Bamsoet Sebut Kewenangan DPD Sangat Besar dan Luas
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bamsoet Sebut Kewenangan DPD Sangat Besar dan Luas

Selasa, 29 September 2020 | 19:13 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, dewan perwakilan daerah (DPD) bisa tampil high profile atau percaya diri dengan kewenangan yang dimiliki saat ini. DPD tidak perlu berkecil hati atau tidak berani tampil hanya karena konstitusi mengatur kewenangan yang masih terbatas.

"Meski kata yang digunakan lunak, tetapi sebenarnya secara konstitusional ada potensi dan peluang yang cukup bagi DPD untuk menampilkan diri secara high profile untuk menjamin penguatan otonomi daerah," kata Bamsoet dalam dalam diskusi virtual tentang kiprah DPD di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Diskusi ini merupakan salah satu agenda dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 DPD yang jatuh pada tanggal 1 Oktober.

Menurut Bamsoet, langkah yang perlu dilakukan adalah intensifikasi peran dan kinerja DPD dalam batas-batas yang dapat dilakukan. "Tanpa harus terlalu fokus pada penguatan kewenangan DPD secara ekstensifikasi yang hanya bisa dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Dasar (UUD),” jelasnya.

Bamsoet menjelaskan, wewenang DPD sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ayat (1) menyatakan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sementara Ayat (2) menyatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Bamsoet melihat dengan bunyi ayat-ayat tersebut tidak diragukan lagi bahwa kewenangan DPD sebenarnya sangat luas dan besar. Meskipun kata yang digunakan adalah sangat lunak, yaitu 'dapat mengajukan' dan 'ikut membahas', tetapi wilayah dan volume bidang legislasinya sangat besar dan luas sekali.

Diantaranya kewenangan DPD terkait undang-undang masalah otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

"Bidang-bidang tersebut jelas mencakup hampir seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tegasnya.

Bamsoet berharap, DPD bisa menampilkan diri secara maksimal dan optimal, mengingat upaya pemerataan pembangunan masih menggambarkan karakteristik kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, ketimpangan pembangunan antar-daerah masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi.

Dia mengakui penguatan kewenangan DPD memang memerlukan revisi beberapa undang-undang. Namun perjuangan ke tujuan tersebut bukan jalan yang mudah karena harus mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPR.

"Ke depan DPD memang perlu diperkuat kewenangannya, bukan hanya dalam bidang legislasi, melainkan juga fungsi pengawasan dan anggaran. DPD perlu menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan tugas DPR dan Pemerintah," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pengawasan Langsung Ketua DPR ke Lokasi Vaksinasi Dinilai Efektif

Peninjauan langsung Ketua DPR Puan Maharani ke sejumlah titik lokasi vaksinasi dinilai penting sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah

POLITIK | 28 September 2021

Airlangga Akan Sampaikan Surat Penggantian Azis, Pimpinan DPR Siap Memproses

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan mengantarkan surat nama kader calon pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR. DPR pun siap memproses.

POLITIK | 28 September 2021

Bawaslu Sampaikan 7 Isu Krusial Pemilu 2024

Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan ada sejumlah isu krusial yang perlu diperhatikan demi memastikan kesuksesa Pemilu 2024.

POLITIK | 28 September 2021

Belajar dari Rusia, KPU Siapkan Skenario Pemilu 2024 di Tengah Pandemi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan skenario Pemilu 2024 normal dan skenario bila pandemi Covid-19 masih terjadi.

POLITIK | 28 September 2021

Respons Loyalis AHY terhadap Yusril, Ini Pandangan Pengamat

Serangan terhadap pribadi Yusril dianggap tidak pantas dan seolah ingin membatasi ruang gerak Yusril selaku kuasa hukum.

POLITIK | 27 September 2021

Pemerintah Usulkan Pemungutan Suara Pemilu 2024 Tanggal 15 Mei

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024.

POLITIK | 27 September 2021

Tak Masalah Perwira TNI-Polri Jabat Penjabat Kepala Daerah, Dasco: Dikomunikasikan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak mempermasalahkan wacana menempatkan perwira tinggi TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

POLITIK | 27 September 2021

Lodewijk Gantikan Azis Syamsuddin Sebagai Wakil Ketua DPR, Adies Jabat Waketum

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menggantikan Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR.

POLITIK | 27 September 2021

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat soal penggantian Azis Syamsudin sebagai pimpinan dewan.

NASIONAL | 27 September 2021

Lodewijk Calon Terkuat Gantikan Azis Syamsudin Jadi Wakil Ketua DPR

Selain Lodewijk, beberapa nama lain disebut-sebut sebagai calon pengganti Azis Syamsuddin, di antaranya adalah Ahmad Doli Kurnia dan Adies Kadir.

POLITIK | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Gubernur Anies Pastikan Jakarta Ramah Hewan dengan Vaksinasi, Sterilisasi, dan Adopsi

Gubernur Anies Pastikan Jakarta Ramah Hewan dengan Vaksinasi, Sterilisasi, dan Adopsi

MEGAPOLITAN | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings