Putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, adalah yang mengusulkan agar ulama asal Makassar, Syekh Yusuf dijadikan pahlawan kemerdekaan Afrika Selatan bersama Bung Karno. Dan Megawati membangunkan masjid di bumi belahan selatan itu.
Ada satu lagi, adalah Bung Karno yang membantu serta mendorong kemerdekaan Tunisia, Aljazair, dan Maroko, hingga disewakan sebuah rumah perjuangan di Jalan Serang, Jakarta. Bung Karno juga yang membantu Pakistan untuk lepas dari penjajahan, dengan mengirimkan persenjataan.
"Tanpa harus berteriak saya bela Islam, Bung Karno menjalankan bagaimana Pancasila itu. Jadi kalau ada yang berusaha menegatifkan Bung Karno, itu karena kekuatan neokolonialisme dan neoimperialisme yang hendak menjajah kita kembali," kata Hasto.
PDIP juga mendorong para cakada, ketika terpilih nanti, mendorong kebijakan berbasis riset, serta mendorong pendidikan demi menguasai ilmu-ilmu dasar.
"Kita harus bisa menjadi pemimpin, bagaimana agar rakyat Indonesia mampu mengejar ketertinggalan kita, sehingga menjemput tugas sejarah kita menjadi bangsa pemimpin diantara bangsa lainnya," tukas Hasto.
Pada kesempatan itu, Hasto juga berdialog dengan para calon kepala daerah ketika sesi tanya jawab. Di antaranya adalah Cawabup Sumenep Dewi Khalifah dan Cawabup Tangerang Selatan Rahayu Saraswati.
Sama seperti para cakada yang memuji sekolah cakada PDIP, Rahayu secara khusus bertanya soal sikap terkait RUU Cipta Kerja yang banyak dipertanyakan kaum buruh.
Hasto menjawab bahwa ideologi Pancasila berbasis falsafah kemanusiaan bahwa kemerdekaan Indonesia harus membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Ada juga sila kelima Pancasila bahwa negara menjamin rakyat mendapatkan penghidupan dan pekerjaan layak. Fakir miskin dan anak terlantar juga wajib dipelihara negara.
"Buruh, petani, adalah mayoritas rakyat kita. Maka kekuasaan harus hadir memberikan hak para buruh," ujar Hasto.
RUU Cipta Kerja hadir merespons situasi bahwa kita hidup dalam kompetisi dengan negara lain. Ada sebuah benchmark terhadap produktivitas serta upah buruh Indonesia.
"Namun legislasi ini jangan sampai menghadirkan ketidakadilan baru, dimana pemegang kapital menindas buruh. Maka hak buruh terhadap penghasilan berdasar UMR yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, itu bagian dari kesepakatn bersama. Tapi dari garis ideologi, negara bertujuan membuat pekerjaan layak," beber Hasto.
"Soal buruh asing, hanya yang selected berkaitan teknologi dan resiko tinggi, dimungkinkan ruang itu dibuka. Lalu bagi yang mendorong perubahan faktor eksternal. Misal, kalau ada perusahaan pangan ingin beralih ke industri tinggi, tentu dia harus outsource ke perusahaan kompetensi tinggi. Namun yang berkaitan hajat hidup orang banyak seperti pertanian, energi, perbankan, dinyatakan tak terbuka sepenuhnya untuk asing dan buruhnya," ulas pria asal Yogyakarta itu.
Sumber: BeritaSatu.com
