Kampanye Tatap Muka Paling Diminati, Protokol Kesehatan Dilanggar
Logo BeritaSatu

Kampanye Tatap Muka Paling Diminati, Protokol Kesehatan Dilanggar

Selasa, 6 Oktober 2020 | 23:01 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tahapan kampanye Pilkada 2020 telah berjalan 10 hari. Data pengawasan Bawaslu menunjukkan, kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas masih menjadi metode yang paling diminati peserta pemilihan. Bawaslu menemukan, dugaan pelanggaran paling banyak adalah pelanggaran protokol kesehatan.

“Berdasarkan data dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan, Bawaslu mendapati kampanye tatap muka masih diselenggarakan di 256 kabupaten/kota (95%). Hanya 14 kabupaten/kota (5%) yang tidak terdapat kampanye tatap muka pada 10 hari pertama tahapan kampanye,” kata anggota Bawaslu Afifuddin, di Jakarta, dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Afifuddin menerangkan, di 256 kabupaten/kota tersebut, terdapat 9.189 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka (pertemuan terbatas). Dalam pengawasannya terhadap ribuan kampanye itu, Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota. Atas pelanggaran tersebut, dilakukan tindakan pembubaran terhadap sebanyak 48 kegiatan. “Selain itu, Bawaslu juga melayangkan sebanyak 70 surat peringatan tertulis,” katanya.

Pasien Covid-19 Meningkat

Afifuddin melanjutkan, pihaknya juga memetakan peningkatan pasien positif Covid-19 di daerah-daerah yang masih terdapat kampanye tatap muka. Meski ada penambahan jumlah pasien di daerah yang terdapat kampanye tatap muka, di beberapa daerah lain, terjadi pengurangan jumlah pasien.

“Sebaliknya, metode kampanye yang paling didorong untuk dilakukan di masa pandemi, yaitu kampanye dalam jaringan (daring) justru paling sedikit dilakukan. Kampanye daring, yaitu dengan pembuatan laman resmi pasangan calon, menyebarkan konten di akun resmi medsos,

konferensi (pertemuan) virtual, dan penayangan siaran langsung kegiatan kampanye hanya ditemukan dilakukan di 37 kabupaten/kota dari 270 daerah (14%). Sisanya, 233 kabupaten/kota (86%) tidak didapati terlaksana kampanye dengan metode daring,” katanya.

Bawaslu, terangnya, telah melakukan analisis kampanye dalam jaringan dan menemukan kampanye daring ternyaa masih minim diselenggarakan karena beberapa kendala. Di antara kendala itu adalah jaringan internet di daerah yang kurang mendukung, keterbatasan kuota peserta dan penyelenggara kampanye, keterbatasan kemampuan penggunaan gawai peserta dan penyelenggara kampanye, keterbatasan fitur dalam gawai, dan kurang diminati sehingga diikuti oleh sedikit peserta kampanye.

Rincian penyelenggaraan kampanye daring di 31 daerah tersebut adalah, 31 kegiatan pengunggahan konten materi kampanye di media sosial; 12 kegiatan siaran langsung kampanye; 7 kegiatan pertemuan virtual; dan 3 kegiatan pembuatan laman resmi pasangan calon.

Sementara, metode kampanye lainnnya adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK). Metode ini dilakukan di 178 kabupaten/kota (66%). Sedangkan di 92 kabupaten/kota (34%), Bawaslu tidak menemukan alat peraga kampanye pada 10 hari pertama tahapan Kampanye. Adapun, APK yang Bawaslu temukan adalah 167 unit baliho, 159 unit spanduk, dan 50 unit umbul-umbul. Bawaslu menganalisis, baliho dan spanduk paling banyak dipasang karena merupakan APK yang paling kecil berpotensi dirusak.

Dalam metode penyebaran bahan kampanye, lanjutnya, Bawaslu mendapati metode tersebut dilaksanakan di 169 kabupaten/kota (63%) dan di 101 kabupaten/kota (37%) belum didapati penyebaran bahan kampanye.

Bahan kampanye yang paling banyak adalah masker (di 159 kabupaten/kota), sticker (di 121 kabupaten/kota), pakaian (di 49 kabupaten/kota), penyanitasi tangan/hand sanitizer (di 21 kabupaten/kota), penutup kepala (di 19 kabupaten/kota), alat makan/minum (di 10 kabupaten/kota), sarung tangan (di 5 kabupaten/kota), dan perisai wajah/face shield (di 5 kabupaten/kota).

Berdasarkan amatan Bawaslu, masker paling banyak digunakan sebagai bahan kampanye karena beririsan dengan metode kampanye pertemuan terbatas yang juga paling banyak diselenggarakan. Selain itu, pada penyebaran sticker juga berpotensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu karena pemberian bahan kampanye itu memungkinkan orang bertemu antarmuka dan bersentuhan Selain soal protokol kesehatan, tambahnya, Bawaslu juga menemukan beberapa dugaan pelanggaran lain, yaitu 17 kasus dugaan pelanggaran di media sosial; 8 kasus dugaan politik uang, dan 9 kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah.

Adapun dugaan pelanggaran di media sosial berbentuk di antaranya, ASN dan/atau kepala desa ikut berkampanye, kampanye di akun media sosial yang tidak didaftarkan di KPU, penyebaran konten hoax, dan konten berbayar (sponsor).

“Kami telah menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur terhadap bentuk pelanggaran. Di antaranya adalah, penyampaian surat peringatan, pembubaran kegiatan kampanye dengan melibatkan kepolisian dan Satpol PP serta menyampaikan ke kepolisian jika ada dugaan tindak pidana,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahfud MD: Jadikan Protokol Kesehatan Bagian Kampanye Kreatif

Mahfud menilai pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 selama hampir dua pekan berjalan cukup baik.

POLITIK | 6 Oktober 2020

KPU Kota Depok Dorong Paslon Gelar Kampanye Daring

Kampanye daring lebih efektif mencegah terjadinya klaster Covid-19.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Tokoh Adat: Papua Bagian NKRI Sudah Final

Jika ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan otsus gagal, maka seharusnya masyarakat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah yang mereka pilih.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Perkuat Kewenangan, DPD Minta Tidak Diatur dalam UU MD3

DPD harus punya UU sendiri yang merupakan turunan dari UUD 1945, Pasal 22 C ayat 4 dan Pasal 22 D ayat 4.

POLITIK | 6 Oktober 2020

DPC PDIP Jaksel Gencar Bagikan Bantuan Sembako dan APD

DPC PDI Perjuangan (PDIP) Jakarta Selatan (Jaksel) gencar memberikan bantuan berupa sembako, dan alat pelindung diri (APD) ke masyarakat.

POLITIK | 6 Oktober 2020

PSI Tangsel Sesalkan Oknum Lurah Singgung Politik Identitas

Beredar informasi adanya penyebaran politik identitas berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dari oknum lurah di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Pengamat: Pandemi Covid-19 Mendorong Demokrasi Siber

Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu proses politik demokratis.

POLITIK | 6 Oktober 2020

KPU: 11 Bapaslon Belum Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Menurut Evi, proses penetapan masih terus dilakukan dengan memeriksa semua berkas persyaratan

POLITIK | 6 Oktober 2020

Bawaslu Ingatkan Paslon Pilkada Tidak Kampanye di Rumah Ibadah

Paslon tidak dibenarkan menyampaikan visi dan misi saat berdialog dengan warga di rumah ibadah.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Gus Yaqut Sebut Ada Agenda Politik Soal Desakan Mundur Erick Thohir

Yaqut Cholil Qoumas menyebut kalangan yang meminta Erick Thohir mundur dianggap memiliki agenda politik tersembunyi.

POLITIK | 6 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS