KSP Sarankan Buruh Tidak Demonstrasi karena Rawan Covid-19
Logo BeritaSatu

KSP Sarankan Buruh Tidak Demonstrasi karena Rawan Covid-19

Rabu, 7 Oktober 2020 | 12:41 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian mengatakan demo dan aksi mogok kerja yang dilakukan buruh dan pekerja di seluruh Indonesia dapat merugikan buruh dan perekonomian nasional.

“Untuk demo, ingat, ada protokol kesehatan ya. Kerumunan bisa menciptakan klaster baru dan akan merugikan buruh sendiri,” kata Donny Gahral Adian saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (7/10/2020).

Sedangkan aksi mogok kerja di saat Indonesia tengah melawan pandemi virus corona atau Covid-19, menurut Donny akan mengakibatkan perekonomian nasional yang sudah terpuruk menjadi semakin memburuk.

“Mogok kerja dalam pandemi ini juga sesuatu yang akan mengakibatkan perekonomian kita semakin memburuk, kita sekarang sedang recovery, dan sedang berusaha untuk bangkit,” ujar Donny Gahral Adian.

Donny mengharapkan semua pihak mendukung upaya pemerintah yang tengah berupaya keras mengembalikan perekonomian nasional menjadi normal kembali. “Ya saya kira semua pihak harus mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan perekonomian kita menjadi normal kembali,” terang Donny Gahral Adian.

Kalau ada yang keberatan dengan substansi dalam UU Cipta Kerja, Donny menyarankan untuk mengambil langkah bijak, yakni melalui jalur konstitusional seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Jadi saya kira kita harus bijak, kalau memang ada keberatan, sampaikan lewat jalur konstitusional, demo itu menjadi satu alternatif terakhir,” ungkap Donny Gahral Adian.

Seperti yang diberitakan, Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020), sebanyak enam fraksi menyatakan setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, satu fraksi setuju dengan catatan, dan dua fraksi menolak pengesahan tersebut.

Enam fraksi yang setuju adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKB, dan PPP. Satu fraksi yang memberi persetujuan dengan catatan adalah PAN, sedangkan dua fraksi yang menolak dalam PKS dan Demokrat.

Atas pengesahan UU Cipta Kerja, serikat buruh akan mogok nasional mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Sedikitnya 32 federasi dan konfederasi serikat buruh akan bergabung dalam mogok nasional itu. Mogok nasional akan diikuti 2 juta buruh.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Siap Hadapi Judicial Review UU Cipta Kerja

Donny mengaku perumusan Omnibus Law Cipta Kerja tidak dapat memuaskan semua pihak. Bagi pihak yang merasa tidak puas, disarankan menempuh judicial review.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Wapres Ingatkan ASN Harus Netral pada Pilkada Serentak

Dalam kurun waktu seminggu masa kampanye Pilkada 2020 terdapat 1300 laporan dan 600 di antaranya terkait kasus netralitas ASN.

POLITIK | 7 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Disahkan, AHY: Saya Mohon Maaf, Kami Belum Cukup Suara

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kalangan buruh.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Kampanye Tatap Muka Paling Diminati, Protokol Kesehatan Dilanggar

Data pengawasan Bawaslu menunjukkan, kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas masih menjadi metode yang paling diminati peserta pemilihan.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Mahfud MD: Jadikan Protokol Kesehatan Bagian Kampanye Kreatif

Mahfud menilai pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 selama hampir dua pekan berjalan cukup baik.

POLITIK | 6 Oktober 2020

KPU Kota Depok Dorong Paslon Gelar Kampanye Daring

Kampanye daring lebih efektif mencegah terjadinya klaster Covid-19.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Tokoh Adat: Papua Bagian NKRI Sudah Final

Jika ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan otsus gagal, maka seharusnya masyarakat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah yang mereka pilih.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Perkuat Kewenangan, DPD Minta Tidak Diatur dalam UU MD3

DPD harus punya UU sendiri yang merupakan turunan dari UUD 1945, Pasal 22 C ayat 4 dan Pasal 22 D ayat 4.

POLITIK | 6 Oktober 2020

DPC PDIP Jaksel Gencar Bagikan Bantuan Sembako dan APD

DPC PDI Perjuangan (PDIP) Jakarta Selatan (Jaksel) gencar memberikan bantuan berupa sembako, dan alat pelindung diri (APD) ke masyarakat.

POLITIK | 6 Oktober 2020

PSI Tangsel Sesalkan Oknum Lurah Singgung Politik Identitas

Beredar informasi adanya penyebaran politik identitas berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dari oknum lurah di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

POLITIK | 6 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS