Catatan PAN untuk APBN 2021: Harus Tepat Sasaran Gerakkan Ekonomi
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Catatan PAN untuk APBN 2021: Harus Tepat Sasaran Gerakkan Ekonomi

Kamis, 1 Oktober 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September lalu telah menyetujui APBN 2021. Anggaran belanja pemerintah mencapai Rp 2.750 triliun. Mengingat defisit APBN ditetapkan 5,7 persen, pemerintah akan menerbitkan utang baru Rp 1.177 triliun.

Menanggapi rencana pemerintah menerbitkan utang baru, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menekankan pentingnya dana yang digunakan tepat sasaran dan memberi dampak signifikan bagi perekonomian.

"Kami tetap perlu memantau penggunaan dananya agar tepat sasaran dan bermanfaat menggerakkan roda perekonomian, disamping membiayai aspek sosial dan kesehatan akibat Covid-19," kata Eddy di Jakarta, Kamis (1/10/2020)

Dia menjelaskan, belanja pemerintah harus diarahkan ke sektor-sektor yang mampu menunjang target pertumbuhan ekonomi tersebut, sekaligus mengurangi dampak menurunnya kinerja dunia usaha akibat pandemi berkepanjangan ini.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini memberikan perhatian khusus pada prospek penerimaan negara, khususnya dari pajak, agar terhindar dari shortfall sebagaimana dialami di tahun-tahun sebelumnya

"Karena turunnya penerimaan negara akan terkompensasi melalui penambahan utang baru. Selain memberatkan posisi utang negara, utang baru juga akan membebani Bank Indonesia yang diberi tugas menyerap surat utang pemerintah melalui mekanisme burden sharing," lanjutnya.

Menurut Eddy, saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan yang kurang kondusif. Di satu sisi penerimaan negara bisa saja di bawah target, namun di lain pihak kemungkinan membengkaknya pengeluaran negara juga cukup besar.

“Apalagi di tengah ketidakpastian terkait kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini," jelas Eddy yang pernah menjabat Direktur Investment Banking Group Asia Pacific di Merril Lynch tersebut.

Terkait ekspektasi Menteri Keuangan RI yang optimis bahwa omnibus law akan memberikan berbagai kemudahan dalam berusaha dan investasi di Indonesia, Eddy mengatakan masa transisi pemberlakuan omnibus law membutuhkan waktu dan sosialisasi yang menyeluruh.

"Kami tetap berpandangan konservatif dan hati-hati mengingat di satu pihak, berbagai perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku lagi sementara di lain pihak omnibus law membutuhkan aturan turunan berupa peraturan pemerintah yang perlu dipahami pelaku usaha," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kampanye Langsung Masih Jadi Pilihan

Bawslu menemukan bahwa model kampanye tatap muka masih menjadi pilihan utama para pasangan calon selama masa kampanye pilkada serentak 2020.

POLITIK | 1 Oktober 2020

Ansy Lema Laporkan Kinerjanya ke Pemilih

Wakil rakyat dari daerah pemilihan NTT II, Ansy Lema, menyampaikan laporan terbuka kepada rakyat yang diwakilinya melalui media sosial.

POLITIK | 1 Oktober 2020

Amien Rais Deklarasikan Partai Ummat Lewat YouTube

Amien Rais resmi mengumumkan partai baru bentukannya, melalui video berdurasi 2:53 menit melalui akun Amien Rais Official di situs berbagi video YouTube.

POLITIK | 1 Oktober 2020

SPD: Hanya 5 Paslon Pilgub Cantumkan Visi Penanganan Covid-19

Sementara, 19 Paslon Pilgub atau 79 persen tidak menyebutkan penanganan pandemi Covid 19 dalam visi, misi, dan program kerjanya.

POLITIK | 1 Oktober 2020

Pilkada 2020 Masih Minim Isu Penanganan Covid-19

Masalah pandmei Covid-19 belum menjadi tema kampanye pasangan calon yang berlaga di Pilkada 2020.

POLITIK | 1 Oktober 2020

Bersama Presiden Jokowi Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2020, Wapres: Pancasila Harus Dipahami Secara Utuh

Wapres KH Ma'ruf Amin hadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis, (1/10/2).

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Dirikan Partai Ummat, Amien Rais Disebut Sudah Tidak Identik dengan PAN

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan Amien Rais secara resmi dan legal konstitusional keluar serta meninggalkan PAN.

POLITIK | 1 Oktober 2020

Ini Kata Ketua Harian Gerindra soal Partai Ummat Amien Rais

Langkah Amien Rais membentuk partai baru dinilai bisa menambah iklim sehat demokrasi di Indonesia.

POLITIK | 1 Oktober 2020

Amien Rais Dirikan Partai Ummat, PPP: Ujiannya di Pemilu

Amien Rais mendirikan Partai Ummat. Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengucapkan selamat.

POLITIK | 1 Oktober 2020

Hari Kesaktian Pancasila, BPIP : Momentum Aktualisasi Pancasila dalam Kebijakan Publik

BPIP harap Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi momentum aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS