Tokoh Adat: Papua Bagian NKRI Sudah Final
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (1.69)   |   COMPOSITE 6251.05 (45.58)   |   DBX 1329.86 (13.9)   |   I-GRADE 180.794 (0.74)   |   IDX30 506.396 (2.29)   |   IDX80 136.709 (0.83)   |   IDXBUMN20 403.084 (3.64)   |   IDXESGL 140.339 (0.51)   |   IDXG30 143.133 (0.8)   |   IDXHIDIV20 446.039 (2.41)   |   IDXQ30 145.232 (0.5)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.47)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (3.27)   |   IDXV30 135.556 (1.72)   |   INFOBANK15 1043.56 (0.9)   |   Investor33 435.417 (1.35)   |   ISSI 183.035 (1.89)   |   JII 629.726 (7.08)   |   JII70 221.943 (2.65)   |   KOMPAS100 1220.71 (7.29)   |   LQ45 950.717 (4.52)   |   MBX 1696.63 (11.06)   |   MNC36 322.327 (1.27)   |   PEFINDO25 325.87 (1.81)   |   SMInfra18 306.901 (3.33)   |   SRI-KEHATI 370.644 (0.9)   |  

Tokoh Adat: Papua Bagian NKRI Sudah Final

Selasa, 6 Oktober 2020 | 20:26 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu tokoh adat Papua, Yanto Eluay, menegaska bahwa keberadaan Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Sebagai seorang Ondofolo Besar di wilayah adat Tabi, Ondo Yanto dengan tegas mengatakan bahwa proses penentuan pendapat rakyat (pepera) sudah dilakukan dan hasilnya adalah final.

“Pepera sudah final. Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia dan putra putri dari tokoh-tokoh Dewan Musyawarah Papua (DMP) siap mengawal dan menjaga hasil Pepera 1969,” ujar Yanto Eluay yang juga putra mendiang Theys Eluay dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Pendapat itu disampaikan menanggapi aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan otonomi khusus atau otsus Papua oleh mahasiswa dan warga di Gapura Universitas Cendrawasih Abepura, 28 September lalu. Unjuk rasa itu tidak berlangsung lama, karena dibubarkan oleh polisi setelah diketahui bahwa penyelenggara belum mendapatkan izin dari aparat penegak hukum.

Para pendemo menolak pelaksanaan otsus jilid II dan juga menuntut agar Papua diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya (self determination). Mereka menilai proses Pepera pada 2 Agustus 1969 cacat.

Yanto Eluay dengan keras menentang tuntutan tersebut. Untuk mengawal Pepera 1969, dia telah menginisiasi dan mendirikan Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5). P5 dibentuk sebagai bagian dari tanggung jawab moril dari putra putri pejuang Pepera 1969.

"P5 akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Bersama para pelaku sejarah dan anak cucunya, kami akan meluruskan sejarah Pepera agar fakta-fakta sejarah tidak lagi dimanipulasi sekelompok orang demi agenda politik mereka, termasuk yang mendukung gerakan Papua merdeka,” ujarnya.

Yanto Eluay mengatakan, penolakan pelaksanaan otsus adalah tidak berdasar dan salah sasaran. Dana otsus, ujarnya, sudah digunakan untuk tujuan kesejahteraan rakyat Papua dan diserahkan pelaksanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat.

"Dengan demikian, jika ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan otsus itu gagal, maka seharusnya masyarakat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah yang mereka pilih," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perkuat Kewenangan, DPD Minta Tidak Diatur dalam UU MD3

DPD harus punya UU sendiri yang merupakan turunan dari UUD 1945, Pasal 22 C ayat 4 dan Pasal 22 D ayat 4.

POLITIK | 6 Oktober 2020

DPC PDIP Jaksel Gencar Bagikan Bantuan Sembako dan APD

DPC PDI Perjuangan (PDIP) Jakarta Selatan (Jaksel) gencar memberikan bantuan berupa sembako, dan alat pelindung diri (APD) ke masyarakat.

POLITIK | 6 Oktober 2020

PSI Tangsel Sesalkan Oknum Lurah Singgung Politik Identitas

Beredar informasi adanya penyebaran politik identitas berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dari oknum lurah di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Pengamat: Pandemi Covid-19 Mendorong Demokrasi Siber

Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu proses politik demokratis.

POLITIK | 6 Oktober 2020

KPU: 11 Bapaslon Belum Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Menurut Evi, proses penetapan masih terus dilakukan dengan memeriksa semua berkas persyaratan

POLITIK | 6 Oktober 2020

Bawaslu Ingatkan Paslon Pilkada Tidak Kampanye di Rumah Ibadah

Paslon tidak dibenarkan menyampaikan visi dan misi saat berdialog dengan warga di rumah ibadah.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Gus Yaqut Sebut Ada Agenda Politik Soal Desakan Mundur Erick Thohir

Yaqut Cholil Qoumas menyebut kalangan yang meminta Erick Thohir mundur dianggap memiliki agenda politik tersembunyi.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Fraksi Partai Demokrat Soroti Pengambilan Keputusan RUU Ciptaker

FPD menilai, pengesahan RUU Ciptaker yang disebut dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak tepat.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Kabar Meninggalnya Wismoyo Arismunandar Hoax

Dari informasi yang didapatkan, Wismoyo Arismunandar hingga saat ini masih dirawat di RS Pondok Indah.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Ketua DPR: Vaksin Covid-19 Tidak Serta Merta Akhiri Ketidakpastian

"Ambil kebijakan yang berbasis data, dengarkan masukan dari berbagai pihak, hadirkan politik dengan wajah kemanusiaan, jangan politisasi keadaan," kata Puan.

POLITIK | 6 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS