Ada Pihak yang Tak Nyaman dengan Pembenahan Erick Thohir
Logo BeritaSatu

Ada Pihak yang Tak Nyaman dengan Pembenahan Erick Thohir

Selasa, 29 September 2020 | 22:15 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang melakukan pembenahan di lingkungan kementeriannya, termasuk BUMN, dinilai membuat tidak nyaman sejumlah pihak. Ketidaknyamanan itu lalu dilanjutkan dengan skenario politik untuk mendesak Erick mundur dari jabatannya.

"Saya menduga ada pihak-pihak yang tak nyaman dengan pembenahan itu atau ada agenda tersembunyi, yakni kepentingan politik yang terbungkus pita secara apik sebagai sebuah pesanan. Apalagi, belakangan muncul fitnah terhadap Erick yang juga Ketua Pelaksana Harian Penanggulangan Pandemi Covid-19," ujar Ketua Aksi Pro-Demokrasi dan Kebijakan Publik, Arianto Persada, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Arianto mengatakan, kritik yang disampaikan para aktivis, elite politik, dan pengamat ekonomi terhadap Erick Thohir dilakukan secara emosional. Mereka seolah tak paham betapa rumitnya penanganan pandemi Covid-19 termasuk dampaknya hingga terjadi resesi ekonomi.

"Saya menilai, kekeliruan cara pandang aktivis, penggiat ekonomi, dan elite politik itu akibat dilusi dan depresi secara psikis ketika pandemi Covid-19 ini tak kunjung usai," ujarnya.

Dia mencontohkan pemberitaan tentang kerugian Pertamina sebesar Rp 11,13 triliun. Menurut Arianto, hal itu terjadi karena piutang pemerintah terhadap Pertamina sebesar Rp 45 triliun per Desember 2018 belum dibayarkan. Hal ini terjadi karena pemerintah tengah fokus kepada upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi.

"Kini, Pertamina mendapatkan dana kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 45 triliun dalam rangka menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Praktis, penugasan khusus Pertamina yang diminta pemerintah telah dipenuhi secara baik, termasuk biaya operasional yang dikeluarkan dan marginnya telah dibayarkan Pemerintah. Maka, ribut-ribut soal utang Pertamina menjadi isapan jempol belaka," ujar Arianto.

Dikatakan, pihak pengkritik Erick Thohir juga keliru dalam merespon dinamika perubahan ekonomi. Mereka, kata Arianto, tak mampu membaca aspek fenomena dan aspek nomina secara baik dan substansial.

Misalnya, sebuah berita menyebutkan, perekonomian Indonesia pada kuartal III diprediksi terkontraksi minus 2,9% hingga minus 1% . Jika diprediksi, kontraksi dua kuartal berturut-turut itu pertanda perekonomian Indonesia pada kuartal IV masuk ke jurang resesi.

"Membaca judul berita seperti itu, kemudian kelompok aktivis dan beberapa ekonom menyikapinya sangat reaktif atau berlebihan tanpa merunut dan mengkaji sebab akibat terjadinya resesi. Mereka lupa bahwa fluktuasi perekonomian tak lepas dari hukum permintaan dan penawaran serta dinamika perubahan sosial-politik dan siklikalitas ekonomi global.

Menurut Arianto, desakan agar Erick Tohir mundur sebagai menteri BUMN dan Ketua Pelaksana Harian Penanganan Covid-19 merupakan sebuah verbal abuse dan menambah beban penderitaan masyarakat. Mereka melihat masalah bangsa ini hanya satu dimensi, mudah menyalahkan orang, dan tak mau tahu kalau para menteri tengah bekerja keras melakukan penangulangan pandemi dan pemulihan ekonomi.

"Kritikan dan aksi turun ke jalan yang mendesak Erick mundur juga sama dengan kelompok aktivis, penggiat ekonomi, dan elite politik yang tak punya rasa kepedulian. Mereka hanya menganggap pandemi sebagai 'virus menular' dan hanya bisa dicegah dengan mundurnya Erick Tohir," kata dia.

Justru, kata Arianto, saat ini intelektual aktivis, penggiat ekonomi, dan para elite politik dipertaruhkan. Jangan sampai mereka memelihara ketidakpahaman. "Siapa pun wajib tahu bahwa untuk memutus rantai penularan Covid-19 setidaknya taat dengan protokol kesehatan, apalagi vaksin belum ditemukan. Pandemi telah terjadi secara global. We are not alone, ada 215 negara telah mengalami pandemi yang sama dan dampaknya telah membuat perekonomian dunia porak-poranda," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Arianto, sangat tidak rasional dan tidak bijaksana jika pandemi ini dijadikan ajang untuk saling menyalahkan, termasuk terhadap Erick sebagai menteri dan salah satu orang yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk mengatasi Covid-19. Erick telah bekerja keras tanpa mengenal waktu, termasuk dalam melobi beberapa negara untuk mendapatkan vaksin.

Dengan injeksi vaksin berskala besar, maka dipastikan akan terjadi peredaan kontraksi ekonomi. Oleh karena itu, upaya Erick seharusnya diacungkan "jempol" sebagai kerja besar yang secara perlahan namun pasti mampu mengurai masalah pandemi dan resesi ekonomi bersama dengan menteri lainnya. Mereka berusaha untuk mengembalikan Indonesia sehat dan tersenyum.

"Para aktivis, penggiat ekonomi, dan elite politik harus tahu ini. Jangan hanya mengkritik, menyalahkan, dan mendesak mundur menteri tanpa tahu bahwa Erick Thohir tengah “sedikit bicara, tetapi banyak bekerja”. Erick melakukan langkah tersebut sebagai pembantu dan atas perintah Presiden Jokowi," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Romo Benny: Pancasila Belum Terinternalisasi dalam Nilai Kehidupan

Antonius Benny Susetyo atau disapa Romo Benny menyatakan Pancasila belum terinternalisasi dalam nilai kehidupan.

POLITIK | 20 September 2021

Gus Jazil: Pancasila Merupakan Azimat yang Ditemukan Pendiri Bangsa

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau disapa Gus Jazil menyebut Pancasila merupakan azimat yang ditemukan para pendiri bangsa.

POLITIK | 20 September 2021

Teras Narang: Jangan Berhenti Membumikan Pancasila

Anggota MPR Agustin Teras Narang menegaskan upaya membumikan Pancasila tidak boleh berhenti.

POLITIK | 20 September 2021

Kode Inisiatif Usulkan 3 Tahapan Pemilu 2024 Diperpendek

Kode Inisiatif mengusulkan tiga tahapan Pemilu 2024 diperpendek untuk efektivitas dan efisiensi Pemilu.

POLITIK | 20 September 2021

Pemerintah RI Bantu US$ 200.000 untuk Penanganan Covid-19 di Myanmar

Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar U$ 200.000 kepada Myanmar untuk penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 20 September 2021

Bamsoet Kutuk Tindakan Biadab KKB terhadap Nakes di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang disapa Bamsoet mengutuk keras serangan KKB terhadap nakes di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

KKB Serang Nakes di Papua, Politikus PKS: Bentuk Penghinaan terhadap Kemanusiaan

Politikus PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

Haji Lulung: Waspada Propaganda yang Benturkan Agama dan Pancasila

Haji Lulung mengingatkan masyarakat mewaspadai propaganda yang membentukan agama dan Pancasila.

POLITIK | 19 September 2021

Jalan Pagi dengan Jan Ethes, Jokowi: Rasanya Baru Kemarin Saya Timang-timang

Jokowi membagikan video momen jalan pagi dan bersepeda dengan sang cucu Jan Ethes Srinarendra di Istana Yogyakarta.

POLITIK | 19 September 2021

Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk menghilangkan presidential threshold.

POLITIK | 19 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
IHSG Lanjut Melemah di Awal Perdagangan Hari Ini

IHSG Lanjut Melemah di Awal Perdagangan Hari Ini

EKONOMI | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings